Sebagai wajib pajak, Anda tentunya sudah mendengar kabar bahwa mulai 1 Januari 2026 ini, laporan pajak tidak lagi menggunakan sistem lama.

Direktorat Jenderal Pajak resmi menerapkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, menggantikan berbagai layanan terpisah sebelumnya.

Maka, sejumlah proses perpajakan kini dilakukan secara digital, termasuk pembuatan dan penggunaan Sertifikat Digital atau Kode Otorisasi DJP. Yuk, simak beberapa info dari Mamikos penting mengenai sertifikat tersebut!

Cara Membuat dan Download Sertifikat Digital di Coretax

Baca Juga :

Hanya NPWP Individu yang Diizinkan untuk Jenis Bukti Potong Ini, Apa Artinya pada Coretax?

Coretax hadir sebagai sistem baru yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang layanan administrasi perpajakan agar lebih praktis dan terintegrasi.

Dikutip dari laman resmi DJP, pengembangan sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda besar pembaruan sistem inti perpajakan nasional.

Selain itu, program tersebut secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Baca Juga :

Mengatasi Error 400 Billing PPN di Coretax, Muncul Successful Signed tapi Tetap Gagal Proses

A. Syarat Registrasi Coretax

Sebelum melangkah ke proses pengunduhan sertifikat digital di portal Coretax, ada beberapa syarat administratif yang wajib Anda penuhi.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun Anda valid dan keamanan data perpajakan tetap terjaga.

Baca Juga :

Arti Error HTTP Failure Response for 400 OK di Coretax, Ini Solusinya!

Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda siapkan:

• Pemadanan NIK dan NPWP: Pastikan NIK Anda sudah terintegrasi atau berstatus “Padan” dengan NPWP. Ini adalah langkah awal yang paling krusial agar sistem Coretax dapat mengenali identitas Anda sebagai Wajib Pajak secara akurat.
• Email Aktif yang Tervalidasi: Siapkan alamat pos elektronik (email) yang aktif. Email ini berfungsi sebagai sarana korespondensi resmi dan proses verifikasi akun. Pastikan Anda memiliki akses penuh ke email tersebut.
• Nomor Telepon Seluler yang Aktif: Ingat, ya, nomor HP yang terdaftar harus dalam masa aktif dan memiliki pulsa yang cukup. Sebab sistem akan mengirimkan kode OTP (One Time Password) melalui SMS sebagai bagian dari prosedur keamanan saat aktivasi.
• Aktivasi Akun Wajib Pajak: Setiap Wajib Pajak wajib memiliki akun di Portal Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Permohonan aktivasi akun ini hanya akan disetujui apabila alamat email dan nomor telepon seluler Anda telah berhasil divalidasi oleh sistem DJP.

B. Cara Aktivasi Akun Coretax DJP

Setelah semua syarat administrasi siap, langkah selanjutnya adalah melakukan aktivasi akun di portal Coretax dan membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

Oh, ya, sebagai catatan, KO DJP ini berfungsi sebagai tanda tangan elektronik resmi yang wajib digunakan untuk setiap dokumen perpajakan Anda.

Berikut panduan lengkapnya:

1. Aktivasi Akun Wajib Pajak

Proses ini bertujuan untuk mengaktifkan akses Anda ke sistem Coretax untuk pertama kalinya.

• Akses laman resmi Coretax DJP, kemudian pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
• Pada pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”, silakan centang pilihan tersebut.
• Masukkan nomor NPWP Anda, lalu klik Cari.
• Isi alamat email dan nomor ponsel yang sebelumnya sudah terdaftar di DJP Online.

Anda perlu menghubungi Kring Pajak 1500200 atau datang ke kantor pajak terdekat terlebih dahulu jika terdapat perubahan kontak, ya.

