Di Indonesia, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah, namun tidak jarang masyarakat merasa terbebani oleh pajak ini. 

Menurut data dari Kementerian Keuangan, sekitar 70% masyarakat menganggap PBB terlalu tinggi.

Permohonan pengurangan PBB pun menjadi informasi penting bagi masyarakat yang merasa terbebani dan ingin mengurangi beban pajak mereka.

Berikut Informasi Cara Pengajuan Pengurangan PBB 2026

Baca Juga :

Pajak Jual Beli Rumah Bekas Ditanggung Siapa? Ini Penanggung dan Cara Menghitungnya

Permohonan pengurangan PBB merupakan proses di mana pemilik properti dapat mengajukan permintaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Umumnya, permohonan pengurangan PBB disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan nilai properti, kesalahan dalam penilaian, atau situasi ekonomi yang sulit.

Sistem permohonan pengurangan PBB ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Pengurangan PBB tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam memastikan bahwa pajak yang diterima adalah adil dan sesuai dengan nilai yang wajar. 

Hal ini tentu akan menciptakan keseimbangan dalam sistem perpajakan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami cara menghitung PBB, melainkan juga syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pengurangannya. Melansir dari beberapa sumber, berikut penjelasan terkait pengajuan pengurangan PBB.

Baca Juga :

Cara Menghitung NJOP Tanah dan Bangunan beserta Contoh Perhitungannya dengan Rumus

Syarat Penting Ajukan Pengurangan PBB

Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak harus memastikan bahwa tidak sedang menempuh upaya hukum atau administrasi lain terkait objek pajak yang sama.

Artinya, permohonan pengurangan PBB tidak dapat diajukan jika wajib pajak masih mengajukan keberatan, banding, pembetulan, atau permohonan lain atas SPPT maupun SKP PBB. Jika sebelumnya sudah mengajukan, maka permohonan tersebut harus dicabut terlebih dahulu.

Selain itu, wajib pajak juga tidak boleh sedang mengajukan pengurangan denda administratif atau pembatalan pajak yang dianggap tidak benar. Semua proses tersebut harus selesai atau dibatalkan sebelum mengajukan pengurangan PBB.

Baca Juga :

Berapa Persen Pajak Jual Beli Rumah? Ini Contoh Perhitungan dan Cara Bayarnya

Perhatikan Batas Waktu Pengajuan Pengurangan PBB

Pengajuan permohonan pengurangan PBB juga dibatasi oleh waktu yang cukup ketat. Wajib pajak memiliki waktu 3 bulan sejak menerima SPPT, 1 bulan sejak menerima SKP PBB, dan 1 bulan sejak menerima keputusan pembetulan.

Jika melewati batas waktu tersebut, permohonan berpotensi ditolak, kecuali wajib pajak dapat membuktikan adanya kondisi di luar kendali yang menyebabkan keterlambatan.

Ketentuan Khusus Pengajuan Pengurangan PBB untuk Objek Pajak Terdampak Bencana

Dalam kasus tertentu seperti bencana alam atau kondisi luar biasa, wajib pajak tetap dapat mengajukan pengurangan PBB. Namun, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi.

Wajib pajak harus mencabut seluruh proses administratif yang sedang berjalan, seperti keberatan, banding, hingga peninjauan kembali, selama keputusan belum diterbitkan.

Selain itu, permohonan harus diajukan pada tahun terjadinya bencana dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu surat pernyataan bahwa objek pajak terdampak bencana dan surat keterangan dari instansi terkait

Dokumen yang Harus Disiapkan Pengajuan Pengurangan PBB

Agar permohonan dapat diproses, wajib pajak harus melengkapi sejumlah dokumen penting. Beberapa di antaranya adalah.

• Surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia
• Penjelasan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan
• Alasan pengajuan yang jelas
• Tanda tangan wajib pajak atau kuasa dengan surat kuasa khusus

Untuk wajib pajak tertentu, juga diperlukan dokumen tambahan seperti laporan keuangan atau catatan terkait kondisi keuangan dan usaha.

Namun, bagi wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan lengkap dengan laporan keuangan ke kantor pajak, dokumen tersebut tidak perlu dilampirkan kembali.

