Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring – Tahukah kamu bahwa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) baik saat masih bekerja ataupun saat sudah berhenti bekerja.

Meski demikian, dalam proses pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tentunya diperlukan beberapa syarat, salah satunya paklaring.

Paklaring sendiri adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan dan diberikan perusahaan kepada karyawan yang mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau pensiun.

Berikut Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring

Kini, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan/lembaga.

Pasalnya, paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib dalam pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika ada, masih dapat disertakan.

Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga dapat dilakukan secara online dan offline dengan menyertakan sejumlah dokumen.

Untuk informasi selengkapnya terkait pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa simak informasinya dalam artikel ini, ya.

Baca Juga :

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 5 (lima) program, yaitu Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Siapa Peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Diketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari:

A. Peserta Penerima Upah

Peserta Penerima Upah meliputi:

1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara, antara lain:

1. Pegawai pemerintah non-pegawai negeri
2. Pejabat negara non-aparatur sipil negara dan
3. Pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.

2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pekerja pada perusahaan
2. Pekerja pada orang perseorangan
3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
4. Pekerja dalam masa percobaan
5. Komisaris dan direksi yang menerima upah dan
6. Pengawas dan pengurus yang menerima upah.

B. Peserta Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima upah yang meliputi:

1. Pemberi kerja

2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri

3. Pekerja yang tidak termasuk huruf b. yang bukan menerima upah.

C. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

D. Peserta Sektor Jasa Konstruksi

Peserta sektor jasa konstruksi meliputi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu di sektor Jasa Konstruksi.

Baca Juga :

Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja?

Sekilas Tentang JHT BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta: memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Peserta JHT adalah Tenaga Kerja di Indonesia, termasuk Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Komponen upah dasar perhitungan JHT adalah upah pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui, pengajuan manfaat JHT klaim secara penuh tidak melihat minimal kepesertaan. Masa kepesertaan berapapun diperkenankan untuk mengajukan pencairan manfaat JHT sepanjang tenaga kerja benar dan terbukti tidak sedang bekerja (telah berhenti dari perusahaan).

Pengecekan saldo JHT sendiri dapat dilakukan oleh peserta melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang dapat diunduh melalui playstore (android) atau Appstore (IOS) atau dapat melalui website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Perbedaan JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan

Ditinjau dari manfaatnya, JHT merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Sedangkan manfaat JP adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada Ahli Waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Usia pensiun yang ditetapkan pertama kali adalah 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun bertambah menjadi 57 tahun.

Usia pensiun dimaksud selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun maksimal 65 tahun.

Baca Juga :

Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik?

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Diketahui, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring.

Kini, prosedur klaim JHT dengan saldo di bawah Rp10.000.000 dapat melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Sementara itu, pencairan saldo JHT di atas Rp10.000.000 bisa dilakukan melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik di laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau datang langsung ke kantor cabang terdekat.

Berikut adalah cara mencairkan saldo JHT melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO):

1. Unduh aplikasi JMO lewat PlayStore atau App Store
2. Login atau buat akun baru
3. Klik menu “Jaminan Hari Tua” yang ada di beranda aplikasi JMO
4. Klik menu “Klaim JHT” pada laman Jaminan Hari Tua
5. Pastikan terdapat tiga centang hijau pada laman Pengajuan Klaim JHT sebagai syarat mengajukan klaim melalui aplikasi JMO.
6. Kemudian, klik tombol “Selanjutnya”
7. Pilih satu alasan pengajuan klaim pada menu “Sebab Klaim”, lalu klik tombol “Selanjutnya”
8. Periksa kembali data diri peserta.
9. Lalu, klik tombol “Sudah” Klik tombol “Ambil Foto” untuk lakukan swafoto sesuai ketentuan pada laman “Verifikasi Biometrik Peserta”
10. Isilah NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, klik tombol “Selanjutnya”
11. Pada laman selanjutnya, muncul jumlah saldo JHT yang dibayarkan
12. Periksa kembali semua data pribadi serta jumlah saldo JHT. Jika benar, klik tombol “Konfirmasi”
13. Pengajuan klaim saldo sudah diproses. Pantau proses klaim dengan membuka menu “Tracking Klaim”.

Baca Juga :

Berapa Lama Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign?

Sementara, berikut adalah cara mencairkan saldo JHT melalui situs Lapakasik:

1. Buka portal Lapak Asik melalui laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. Lengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
3. Setelah itu, unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
4. Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
5. Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
6. Jika sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai.  Selanjutnya, tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Syarat Pengajuan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Aktif

Sebagai informasi tambahan, perlu kamu ketahui bahwa pengajuan manfaat JHT klaim secara penuh tidak melihat minimal kepesertaan.

Masa kepesertaan berapapun diperkenankan untuk mengajukan pencairan manfaat JHT sepanjang tenaga kerja benar dan terbukti tidak sedang bekerja (telah berhenti dari perusahaan).

Bagi tenaga kerja aktif yang ingin mengajukan klaim JHT, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

1. Klaim JHT Sebagian 30%. Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah.
2. Klaim JHT sebagian 10%. Peserta dengan minimal kepesertaan 10 tahun pada program JHT dapat mengajukan paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun.

Nah, di atas tadi adalah informasi terkait cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online yang bisa Mamikos bagikan kepada kamu.

Kini, pekerja yang sudah berhenti bekerja karena resign ataupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan saldo JHT tanpa paklaring, ya.

