Rangkuman Masa Orde Baru beserta Latar Belakang Hingga Penyebab Runtuhnya – Pernahkah kamu penasaran bagaimana kehidupan di Indonesia pada masa Orde Baru?

Mungkin bagi beberapa generasi, era ini hanya dikenal lewat cerita orang tua atau bab-bab sejarah di buku pelajaran. Tapi, tahukah kamu bahwa masa Orde Baru ini menyimpan sejuta peristiwa bersejarah?

Mari kita bersama-sama mengintip jendela sejarah dan menyusuri jejak langkah bangsa ini pada masa Orde Baru!

Lahirnya Orde Baru

Orde Baru, suatu periode pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia, mencatat sejarahnya selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998.

Kelahiran Orde Baru dimulai dengan peristiwa monumental, yaitu penerbitan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, yang secara resmi menyerahkan mandat kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

Tritura

Latar belakang kelahiran Orde Baru mengemuka dari gemuruh politik yang melanda Indonesia pada pertengahan 1960-an, suatu periode yang dianggap sebagai salah satu masa paling penuh gejolak dalam sejarah modern negara ini.

Titik awalnya terletak pada munculnya Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA), sebuah gagasan perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan ’66 dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

TRITURA mengusung tiga tuntutan krusial, meliputi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Dengan berjalannya waktu, TRITURA berkembang menjadi gerakan yang semakin radikal sebagai respons terhadap sikap Presiden Soekarno yang tidak selaras dengan tuntutan mereka, terutama terkait pembubaran PKI.

Konsekuensinya, situasi keamanan dan ketertiban, terutama di Jakarta, menjadi semakin sulit dikendalikan.

Dalam kondisi yang genting tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Supersemar

Melalui penerbitan Surat Perintah 11 Maret 1966, yang dikenal sebagai Supersemar, Jenderal Soeharto diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik di Indonesia.

Surat Perintah tersebut menjadi tonggak awal bagi munculnya dan berkembangnya Orde Baru.

Tujuan utama dari Orde Baru adalah meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara dengan mengacu pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanannya, pemerintahan Orde Baru menempatkan kekuasaan Presiden sebagai pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama terhadap lembaga negara lain, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, Partai Politik, dan sebagainya.

Presiden Soeharto, sebagai pemimpin Orde Baru, dianugerahi sejumlah legitimasi yang tidak dimiliki oleh siapa pun.

Selain sebagai Penerima Supersemar, ia juga menjabat sebagai Mandataris MPR, diakui sebagai Bapak Pembangunan, dan merangkap sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Keberagaman peran ini memberikan Presiden Soeharto kekuatan yang signifikan, memposisikannya sebagai figur sentral yang tidak hanya memiliki kontrol politik, tetapi juga otoritas tertinggi di sektor keamanan dan pembangunan.

Sebagai pemangku kekuasaan dengan berbagai gelar dan peran, Presiden Soeharto menjadikan Orde Baru sebagai rezim yang tidak hanya stabil secara politik tetapi juga memiliki pengaruh luas dalam mengarahkan perkembangan negara.

Istilah “Orde Baru” sendiri muncul sebagai pemisah antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dan masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah presidensial, dengan Republik Indonesia berdiri di bawah UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Keseluruhan perjalanan Orde Baru mencerminkan periode yang kompleks, dengan dinamika politik dan sosial yang berujung pada perubahan besar dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga :

4 Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Beserta Alasan, Latar Belakang, dan Dampaknya

Perkembangan Politik Masa Orde Baru

Kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru melibatkan dua aspek utama, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.

Setiap kebijakan tersebut dihasilkan sebagai respons terhadap kebutuhan negara pada masa itu, membentuk kerangka tindakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan.

Kebijakan Politik Dalam Negeri:

1. Pelaksanaan Pemilu 1971: Pada tahun 1971, Orde Baru melaksanakan pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari strategi politik dalam negeri.

Pemilu ini dirancang untuk mengukuhkan legitimasi pemerintah dan menstabilkan tatanan politik di dalam negeri.

2. Dwifungsi ABRI: Kebijakan Dwifungsi ABRI membekali Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan peran ganda, tidak hanya sebagai alat pertahanan tetapi juga sebagai elemen pembangunan nasional.