Hal lain yang tak kalah penting adalah ketentuan administratif bahwa satu permohonan hanya berlaku untuk satu SPPT, SKP PBB, atau STP PBB. Artinya, jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka permohonan harus diajukan secara terpisah untuk masing-masing objek.

Baca Juga :

Begini Cara Menghitung Pajak Sewa Rumah Yang Tepat

Syarat Pengajuan Pengurangan PBB Kondisi Tertentu

Permohonan Pengurangan PBB karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB, atau mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB tetapi keberatan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
2. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan denda administratif atas SKP PBB, atau mengajukan permohonan pengurangan denda administratif atas SKP PBB tetapi permohonan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
3. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas SPPT atau SKP PBB yang tidak benar, atau mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi permohonan dicabut oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.
4. Wajib pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT atau SKP PBB, atau dalam hal diajukan pembetulan telah diterbitkan surat keputusan pembetulan.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan dalam jangka waktu:

• Tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT.
• Satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB, atau
• Satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pembetulan atas SPPT atau SKP PBB, sepanjang:
• Permohonan pembetulan atas SPPT diajukan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, atau 
• Permohonan pembetulan atas SKP PBB diajukan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB.

Cara Pengajuan Pengurangan PBB via Online

Mengutip dari situs resmi DJP, berikut tata cara pengajuannya:

1. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa mengakses “Portal Wajib Pajak” dan login dengan NIK/NPWP Pribadi 16 digit.
2. Wakil/Kuasa memilih impersonating sebagai Badan/ OP yang diwakili.
3. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa pilih klik menu “Layanan Wajib Pajak” lalu pilih “Layanan Administrasi” dan klik tombol “Buat Permohonan Layanan Administrasi”.
4. Wakil/Kuasa memilih “Nomor Penunjukan”.
5. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa memilih jenis layanan “Keberatan dan Non Keberatan” dan pilih jenis sub-layanan “Permohonan Pengurangan PBB”.
6. Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa klik tombol “Alur Kasus” setelah itu, mengisi data-data permohonan, klik “Simpan”, klik “Create PDF” dan tanda tangan dalam dokumen menggunakan sign Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa dan klik “Submit”.
7. Sistem akan otomatis menerbitkan dokumen “Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)”.
8. Permohonan diproses oleh DJP.
9. Tahapan sudah selesai.

Tips untuk Sukses Mengajukan Permohonan Pengurangan PBB via Online

Agar permohonan pengurangan PBB kamu berhasil, ada beberapa tips yang bisa kamu jadikan panduan:

• Pertama, pastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Kesalahan kecil dalam dokumen dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan permohonan Anda.
• Kedua, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau pihak berwenang untuk mendapatkan panduan. Mereka dapat memberikan informasi tambahan yang mungkin kamu butuhkan untuk memperkuat argumen dalam permohonan kamu.
• Terakhir, pastikan kamu mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan. Setiap daerah mungkin memiliki batas waktu yang berbeda, jadi penting untuk memperhatikan tanggal-tanggal penting agar tidak terlewat.
• Jika permohonan kamu disetujui, maka kamu akan menerima Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB secara elektronik atau fisik. Jumlah PBB terutang kamu akan disesuaikan. Bayarlah sesuai dengan jumlah baru yang tercantum di SPPT hasil pembetulan. Jika, sayangnya, ditolak, pelajari alasannya. Umumnya, kamu berhak mengajukan keberatan atau banding sesuai prosedur yang berlaku. Jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan Dispenda setempat untuk klarifikasi.

Nah, di atas tadi merupakan informasi tentang proses dan syarat yang diperlukan untuk mengajukan PBB 2026 yang bisa Mamikos bagikan kepada kamu.

Mengajukan pengurangan PBB bisa menjadi solusi untuk meringankan beban pajak. Namun, prosesnya tentu memerlukan ketelitian dalam memenuhi syarat dan kelengkapan dokumen. Untuk itu perhatikan kelengkapan dokumen ketika mengajukan pengurangan PBB, ya.

Jangan biarkan beban PBB yang terasa memberatkan terus menggerus keuangan Anda. Jika Anda memenuhi kriteria, silahkan ajukan pengurangan PBB kamu.

