Mengenal Tes TPS UTBK SNBT Lengkap Dengan Contoh Soal Dan Pembahasan

8. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) ASEAN-Chin. Mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu. Pada sektor usaha kecil sepatu, misalnya, pengusaha merugi sampai 50% “Orderan berkurang 50%. Artinya, produksi kami juga berkurang sebesar itu,” kata Budi Utomo, anggota Gabungan Pengusaha Sepatu (GPS) Kabupaten Mojokerto. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah dari pada harga produk lokal. Pernyataan berikut yang TIDAK SESUAI dengan isi paragraf di atas adalah …

A. FTA ASEAN-China membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto.
B. Para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal.
C. Sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN-China dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto.
D. Akibat FTA ASEAN-China kerugian para pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai sekitar 50%.
E. Banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA-ASEAN China.

Teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 9-18.

(1) Lembaga KPPOD bekerja sama dengan USAID dan The Asian Foundation (TAF) mengadakan survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance. (2) Survei tersebut dilakukan pada 243 kabupaten/kota yang tersebar pada 15 provinsi
di Indonesia. (3) Indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur, aksesibilitas, kepastian lahan, dan program pengembangan sektor swasta. (4) di samping itu terdapat empat indikator kinerja lainnya, yakni hubungan antara pemerintah daerah dan bisnis, biaya transaksi, integretas, dan resolusi konflik, serta kualitas dari peraturan daerah.

(5) berdasarkan hal tersebut disusunlah indeks tata kelola ekonomi/ economic government index (EGI). (6) pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut persentase perusahaan di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang memengaruhi lingkungan bisnis. (7) hasilnya adalah empat permasalahan utama yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi lokal di Indonesia terdiri atas permasalahan manajemen infrastruktur, pembangunan sektor swasta aksesibilitas dan kepastian lahan, serta hubungan pemda dan sektor bisnis. (9) masing- masing permasalahan ini diberi bobot secara berurutan, yakni 35,5%, 14,8%, dan 14%. (10) berdasarkan hasil survei terdapat empat provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. (11) keempat provinsi itu dengan indeks tata kelolanya dapat diamati pada tabel berikut.