Hal ini mengukuhkan kehadiran militer dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional.

4. Indoktrinasi Pancasila melalui P-4: Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) menjadi instrumen utama bagi Orde Baru untuk menyebarkan dan mengukuhkan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat.

Indoktrinasi ini diintegrasikan dalam berbagai lapisan pendidikan dan organisasi.

5. Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK): Melalui program ini, pemerintah berusaha mengendalikan dan membentuk arah kebijakan di lingkungan kampus.

Tujuannya adalah menciptakan suasana akademis yang sesuai dengan nilai-nilai dan visi pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga :

Pemberontakan PRRI Permesta 1957, Latar Belakang, Tujuan, Tokoh, dan Berakhirnya

Kebijakan Politik Luar Negeri:

1.Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB: Orde Baru menandai kembalinya Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam arena internasional dan membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat.

2. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional: Orde Baru aktif dalam memperkuat kerja sama regional dan internasional, termasuk keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok (KTT Non-Blok).

Langkah ini bertujuan untuk memperluas jejaring diplomasi dan meningkatkan posisi Indonesia di dunia.

Bergabungnya Timor Timur: Salah satu langkah besar dalam kebijakan luar negeri Orde Baru adalah bergabungnya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Meskipun kontroversial dan penuh tantangan, hal ini mencerminkan ambisi pemerintahan Soeharto untuk memperkuat integritas nasional Indonesia.

Ciri-Ciri Sistem Politik Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, dominasi peran negara tergambar jelas, dimana kekuasaan Presiden menjadi inti dari seluruh proses politik di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri sistem politik Orde Baru.

a. Dwi Fungsi ABRI: Dwi Fungsi merupakan suatu doktrin militer di Indonesia yang menyatakan bahwa TNI memiliki dua peran utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memiliki kekuasaan dan fungsi dalam mengatur negara.

Dengan peran ganda ini, militer diberikan izin untuk menduduki posisi penting di dalam pemerintahan.

b. Konsep Massa Mengambang: Penerapan prinsip massa mengambang menjadi dasar pembangunan politik di daerah pedesaan.

Dengan mengurangi jumlah partai politik di Indonesia dan mewajibkan pengakuan Pancasila sebagai landasan tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa di Indonesia.

c. Korporatisasi Negara: Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan korporatisasi negara (state corporatism), di mana kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai lapisan.

Hal ini termasuk buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan, dimasukkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai organisasi massa yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

d. Sentralisasi Pemerintahan: Pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dan keputusan mengakibatkan pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat.

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah.

e. Program Bantuan Luar Negeri: Melalui lembaga IGGI (International Governmental Group for Indonesia), pemerintah berhasil menyusun program bantuan luar negeri.

Selain itu juga termasuk penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang dari masa Orde Lama.

f. Sistem Semi Perwakilan: Penerapan sistem semi perwakilan dalam kepartaian, mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985, dianggap mencapai stabilitas politik yang diharapkan sejak awal Orde Baru.

Meski demikian, sistem ini menunjukkan keterbatasan dalam merespons aspirasi masyarakat yang semakin berkembang.

Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Dalam mengatasi tantangan ekonomi pada fase awal Orde Baru, Soeharto menetapkan sasaran pembangunan yang jelas.

Pemerintahan Orde Baru menekankan fokus utama mereka dalam menerapkan kebijakan ekonomi melalui konsep yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan.

Baca Juga :

Rangkuman Sejarah Masa Kerajaan Hindu Budha di Indonesia Singkat dan Lengkap

Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan adalah kerangka pembangunan nasional yang diusung oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia, menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam upaya pembangunan negara.

Trilogi Pembangunan terdiri dari tiga aspek kunci, yaitu menjaga stabilitas nasional yang dinamis, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta hasilnya.

Tujuan pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari segi materi maupun spiritual.

Pelaksanaan pembangunan didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (GBHN).

Trilogi Pembangunan diartikulasikan sebagai sebuah kesatuan yang seimbang dan saling berkaitan, saling memengaruhi satu sama lain.