Jika kamu ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi tentang informasi lainnya, silahkan kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

FAQ

Temukan Rumah Impianmu Di sini:

Rumah Dijual di Jakarta

Rumah Dijual di Bandung

Rumah Dijual di Surabaya

Rumah Dijual di Yogyakarta

Rumah Dijual di Semarang

Rumah Dijual di Tangerang

Rumah Dijual di Bekasi

Rumah Dijual di Bogor

Rumah Dijual di Depok

Rumah Dijual di Medan

The post Cara Pengajuan Pengurangan PBB 2026 yang Harus Diketahui oleh Pemilik Properti, Cek Syarat dan Tata Caranya appeared first on Blog Mamikos.

Contoh Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) — Mungkin saat ini kamu sedang dirisaukan dengan urusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.

Kebetulan pada kesempatan ini Mamikos akan memberikan kamu sebuah informasi terkait contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Jika kamu penasaran seperti apa contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka Mamikos sarankan jangan ke mana-mana dan bacalah ulasan mengenai contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut sampai selesai.

Info Terkini! Mengenal Contoh Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Seperti yang sudah Mamikos singgung di atas bahwa pada kesempatan kali ini Mamikos akan memberikan info terkini mengenai contoh dari bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang perlu kamu tahu.

Apabila kamu sudah tidak sabar lagi untuk mengetahuinya, maka kamu bisa langsung simak saja penjelasannya sebagai berikut.

1. Memahami Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sebelum kamu mengetahui bagaimana bentuk dan contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, mari terlebih dahulu memahami pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari bangunan tersebut.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah jenis pajak yang bersifat kebendaan.

Maksudnya besaran pajak terutang akan ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan itu sendiri. Sementara keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang.

Contoh Objek Bumi

Berikut adalah contoh objek bumi yang perlu kamu ketahui. Diantaranya adalah:

1. Sawah
2. Ladang
3. Kebun
4. Tanah
5. Pekarangan
6. Tambang

Contoh Objek Bangunan

Berikut ini Mamikos sertakan juga beberapa contoh objek bangunan yang perlu kamu kenal. Diantaranya adalah:

1. Rumah tinggal
2. Bangunan usaha
3. Gedung bertingkat
4. Pusat perbelanjaan
5. Pagar mewah
6. Kolam renang
7. Jalan tol

Baca Juga :

Pengertian Slogan, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tujuan Membuat Slogan dilengkapi Contoh

2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Usai kamu mengetahui contoh objek Bumi dan Bangunan, maka kini saatnya kamu mengetahui Subjek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Maksud dari Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

3. Tidak Termasuk Kelompok Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah membaca informasi lengkap terkait subjek Pajak Bumi dan Bangunan seperti yang tertulis di atas, kamu juga perlu mengetahui beberapa yang tidak termasuk ke dalam kelompok objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Jadi ternyata tidak semua objek bumi bangunan dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Ada juga beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB.

Akan tetapi, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Ingin tahu bagaimana kriterianya? Kamu bisa simak dalam daftar di bawah ini:

1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan/pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
3. Objek pajak berupa/berbentuk hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

4. Undang-Undang yang Mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Informasi di atas tadi pasti sudah membuat kamu memahami beberapa kelompok yang tidak termasuk dalam kelompok objek Pajak Bumi dan Bangunan. Nah sekarang kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur perihal Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Lalu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan sepenuhnya pada pemerintah kabupaten/kota.

Sementara untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan nya masih berada dibawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

5. Unsur-Unsur dalam Penghitungan Pajak dan Bangunan (PBB)

Dalam rangkaian informasi contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Mamikos juga tidak lupa untuk mencantumkan unsur-unsur penting dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Sebelum kamu coba mempelajari dan menghitung Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka kamu perlu mencari tahu terlebih dahulu beberapa unsur yang digunakan dalam penghitungan PBB.

Hal-hal berikut ini perlu kamu pahami.

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. NJOP Bangunan atau Harga Bangunan
3. NJOP Tanah dan Bangunan (Harga Keseluruhan)
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
5. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

6. Besaran Tarif dan Rumus Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sekarang kamu juga bisa mengetahui besaran tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Jadi tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni dikenakan sebesar 0,5%.