• Lakukan verifikasi identitas sesuai petunjuk, centang pernyataan yang muncul, lalu klik Simpan.
• Buka email Anda dan cari Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak. Di dalamnya terdapat kata sandi sementara. Pastikan email tersebut berasal dari domain resmi @pajak.go.id.
• Gunakan kata sandi tersebut untuk login kembali ke Coretax, segera ganti kata sandi Anda, dan buatlah passphrase (kata sandi khusus).

2. Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

Setelah akun aktif, Anda perlu membuat KO DJP agar bisa menandatangani dokumen pajak secara digital.

• Login ke akun Coretax Anda, masuk ke menu Portal Saya, lalu pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
• Isi rincian sertifikat digital dan pilih penyedia sertifikat yang tersedia (termasuk yang dikelola langsung oleh DJP).
• Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase baru.
• Centang kolom pernyataan, lalu klik Kirim.
• Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”. Jangan lupa untuk mengunduh bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat tersebut.

Baca Juga :

[Solusi] Kenapa Coretax Tidak Bisa Dibuka Susah Diklik Login dan Tombol Enter

3. Validasi Kode Otorisasi

Langkah terakhir adalah memastikan sertifikat Anda sudah berstatus aktif dan siap digunakan.

• Di dalam Portal Saya, pilih menu Profil Saya.
• Klik pada menu Nomor Identifikasi Eksternal, lalu pilih tab Digital Certificate.
• Perhatikan kolom status. Jika statusnya sudah VALID, sertifikat siap digunakan. Namun, jika masih INVALID, klik tombol Periksa Status.
• Setelah status berubah menjadi sukses, klik tombol Menghasilkan.
• Dokumen resmi Penerbitan Kode Otorisasi DJP secara otomatis akan muncul di menu Dokumen Saya.

C. Cara Download Sertifikat Digital Coretax

Apabila sertifikat sudah dinyatakan valid, maka Anda bisa menyimpan dokumen tersebut ke perangkat pribadi. Yuk, ikuti langkah download Sertifikat Digital Coretax:

1. Masuk ke Dashboard Utama

Silakan akses situs resmi Coretax DJP dan lakukan login menggunakan NIK atau NPWP sebagai ID pengguna. Pastikan kata sandi dan kode captcha sudah diisi dengan benar.

Begitu berhasil masuk, Anda akan melihat nama dan NIK tertera di pojok atas halaman sebagai konfirmasi bahwa akun sudah siap digunakan.

2. Menuju Menu Dokumen Saya

Arahkan kursor Anda ke bagian Portal Saya yang ada di bilah navigasi (atau klik ikon garis tiga di pojok layar jika Anda menggunakan perangkat seluler). Di dalam menu ini, silakan pilih opsi Dokumen Saya. Di sinilah semua berkas perpajakan Anda tersimpan dengan rapi.

3. Gunakan Fitur Refresh Sistem

Kadang kala, dokumen yang baru saja diterbitkan tidak langsung muncul di daftar. Jika hal ini terjadi, hindari menekan tombol refresh pada browser Anda, ya.

Sebagai gantinya, klik tombol panah berputar (refresh) yang berada di bagian bawah tabel halaman Coretax. Cara ini jauh lebih efektif untuk menarik data terbaru dari sistem.

4. Menemukan dan Mengunduh File

Selanjutnya, cari dokumen dengan judul “Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP”. Anda mungkin perlu menggeser tabel ke arah kanan atau mengecek halaman berikutnya jika daftar dokumen Anda sudah cukup banyak.

5. Simpan File dan Amankan Passphrase

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah menyimpan file tersebut di folder yang aman. Ingat, sertifikat ini hanya bisa digunakan jika Anda mengingat passphrase yang telah dibuat sebelumnya.

Jadi, pastikan Anda mencatatnya di tempat yang terlindungi agar tidak kesulitan saat ingin menandatangani dokumen pajak nantinya.

D. Solusi Jika Sertifikat Coretax Tidak Muncul

Bagaimana jika sertifikat Coretak tidak muncul? Apa yang harus dilakukan? Nah, Anda tidak perlu panik dulu, ya.