Meskipun dianggap berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Trilogi Pembangunan juga memicu kontroversi karena pelaksanaannya berdampak pada kendali media dan penanganan aksi mahasiswa.

Repelita

Repelita, singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun, merupakan inisiatif pembangunan nasional di Indonesia pada masa Orde Baru.

Repelita terdiri dari tujuh periode, mulai dari Repelita I hingga Repelita VII, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membentuk dasar pembangunan untuk tahapan-tahapan berikutnya.

Program ini dijalankan dengan memegang prinsip Trilogi Pembangunan, yang mencakup stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Pelaksanaan Repelita melibatkan tiga tahap pembangunan yang dirinci ke dalam pola jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (1 tahun), dan jangka panjang (25-30 tahun).

Fokus program pembangunan Repelita diarahkan pada pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor pertanian dan industri.

Program ini bertujuan menciptakan landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap ekonomi nasional pada masa itu.

Langkah-Langkah Ekonomi Lainnya

Masa Orde Baru ditandai dengan kerjasama aktif Indonesia dengan negara-negara Barat melalui lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Langkah-langkah ekonomi mencakup pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN).

Periode pemulihan ekonomi dimulai pada tahun 1966 hingga 1973, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah dari tahun 1974 hingga 1982.

Sejak tahun 1983 hingga 1996, fokus ekonomi melibatkan sektor ekspor dan deregulasi.

Indonesia mengadopsi strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional.

Strategi ini mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk menarik investasi asing dan domestik, mengalami periode pemulihan ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan berbagai langkah deregulasi.

Berakhirnya Pemerintahan Masa Orde Baru

Selama masa Orde Baru yang ditandai oleh kepemimpinan Suharto, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan meningkat, memberikan manfaat kepada masyarakat.

Namun, perkembangan ini disertai dengan maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia menyebabkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto merosot.

Aksi damai dari mahasiswa dan masyarakat berkembang, mencapai puncaknya setelah pengumuman kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998.

Demonstrasi semakin intens, dan pada 12 Mei, terjadi tragedi Trisakti.

Tragedi Trisakti

Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi Tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa dari Universitas Trisakti tewas dalam sebuah demonstrasi yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto.

Tragedi ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang dikenal sebagai Gerakan Reformasi 1998.

Tragedi Trisakti menjadi poin kritis, memicu protes massal yang meluas dan intens.

Demonstrasi ini berujung pada kerusuhan, termasuk pembakaran dan penjarahan. Periode 1997-1998 menjadi masa sulit bagi Indonesia, diwarnai dengan kejatuhan ekonomi nasional.

Gerakan Reformasi 1998 berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden, menandai berakhirnya secara resmi masa Orde Baru.

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa berkuasa, Orde Baru runtuh akibat badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997.

Penutup

Masa orde baru memang mencatat kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, namun era ini juga dipenuhi kontroversi terutama terkait dengan korupsi dan kebijakan otoriter.

Tragedi Trisakti pada tahun 1998 menjadi puncak perlawanan yang mengakhiri kepemimpinan Soeharto dan menandai akhir dari Orde Baru.

Meskipun meninggalkan sejumlah tantangan, berakhirnya Orde Baru membuka babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan demokratis.

Baca Juga :

Rangkuman Materi Pendudukan Jepang di Indonesia Secara Singkat Kelas 11 SMA

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Rangkuman Masa Orde Baru beserta Latar Belakang Hingga Penyebab Runtuhnya appeared first on Blog Mamikos.

3 Contoh Peristiwa Sejarah di Indonesia yang Populer dan Lengkap – Jika kamu menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, tentu kamu tahu apa saja peristiwa yang paling bersejarah di Indonesia.

Peristiwa sejarah Indonesia sendiri tidak lepas, dari perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan.

Nah, buat kamu yang ingin mengenang kembali peristiwa sejarah Indonesia, di bawah ini Mamikos telah merangkum peristiwa sejarah Indonesia yang populer dan lengkap. Simak selengkapnya!

