UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa?
UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa? – Hal yang paling banyak ditunggu para pekerja ketika menjelang akhir tahun adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Tentunya, bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Timur penasaran dengan besaran UMK di tahun 2024 pada tiap daerah.
Artikel kali ini akan memuat informasi seputar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 lengkap semua daerah. Namun, sebelum membahas tentang upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024, simak info menarik berikut ini.
Apa itu UMK?
Daftar Isi
Daftar Isi
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pekerja atau buruh di suatu kabupaten atau kota tersebut. Artinya, UMK akan selalu berbeda untuk setiap daerah.
Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setelah melalui proses kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.
Pentingnya UMK bagi Pekerja dan Pengusaha
Apa sih pentingnya UMK yang diterapkan oleh pemerintah itu? Apakah dengan adanya upah minimum membuat pengusaha merasa terbebani? Ataukah justru membuat pekerja tidak adil?
Namun secara keseluruhan, sebenarnya UMK berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, lho.
Berikut penjelasan tentang pentingya UMK bagi pekerja dan pengusaha.
Bagi Pekerja
1. Jaminan Penghasilan Minimum
UMK menjamin pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga dipastikan pekerja bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.
2. Perlindungan dari Eksploitasi
Dengan adanya UMK pekerja terlindungi dari upah yang tidak adil atau terlalu rendah yang mungkin saja terjadi di daerah dengan daya tawar pekerja yang lemah. UMK memberikan batas bawah yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.
3. Peningkatan Kesejahteraan
UMK yang diperbarui setiap tahun biasanya meningkat sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu membantu pekerja mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli mereka sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
4. Penguatan Hak Pekerja
Penetapan UMK juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya, termasuk menuntut pembayaran upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan.
Bagi Pengusaha
1. Pedoman Memberikan Upah
UMK memberikan pedoman yang jelas bagi pengusaha dalam menentukan upah bagi pekerjanya, sekaligus membantu pengusaha dalam merencanakan anggaran dan menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja hingga keuntungan perusahaan.
2. Stabilitas Tenaga Kerja
Dengan membayar upah sesuai UMK pengusaha dapat mengurangi risiko ketidakpuasan atau konflik dengan pekerja yang bisa berujung pada pemogokan atau gangguan operasional.
3. Kepatuhan terhadap Regulasi
Mematuhi UMK memastikan pengusaha berada di jalur yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah.
Selain itu, mengikuti regulasi akan menghindarkan pengusaha dari sanksi hukum, denda, atau reputasi buruk yang bisa merugikan bisnis.
4. Persaingan Usaha yang Sehat
UMK yang berlaku untuk semua pengusaha di suatu daerah menciptakan level playing field atau kondisi persaingan yang adil.
Pengusaha tidak bisa menggunakan upah rendah sebagai strategi untuk mengalahkan kompetitor, melainkan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan inovasi.
Faktor Penetapan UMK
Penetapan UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum agar tetap sesuai dan tidak terjadi ketimpangan.
Nah, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK pada tiap daerah:
1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
KHL adalah standar kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk hidup secara layak yang mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
2. Inflasi
Tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah mempengaruhi daya beli pekerja. Untuk menjaga daya beli pekerja, UMK biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu menunjukkan peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah. Jika ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang positif, ini bisa menjadi alasan untuk menaikkan UMK guna mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas atau efisiensi kerja juga menjadi pertimbangan. Jika produktivitas tenaga kerja meningkat, UMK dapat disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi pekerja terhadap ekonomi daerah.
5. Kondisi Pasar Tenaga Kerja
Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu daerah juga mempengaruhi penetapan UMK. Apabila permintaan tenaga kerja tinggi sementara penawaran terbatas, maka akan ada kecenderungan UMK naik untuk menarik dan mempertahankan pekerja.
6. Kemampuan dan Keberlanjutan Usaha
Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah minimum. Faktor ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan UMK tidak menyebabkan pengusaha gulung tikar atau memicu PHK massal yang bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah.
7. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan nasional atau daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan upah, seperti peraturan perundang-undangan tentang pengupahan juga menjadi acuan dalam penetapan UMK.
Misalnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan panduan umum bagi penetapan upah minimum.
8. Kondisi Sosial dan Politik
Situasi sosial dan politik termasuk tekanan dari serikat pekerja atau asosiasi pengusaha juga bisa mempengaruhi penetapan UMK.
Negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga kerap kali terjadi dalam proses penetapan upah minimum.
9. Daya Saing Daerah
Daya saing ekonomi daerah dibandingkan dengan daerah lain juga bisa menjadi faktor penentu. Daerah yang ingin menarik investasi bisa saja menetapkan UMK yang kompetitif untuk menciptakan iklim usaha yang menarik.
Mekanisme Penetapan UMK Jawa Timur
Sebelum upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 resmi dipublikasikan, Dewan Pengupahan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebagai mekanisme penetapan UMK yang bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pihak.
Seperti apa mekanisme penetapan UMK di Jawa Timur maupun daerah-daerah lainnya? Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mekanisme penetapan UMK:
1. Pembentukan Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta unsur akademisi.
Di Jawa Timur, Dewan Pengupahan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan upah minimum.
2. Pengumpulan Data dan Kajian
Dewan Pengupahan kemudian melakukan pengumpulan data yang meliputi kebutuhan hidup layak inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.
Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Pembahasan dan Konsultasi
Setelah data terkumpul, Dewan Pengupahan mengadakan rapat untuk membahas data tersebut dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.
Dalam rapat ini, setiap anggota Dewan Pengupahan – terutama perwakilan pekerja dan pengusaha – akan menyampaikan pandangannya berdasarkan data dan kondisi terkini.
4. Perumusan Rekomendasi UMK
Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, Dewan Pengupahan merumuskan rekomendasi besaran UMK untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi upah, seperti KHL, inflasi, dan kondisi ekonomi daerah.
5. Pengajuan Rekomendasi kepada Gubernur
Rekomendasi yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Timur. Gubernur memiliki kewenangan untuk menerima, menyesuaikan, atau menolak rekomendasi tersebut.
6. Penetapan UMK oleh Gubernur
Gubernur menetapkan besaran UMK melalui Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun, biasanya menjelang akhir tahun.
Keputusan tersebut termasuk UMK untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan menjadi acuan resmi bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja.
7. Sosialisasi dan Pengawasan
Setelah UMK ditetapkan, pemerintah provinsi bersama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi UMK yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi dan Penyesuaian
UMK dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa besaran upah tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah. Jika terjadi perubahan signifikan dalam faktor-faktor ekonomi, UMK dapat disesuaikan kembali pada tahun berikutnya.
Daftar Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024
Dikutip dari laman resmi BAPPEDA Jatimprov, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur untuk tahun 2024.
Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023. UMK tertinggi ada di Kota Surabaya sebesar Rp4.725.479, naik Rp200.000 dari tahun sebelumnya.
Kabupaten Gresik berada di posisi kedua dengan UMK sebesar Rp4.642.031, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp4.638.582, yang berlaku mulai 1 Januari 2024.
Inilah daftar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 dan perbandingan di tahun sebelumnya:
Penutup
Dari data perbandingan UMK tahun 2024 dengan 2023 dan 2022 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan di setiap tahun, walaupun hanya beberapa persen.
Harapannya adalah dengan adanya kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pelaksanaan yang tepat, upah minimum yang lebih tinggi akan memberikan daya beli yang lebih baik bagi pekerja dan secara tidak langsung menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi.
Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:
Kost Jogja Murah
Kost Jakarta Murah