Apalagi jika Anda merasa cara membuat dan download sertifikat digital di Coretax yang dilakukan sudah benar. Jangan panik dulu, ya.

Kadang sistem juga membutuhkan waktu untuk sinkronisasi, atau ada kendala teknis kecil di perangkat Anda. Anda bisa mencoba langkah-langkah praktis berikut ini:

• Bersihkan Cache & Cookies Browser: Data lama yang tersimpan di browser seringkali menghambat pembaruan data terbaru. Coba hapus cache dan cookies, lalu lakukan login ulang ke akun Coretax Anda.
• Gunakan Mode Incognito: Jika malas hapus cache, Anda bisa mencoba mengakses portal melalui mode privat (Incognito Window). Cara ini biasanya lebih ampuh untuk memuat halaman secara “bersih”.
• Ganti Koneksi atau Perangkat: Kadang jaringan internet yang kurang stabil menjadi penyebabnya. Cobalah berpindah dari Wi-Fi ke data seluler, atau akses melalui perangkat lain seperti laptop atau ponsel yang berbeda untuk memastikan masalahnya bukan pada perangkat Anda.
• Cek Pembaruan Browser: Pastikan browser yang Anda gunakan sudah versi terbaru. Jika masih membandel, cobalah gunakan browser lain (misalnya pindah dari Chrome ke Microsoft Edge atau Safari).
• Tunggu Sejenak & Login Berkala: Berikan waktu bagi sistem untuk melakukan sinkronisasi data. Lakukan logout, tunggu beberapa menit, lalu coba login kembali.

Jika semua langkah teknis di atas sudah dilakukan namun sertifikat tetap tidak ditemukan, solusi terakhir adalah menghubungi Kring Pajak 1500200 atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk pengecekan data lebih lanjut.

Manfaat Sertifikat Digital Coretax

Lalu, apa sih manfaat dari adanya sertifikat digital Coretax tersebut? Nah, ada segudang manfaat yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi Anda sebagai Wajib Pajak, lho, di antaranya:

1. Keamanan Transaksi yang Terjamin

Sertifikat Digital berfungsi sebagai alat enkripsi. Artinya, setiap data atau dokumen yang Anda kirimkan melalui Coretax sudah pasti aman dan tidak bisa dimodifikasi oleh pihak ketiga. Ini melindungi Anda dari risiko pemalsuan dokumen perpajakan.

Baca Juga :

Kode Status PTKP 2026 dan Cara Menghitung Besaran PTKP bagi yang Sudah Menikah dan Belum Menikah

2. Legalitas Tanda Tangan Elektronik

Dengan memiliki Kode Otorisasi (KO DJP) yang tersertifikasi, tanda tangan elektronik Anda pada e-Faktur atau e-Bupot memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah di atas materai. Anda tidak perlu lagi repot mencetak, tanda tangan manual, dan men-scan dokumen.

4. Efisiensi Waktu dan Biaya

Bayangkan berapa banyak kertas dan waktu yang bisa Anda hemat. Semua proses perpajakan, mulai dari pembuatan bukti potong hingga pelaporan SPT, bisa dilakukan dari mana saja secara digital tanpa harus datang ke kantor pajak hanya untuk urusan administratif.

5. Integrasi Layanan Satu Pintu

Di sistem Coretax, Sertifikat Digital ini menjadi “kunci serbaguna”. Cukup dengan satu sertifikat yang valid, Anda bisa mengakses berbagai modul layanan perpajakan tanpa perlu melakukan aktivasi berulang kali untuk setiap jenis pajak yang berbeda.

6. Mendukung Bisnis yang Lebih Profesional

Bagi Wajib Pajak Badan atau pengusaha, penggunaan Sertifikat Digital menunjukkan bahwa bisnis Anda sudah melek teknologi dan patuh hukum. Hal ini tentu meningkatkan kredibilitas di mata mitra bisnis atau investor.