Baca Juga :

Ringkasan Materi Sejarah Kelas 11 Semester 1 dan 2 Kurikulum Merdeka

Contoh Peristiwa Sejarah Indonesia 

Sejarah merupakan rangkaian kejadian yang terjadi di masa lalu, khususnya berkaitan dengan manusia. Tanpa kejadian di masa lampau, maka tidak dapat disebut dengan sejarah. 

Peristiwa sejarah Indonesia sendiri perlu untuk selalu dikenang, terlebih sejarah mengenai kemerdekaan bangsa.

Seperti yang diutarakan sang proklamator presiden pertama Indonesia bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan-pahlawannya.

Peristiwa bersejarah di Indonesia memang hal menarik untuk dibahas, selain mengingat jasa para Pahlawan hal tersebut juga dapat membuat kita lebih cinta terhadap tanah Air.

Oleh karena itu, kamu dapat membaca beberapa sejarah atau peristiwa yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan di bawah ini.

1. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa adalah salah satu pertempuran yang terjadi antara Tentara Indonesia dengan Tentara Inggris.

Peristiwa dari pertempuran ini terjadi pada 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh insiden yang terjadi di Magelang. Saat itu militer Inggris mendarat di Semarang dan dipimpin oleh Brigadir Bethell.

Pihak Indonesia pun, memberikan izin kepada Bethel untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang.

Bethell dan pasukannya juga diperbolehkan mengevakuasi sebanyak 19.00 interniran sekutu (APW) yang saat itu berada di Kamp Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. 

Namun, nyatanya pasukan Inggris tersebut diboncengi oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang tidak lain adalah orang-orang dari Pemerintahan Sipil Hindia Belanda.

Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang.

Kemudian, pada 20 Oktober 1945 pecahlah insiden pertempuran ini di Magelang, antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan tentara Inggris.

Pertempuran sempat terhenti setelah Presiden Soekarno datang ke Magelang untuk melakukan perundingan gencatan senjata dengan melakukan beberapa perjanjian.

Namun, sayangnya pihak Inggris mengingkari perjanjian yang telah disepakati.

Kemudian pertempuran kembali pecah antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan pasukan Inggris hingga 22 November 1945.

Pasukan TKR saat intu melakukan berbagai serangan termasuk melakukan serangan fajar yang bertujuan memukul pasukan Inggris mundur yang saat itu berkedudukan di Desa Pingit.

Hingga pada 11 Desember 1945, Kolonel Soedirman mengadakan perundingan dengan pada komandan sektor.

Baca Juga :

10 Novel Bercerita tentang Sejarah Indonesia yang Harus Kamu Baca

Berdasarkan laporan dari par5a komandan sektor, saat itu disimpulkan bahwa kondisi pasukan Inggris sudah terjepit dan terkepung. Pasukan TKR mengepung kedudukan musuh di  dalam kota hingga empat malam.

Pasukan Inggris yang terdesak akhirnya berusaha memutus pertempuran, lalu pada 15 Desember 1945 pasukan Inggris meninggalkan Kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.

2. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dimana Presiden Soekarno dan Moh Hatta diculik oleh golongan muda tepat sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00 WIB. Hingga kemudian Soekarno dan Hatta dibawa menuju Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat.

Peristiwa penculikan oleh golongan muda ini untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa ini diawali ketika Jepang menyerah dan melakukan penyerahan kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Saat ini keadaan Jakarta bagaikan kota yang tak bertuan.

Melihat kondisi tersebut, kemudian kalangan Golongan Muda yang saat itu dipimpin oleh Chaerul Saleh melakukan rapat untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan proklamasi tanpa adanya campur tangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Saat itu Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan rencana para pemuda dan terjadi perbedaan pendapat antara Golongan Tua dan Golongan Muda mengenai pelaksanaan proklamasi.

Kemudian tanggal 15 Agustus para pemuda mendatangi kediaman Soekarno dan mengancam jika Soekarno tidak segera mengeluarkan pengumuman malam tersebut maka kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah.

Perdebatan berlangsung saat itu, bersama tokoh lainnya yang mendampingi Soekarno seperti Hatta, Soebarjo, Iwa Kusumawati, Sudiro, dan Djokopranoto.

Dan tidak lama kemudian Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka akan menolak usulan dari golongan pemuda dengan pertimbangan bahwa perlu perhitungan yang cermat.