1. PBB Terutang = Tarif 0,5 % x NJKP
2. NJKP kepanjangan dari Nilai Jual Kena Pajak
3. NJKP = NJOP – NJOPTKP
4. NJOP merupakan Nilai Jual Objek Pajak. Besaran nilai ini akan menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang. Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula PBB yang harus Anda bayarkan.
5. NJOP terdiri dari dua jenis, yaitu NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Penjumlahan nilai dari kedua jenis NJOP tersebut menjadi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.
6. NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = NJOP Bumi + NJOP Bangunan
7. Nilai NJOP nantinya akan digunakan sebagai perhitungan final NJKP. Apabila nilai NJOP lebih dari sama dengan Rp1.000.000.000, maka NJKP -nya sebesar 40 persen. Sementara NJOP kurang dari Rp1.000.000.000, maka NJKP –nya 20 persen.
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di setiap daerah berbeda-beda. Besaran maksimalnya adalah Rp 12 juta.

7. Contoh Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Akhirnya sampai juga kita pada pembahasan utama mengenai contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pastinya sudah kamu tunggu-tunggu sejak tadi.

Kamu bisa langsung simak daftarnya sebagai berikut ini:

A. Contoh Bukti PBB 1

B. Contoh Bukti PBB 2

C. Contoh Bukti PBB 3

Baca Juga :

Syarat, Biaya & Cara Membuat Akta Kelahiran Baru 2021

Itulah tadi penjelasan yang bisa Mamikos sampaikan mengenai contoh bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada kesempatan kali ini.

Mudah-mudahan saja apa yang sudah Mamikos sampaikan pada ulasan di atas, dapat berguna dan bermanfaat untuk kamu kedepannya.

Sementara jika kamu memerlukan informasi hunian kos, maka kamu perlu mengakses web dan aplikasi Mamikos.

Sebab di sana ribuan hunian kos berbagai tipe bisa kamu temukan. Kamu juga bisa menyesuaikan tipe kos yang kamu inginkan. Unduh sekarang!

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Contoh Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) appeared first on Blog Mamikos.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Apa Itu Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dan Cara Cek PBB Online

Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

Cara Cek PBB Online

Untuk cek PBB online atau ingin cek tagihan PBB online, pertama yang harus dilakukan adalah memastikan properti yang dimiliki sudah terdaftar. Jika belum, daftarkan terlebih dulu dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar, dan lengkap. Lalu setelahnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilampiri bukti pendukung seperti:

• Scan KTP Pemohon/Kuasa apabila Pemohon/Kuasa tidak sama dengan Wajib Pajak
• Scan KTP Wajib Pajak (WP)
• Scan Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani WP, apabila yang mengajukan (Pemohon) bukan yang bersangkutan (WP)
• Scan Surat Tanah (Sertifikat/SIPT/Petok D/Leter C/IJB)
• Scan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan apabila Surat Tanah berupa Petok D/Leter C/IJB
• Scan Surat Kesediaan Pendampingan Survey
• Foto Objek Pajak (meliputi foto Tanah dan Bangunan tampak depan, samping kanan kiri belakang apabila memungkinkan dan foto jalan di depan Tanah / Bangunan)

Nah, setelah sudah memastikan properti terdaftar, untuk mengecek PBB online, bisa mengakses website masing-masing kantor pajak daerah dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:

• Pilih menu BPHTB online
• Klik pengecekan PBB
• Masukan NOP, contoh 32.78.001.001.001.0001.0
  Selanjutnya akan muncul data PBB meliputi NOP, alamat obyek PBB, RT/RW obyek PBB, kelurahan obyek
• PBB, kecamatan obyek PBB, luas tanah obyek PBB, luas bangunan obyek PBB, NJOP tanah tahun berjalan, NJOP bangunan tahun berjalan dan catatan pembayaran.
• Apabila data PBB tersebut sudah benar, silakan lanjutkan apabila ingin melakukan bayar PBB online
• Tapi jika ada ketidaksesuaian, ajukan pembetulan atau koreksi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota masing-masing wilayah dengan membawa bukti-bukti pendukung.

[irp posts=”17992″ name=”Begini Cara Menghitung Pajak Sewa Rumah Yang Tepat”]

[irp posts=”16185″ name=”Bayar SPT Pajak Tahunan Online Telat? Cek Di Sini!”]

[irp posts=”16242″ name=”Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online, Perantau Wajib Tahu”]

The post Apa Itu Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dan Cara Cek PBB Online appeared first on Blog Mamikos.