Penutup

Itulah tadi informasi mengenai cara membuat dan download sertifikat digital di Coretax bagi wajib pajak. Selanjutnya, jangan lupa kunjungi blog Mamikos jika Anda mencari informasi terkait lainnya, ya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 5 Cara Membuat dan Download Sertifikat Digital di Coretax bagi Wajib Pajak appeared first on Blog Mamikos.

i5 Contoh Wajib Pajak Badan dan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi – Setiap negara umumnya menerapkan kewajiban kepada warga negaranya untuk membayar pajak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

Di Indonesia sendiri, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua wajib pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

Yuk cari tahu selengkapnya tentang wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di bawah ini.

Berikut Informasi Wajib Pajak Badan dan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak merupakan suatu badan atau orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Singkatnya, wajib pajak menjadi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.

Nah, setiap wajib pajak tentu akan memiliki yang namanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dimana NPWP juga bisa disebut sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Setiap orang dapat dikategorikan menjadi wajib pajak apabila seseorang tersebut memenuhi kriteria subjek pajak dan objek pajak.

Namun, barangkali tidak sedikit diantara kamu yang masih merasa bingung dengan perbedaan antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga :

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak?

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak diharuskan mempunyai NPWP.

Dalam Pasal 1 ayat (6), NPWP dijabarkan sebagai nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP diberikan kepada wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP sendiri tidak akan berubah meskipun wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

Berdasarkan kepentingan, hak dan kewajibannya, kategori wajib pajak terbagi menjadi Wajib Pajak Badan (WPB) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Nah, Wajib Pajak Badan terbagi dibagi menjadi beberapa kategori.

Baca Juga :

Baru! Pajak Penghasilan Karyawan Jomblo dan yang Sudah Menikah 2023, Ini Ketentuannya!

Contoh Wajib Pajak Badan (WPB)

Wajib Pajak Badan (WPB) merupakan wajib pajak yang tak hanya terikat kewajiban pembayaran pajak saja, namun juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak.

Pengelompokkan wajib pajak badan sendiri terbagi menjadi lima jenis berdasarkan status badan usaha, antara lain:

1. Badan

Wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2. Joint Operation

Joint operation adalah wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Seperti status badan usahanya, penyerahan BKP dan/atau JKP yang dimaksud mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Bendahara

Bendahara yang dimaksud adalah bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

5. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan meliputi wajib pajak yang melakukan pembayaan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan khususnya PKP, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, kedua jenis pajak tersebut masih dipecah-pecah lagi. Berikut info selengkapnya terkait jenis pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak badan.

1. Pajak Penghasilan Badan

Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan atau pencatatan untuk menyampaikan penghasilan atau laporan keuangan, menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan pajak berlaku, membayar pajak terutang dan melaporkan SPT Pajak Badan Tahunan.

SPT Pajak Badan Tahunan tersebut sudah dikurangi kredit pajak (dari PPh pasal 25 dan pasal 22yang sudah dibayar sendiri dan juga dari pasal 23 atau pasal 15 yang dipotong).

Pajak penghasilan badan bisa dihitung menggunakan tarif umum, yakni pasal 17 UU PPh.

Atau, jika memenuhi kriteria tertentu juga bisa menggunakan ketentuan pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan PMK 23 tahun 2018.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tersebut.

Nah, wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak yang sudah dipotong kepada negara.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Wajib pajak badan juga wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri terkait dengan royalti, dividen, bunga dan jasa yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tersebut.

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dipotong kepada negara setiap bulannya.

4. Pajak Penghasilan Pasal 26

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri terkait pengeluaran atas royalti, dividen, bunga, dan sewa yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tersebut.

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dipotong kepada negara setiap bulannya.

5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain di antaranya terkait sewa selain tanah dan bangunan dan jasa yang dibayarkan oleh wajib pajak badan tersebut.

Wajib pajak badan wajib melakukan pemotongan, pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dipotong kepada negara setiap bulannya.