Mendengar keputusan tersebut, para golongan muda tidak puas dan kembali ke markas lalu menyiapkan rencana baru, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok yang dipimpin Shodanco Singgih. 

Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta saat itu membuat Jakarta panik, apalagi di hari tersebut akan diadakan rapat pertama PPKI.

Soebarjo yang saat itu hadir pada pertemuan antara golongan tua dan muda kemudian berusaha mencari Soekarno dan Hatta. Ia mencarinya hingga markas Jepang, namun tidak menemukannya disana.

Ia kemudian merasa curiga bahwa para pemudalah yang melakukan penculikan. Segera, Soebarjo menghubungi Wikana saat itu dan kemudian mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengasdengklok.

Segera Soebardjo menuju ke Rengasdengklok dan bertemu para pemuda. Saat itu pemuda bersikeras tidak ingin melepas Soekarno dan Hatta kecuali adanya jaminan kemerdekaan.

Baca Juga :

3 Contoh Autobiografi Diri Sendiri Singkat Jelas dan Menarik

Hingga Soekarno dan Hatta akhirnya dilepas dan tiba di Jakarta dan segera mengadakan sebuah rapat di kediaman Laksamana Tadashi Maeda.

Setelah melakukan pertemuan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat pada dini hari.

Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan IKADA, namun dengan pertimbangan keamanan kemudian diputuskan dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945.

3. Bandung Lautan Api

Peristiwa Bandung Lautan Api, menjadi salah satu momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. 

Peristiwa ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung saat itu oleh rakyat dan tentara agar Bandung tidak dijadikan markas oleh pasukan sekutu dan NICA (Belanda).

Menghanguskan Bandung saat itu dinilai sebagai taktik yang ideal karena pasukan Indonesia saat itu belum mampu menyaingi kekuatan sekutu dan NICA.

Dalam sejarahnya, peristiwa ini bermula ketika pasukan NICA  yaitu Inggris datang ke Indonesia pada 12 Oktober 1945, beberapa pekan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI.

Awal kedatangan sekutu saat ini hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang.

Namun, ternyata Belanda dan NICA ternyata mempunyai niat untuk menguasai Indonesia sekali lagi.

Niat, NICA dan sekutu kemudian diketahui oleh masyarakat, hingga bertolaklah perlawanan dari rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda.

Pasukan sekutu saat itu kemudian mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia saat diperingatkan untuk meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu.

Namun, rakyat Indonesia tidak menggubris sama sekali peringatan tersebut.

Angkatan perang RI kemudian merespon dan melakukan penyerangan ke markas-markas sekutu yang ada di Bandung bagian utara, termasuk hotel-hotel yang dijadikan markas besar sekutu.

Pad 27 November 1945, sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Djamin agar rakyat mengosongkan wilayah Bandung bagian utara hingga 29 November 1945.

Jika tidak, sekutu akan bertindak keras.

Ultimatum kedua nyatanya tidak sama sekali membuat rakyat gentar. Beberapa pertempuran masih terjadi di Bandung Utara pada pos-pos sekutu.

Tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi AFNEI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 kilometer dari pusat kota.

Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal.

Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada 24 Maret 1946 pukul 10.00, Tentara Republik Indonesia (TRI) di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumihanguskan Bandung.

Rakyat akhirnya mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api menuju ke arah selatan sejauh 11 km. 

TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00, namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak di Gedung Indische Restaurant.

Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara.

Peristiwa malam itu, kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api.

Penutup

Demikian ulasan mengenai contoh peristiwa sejarah di indonesia yang populer dan lengkap yang perlu kamu ketahui. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. 

Jika kamu ingin mencari tahu informasi penting lainnya, kamu bisa mengunjungi blog Mamikos. Akan ada banyak sekali artikel menarik yang wajib kamu ketahui. 

Pastikan download dan install aplikasi Mamikos di smartphone kesayangan kamu, ya!

Baca Juga :

4 Contoh Biografi Bahasa Sunda tentang Tokoh dan Pahlawan Singkat

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post 3 Contoh Peristiwa Sejarah di Indonesia yang Populer dan Lengkap appeared first on Blog Mamikos.