6. PPN dan PPnBM

Wajib pajak badan mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) atas penjualannya jika memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Pemungutan PPN akan dilakukan pada setiap kali transaksi, dan pajaknya wajib dibayarkan dan dilaporkan secara bulanan (SPT Masa).

Baca Juga :

Inilah Cara Lengkap Hitung dan Lapor Pajak Pribadi

Contoh Wajib Pajak Orang Pribadi (WJOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WJOP) adalah wajib pajak perorangan, bukan berbentuk badan usaha ataupun badan hukum.

Sesuai yang telah diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), wajib pajak orang pribadi hanya berkewajiban membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diterima.

Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, antara lain:

1. Orang Pribadi (Induk)

Kategori ini meliputi wajib pajak yang belum menikah, dan suami yang merupakan kepala keluarga.

2. Hidup Berpisah (HB)

Wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan ini adalah wanita yang berstatus menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

3. Pisah Harta (PH)

Wajib pajak dengan status PH adalah suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena sudah membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.

4. Memilih Tepisah (MT)

Wajib pajak dengan status MT merupakan wanita yang sudah bertatus menikah, namun di luar kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta.

Wajib pajak kategori ini dikenai pajak secara terpisah, karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

5. Warisan Belum Terbagi (WBT)

Wajib pajak dengan status WBT merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak, yakni ahli waris.

Baca Juga :

Inilah Perbedaan Pajak dengan Retribusi dan Macam Pungutan Resmi Lainnya

Kewajiban Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara umum, wajib pajak orang pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.  

Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2.

Sehingga, atas pembayaran kepada pihak lain wajib dipotong dan dilaporkan pajaknya oleh wajib pajak orang pribadi tersebut.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan impor juga akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi impor barang.

Nah, wajib pajak orang pribadi juga diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai, apabila memenuhi syarat menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Oke, itulah informasi yang bisa Mamikos share kepada kamu terkait Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Semoga informasi di atas cukup bermanfaat ya untuk menambah wawasan kamu seputar perpajakkan!

Buat kamu yang masih mau mencari tahu lebih banyak lagi seputar kedua jenis pajak tersebut, kamu bisa kunjungi blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 5 Contoh Wajib Pajak Badan dan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi appeared first on Blog Mamikos.

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Pertama Kali, Pemula Wajib Tahu Ini – Memasuki awal tahun, itu artinya masyarakat sudah semakin dekat ke waktu tenggat lapor SPT tahunan. 

Pemerintah menetapkan pelaporan pajak paling lambat yaitu 31 Maret setiap tahunnya.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana lapor pajak hingga bayar pajak. 

Kewajiban Sebagai Warga Negara untuk Bayar Pajak

Setiap negara umumnya menerapkan kewajiban untuk warga negaranya agar membayar pajak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan masing-masing negara.

Kewajiban membayar pajak atau wajib pajak ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu  wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan.

Wajib pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada negara yang telah diatur oleh undang-undang.

Sebagai warga negara Indonesia, membayar pajak sudah ditetapkan secara sah oleh hukum yang diatur sebagai wajib pajak, hal tersebut tertuang dalam undang-undang No.16 tahun 2009.

Membayar pajak pada dasarnya diuraikan dalam nila-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti sila pertama yaitu nilai keikhlasan.

Artinya. seseorang rela untuk membayar pajaknya yang diperuntukkan demi kepentingan rakyat lain sehingga dapat menikmati pembangunan dan tidak berharap ada balasan.

Disamping itu ada juga nilai lainnya yaitu kedermawanan, bermurah hati dan rela untuk menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak. 

Kemudian di sila kedua dari Pancasila ada juga nilai lainnya yang terkandung yaitu keadilan.

Artinya setiap warga negara memperoleh hak dan kewajiban untuk membayar pajak sehingga sehingga seimbang dan barulah dapat dikatakan warga negara yang adil.

Pada sila ketiga mengekspresikan rasa cinta pada tanah air karena dengan membayar pajak ke negara artinya seseorang berkeinginan agar negaranya lebih maju melalui pembangunan, sadar kewajibannya terhadap negara, dan rasa nasionalismenya yang tinggi yang ingin mempertahankan negara dengan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Seperti yang diketahui pajak adalh kewajiban warga negara. Pajak berfungsi sebagai anggaran  yang digunakan sebagai sumber pendanaan yang digunakan belanja negara.

Pajak juga berfungsi mengalokasikan dana yang telah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  serta menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pajak juga berperan dalam menstabilkan ekonomi negara seperti mengatasi deflasi maupun inflasi. 

Asas Pemungutan Pajak

Pajak berperan besar bagi kelangsungan negara karena berfungsi sebagai pemasukan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara.

Dalam penerapan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terdapat asas pemungutan pajak.

Asas pemungutan ini sebagai pedoman dalam regulasi perpajakan yang ada di Indonesia. Berikut di antaranya:

Baca Juga :

9 Contoh Upaya Bela Negara dalam Kehidupan di Lingkungan Masyarakat

1. Asas Kebangsaan 

Asas ini berdasarkan pengenaan pajak oleh seluruh warga negara yang lahir serta tinggal di Indonesia untuk kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal ini berlaku juga pada orang asing atau Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia sementara waktu yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah meninggalkan Indonesia. 

2. Asas Umum

Pemungutan pajak oleh pemerintah didasarkan pada keadilan umum, artinya pajak akan dikenakan setiap warga negara demi kepentingan umum, seperti belanja negara dan pembangunan beberapa fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

3. Asas Sumber

Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak yang memiliki pedoman pada tempat dari suatu perusahaan berdiri atau tempat tinggal.

Artinya seseorang yang wajib pajak hanya oleh orang-orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

Hal ini berarti jika seseorang atau WNI bekerja di luar negeri bekerja di luar negeri maka penghasilannya tidak akan dikenakan pajak.

Begitupun sebaliknya, jika ada WNA yang bekerja di Indonesia maka akan dilakukan pemungutan pajak.

4. Asas Yuridis

Asas yuridis merupakan landasan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak diatur Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. Lalu, pemungutan pajak juga diatur dalam undang-undang lainnya yaitu :

• UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
• UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
• UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

5. Asas Ekonomis

Asas ekonomis dimaksudkan agar pajak tidak menjadi penyebab merosotnya ekonomi masyarakat. Dengan adanya pajak pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan mendapatkan pembiayaan. 

6. Asas Wilayah

Asas wilayah sebenarnya memiliki kemiripan dengan asas tempat tinggal. Asas ini berdasarkan lokasi tempat tinggal seseorang atau badan yang wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki objek pajak akan dikenakan  pajak selama masih berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misalnya, WNA yang memiliki aset objek pajak yang ada di Indonesia maka akan dikenakan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia.

7. Asas Finansial

Asas finansial yaitu pemungutan pajak yang ditentukan dari keadaan finansial ataupun pendapatan yang diperoleh wajib pajak.

Hal ini berarti seseorang yang memiliki pendapatan 50 juta rupiah dan seseorang yang memiliki pendapatan 1 miliar rupiah akan memiliki perbedaan jumlah pajak.

Kemudian, penetapan pajak yang dibayarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan.

Baca Juga :

65 Contoh Topik Karya Ilmiah tentang Berbagai Bidang yang Menarik

Jenis-jenis Lapor SPT Tahunan Pribadi

Sebagai wajib pajak kamu harus mengetahui tentang SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum sampai pembahasan cara lapor SPT Tahunan, kamu juga harus mengenali jenis-jenis formulir SPT Tahunan pribadi. Formulir SPT pribadi terbagi atas tiga yaitu :

1. Formulir SPT 1770 SS

Apabila kamu memiliki jumlah penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah, maka kamu wajib menggunakan formulir ini.

Formulir ini dipakai oleh wajib pajak pribadi yang sumber penghasilannya berasal dari suatu perusahaan dan telah menjalani masa kerja minimal satu tahun.

2. Formulir SPT 1770 S

Jika jumlah penghasilan kamu dalam setahun lebih dari 60 juta rupiah, maka kamu perlu mengisi formulir ini.

Surat laporan ini juga digunakan oleh orang pribadi yang sumber penghasilannya didapat dari dua perusahaan.

3. Formulir SPT 1770

Formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pemilik usaha, pekerja dengan keahlian tertentu, atau pekerja yang tidak memiliki kontrak atau ikatan kerja dengan suatu perusahaan.

Hal-hal yang Dipersiapkan Sebelum Cara Lapor SPT Tahunan

Sebelum cara lapor SPT tahunan, wajib pajak harus mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Memiliki EFIN

Urutan pertama cara lapor SPT Tahunan. Electronic Filing Identification Number atau EFIN merupakan nomor identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Agar dapat memperoleh EFIN, terlebih dahulu kamu harus mendatangi KPP di tempat kamu dengan membawa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan saat mengisi formulir EFIN.

Setelah memperoleh EFIN, kemudian lakukan aktivasi nomor dengan mengakses DJP online lalu ikuti prosedur pendaftaran.

2. Formulir 1721 A1 dan A2

Cara lapor SPT Tahunan berikutnya, kamu juga perlu untuk mempersiapkan Formulir 1721 A1 dan A2, kamu bisa meminta formulir ini di tempat kerja kamu. Isi semua data formulir sesuai dengan status wajib pajak.

Baca Juga :

Contoh Sistem Ekonomi Kapitalis, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kekurangannya

Cara Lapor SPT Tahunan Online 

Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan pajak dengan langsung mengakses e-Filing dan mengisi formulir SPT Tahunan. Berikut langkah-langkah cara lapor SPT Tahunan:

• Pertama buka situs resmi DJP Online melalui https://www.pajak.go.id. Kemudian pada laman klik “login” agar masuk ke akun pribadi.
• Pada halaman selanjutnya kamu akan diminta untuk mengisi keterangan akun seperti NPWP, NIK, dan password. Setelah mengisi bagian yang diminta klik login.
• Pada menu dashboard utama, kemudian klik tab “lapor”
• Kamu kemudian pilih “e-Filling” dan klik buat  “SPT”.

Setelah masuk ke formulir SPT tahunan, ikuti langkah berikut :

• Pertama, istilah tahun pajak, status pajak, serta status pembetulan. Lalu klik menu selanjutnya.
• Lalu isi data SPT sesuai dengan data formulir  1721 A1 atau 1721 A2. Bagian ini terdiri dari

1. Bagian A. Pajak Penghasilan
2. Bagian B. Pajak Penghasilan
3. Bagian C. Pajak Penghasilan
4. Bagian D. Pernyataan

• Setelah itu klik menu berikutnya.
• Kemudian kamu akan menerima ringkasan SPT dan kode verifikasi. Ambil kode verifikasi dengan mengklik “Di Sini”. Nantinya, akan ada pemberitahuan kode verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor handphone.
• Masukkan kode verifikasi
• Klik “Kirim SPT”
• SPT kamu sekarang sudah terkirim.
• Periksa kembali email karena kamu akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email.

Dengan begitu, pelaporan SPT Tahunan pajak pribadi kamu telah selesai.

Baca Juga :

Nonton Our Blooming Youth Episode 3 dan 4, Bukan Dramaqu, Drakorindo, Rebahin dan Jam Tayang

Penutup

Demikian ulasan mengenai cara lapor SPT Tahunan pribadi pertama kali yang perlu kamu ketahui. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. 

Jika kamu ingin mencari tahu informasi penting lainnya, kamu bisa mengunjungi blog Mamikos.

Akan ada banyak sekali artikel menarik yang wajib kamu ketahui. Pastikan download dan install aplikasi Mamikos di smartphone kesayangan kamu ya.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Pertama Kali, Pemula Wajib Tahu Ini appeared first on Blog Mamikos.