Mamikos infokan kembali bahwa selain secara daring, klaim saldo JHT dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi kamu yang ingin mengulik lebih banyak lagi tentang informasi bermanfaat dan menarik lainnya, seperti Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke Kantor hingga Lama Proses Pencairan BPJS, kamu bisa kunjungi situs blog Mamikos dan temukan informasinya di sana.

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP dan Tanpa Paklaring appeared first on Blog Mamikos.

6 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke Kantor, Bawa Dokumen Apa Saja? – Salah satu manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu tabungan yang dapat dicairkan setelah memenuhi syarat tertentu.

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai metode pencairan saldo JHT, salah satunya adalah dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat.

Bagi Anda yang berencana untuk mengambil jaminan tersebut, Mamikos sudah menyediakan panduan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke kantor lengkap di artikel ini.

Syarat dan Ketentuan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Jenis Peserta

Sebelum membahas lebih lanjut tentang cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor, ada baiknya Anda memahami dan mengetahui terlebih dahulu tentang syarat dokumen yang harus dipenuhi pada tiap jenis peserta.

Berikut dokumen yang diperlukan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan:

1. Mengundurkan Diri atau Terkena PHK

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri (resign) atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 1 bulan tidak bekerja.

Peserta yang Mengundurkan Diri (Resign)

• Berhenti bekerja atas keinginan sendiri.
• Kepesertaan harus sudah dinonaktifkan oleh perusahaan terakhir.

Peserta yang Terkena PHK

• Kehilangan pekerjaan akibat PHK.
• Jika terjadi sengketa PHK, pencairan JHT bisa dilakukan setelah ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Mengundurkan Diri/Terkena PHK

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP resmi yang masih berlaku.
3. Buku Tabungan dengan rekening atas nama peserta untuk pencairan dana.Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data kependudukan.
4. Dokumen Berhenti Bekerja, pilih salah satu:
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja (bagi yang resign).
6. Surat Pengalaman Kerja sebagai bukti pernah bekerja di perusahaan terakhir.
7. Surat Perjanjian Kerja (jika kontrak sudah berakhir).
8. Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (jika terjadi sengketa PHK).
9. NPWP (jika ada) diperlukan jika saldo JHT lebih dari Rp50 juta untuk keperluan pajak.

Baca Juga :

Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja?

2. Memasuki Usia Pensiun

Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mencapai usia pensiun, baik yang masih bekerja maupun yang sudah berhenti, terdapat hak untuk mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Pencairan ini bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Usia Pensiun

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• E-KTP resmi yang masih berlaku sebagai syarat administrasi.
• Buku Tabungan dan rekening pribadi peserta untuk menerima pencairan dana.
• Kartu Keluarga (KK)
• Surat Keterangan Pensiun sebagai bukti bahwa peserta telah memasuki masa pensiun.
• NPWP disertakan apabila saldo JHT yang akan dicairkan lebih dari Rp50 juta (jika ada).

Baca Juga :

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan Beserta Persyaratannya Lengkap

3. Cacat Total Tetap

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat total tetap berhak mengajukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Klaim BPJS ini dapat dilakukan setelah peserta dinyatakan tidak mampu bekerja lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Cacat Total Tetap

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.
• E-KTP resmi yang masih berlaku untuk keperluan administrasi.
• Buku Tabungan dengan rekening pribadi peserta yang akan digunakan untuk pencairan dana.
• Kartu Keluarga (KK).
• Surat Keterangan Cacat Total Tetap seperti dokumen dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang menyatakan bahwa peserta mengalami cacat total tetap.
• Surat Keterangan Berhenti Bekerja yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa peserta tidak lagi aktif bekerja.
• Jika memiliki NPWP wajib dilampirkan apabila saldo JHT yang akan dicairkan lebih dari Rp50 juta.

4. WNI yang Meninggalkan Wilayah NKRI

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan akan menetap di luar negeri secara permanen berhak mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Syarat ini berlaku bagi peserta yang memilih pindah kewarganegaraan dan tidak berencana kembali ke Indonesia.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Cacat Total Tetap

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK – Bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial.
• Paspor yang masih berlaku sebagai dokumen identitas resmi yang menunjukkan rencana pindah ke luar negeri.
• Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) jika sebelumnya memiliki izin tinggal di negara tujuan.
• Buku Tabungan dan rekening yang akan digunakan untuk menerima dana pencairan.
• Surat Pernyataan Bermaterai yang berisi pernyataan resmi bahwa peserta tidak akan kembali ke Indonesia dan memilih berpindah kewarganegaraan.
• Dokumen Pindah Kewarganegaraan, bisa berupa Surat Pengurusan Pindah Kewarganegaraan atau bukti legal lainnya.
• Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Kontrak Kerja. Dibutuhkan sebagai bukti bahwa peserta tidak lagi memiliki ikatan kerja di Indonesia.
• NPWP (jika ada) wajib dilampirkan apabila saldo JHT yang akan dicairkan lebih dari Rp50 juta.

5. WNA yang Meninggalkan Wilayah NKRI

Warga Negara Asing (WNA) yang pernah bekerja di Indonesia dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mengajukan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Klaim baru dapat dilakukan setelah peserta tidak lagi memiliki ikatan kerja di Indonesia dan berencana meninggalkan wilayah NKRI secara permanen.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan WNA yang Meninggalkan Wilayah NKRI

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
• Paspor yang masih berlaku
• Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), dokumen izin tinggal yang menjadi bukti pernah bekerja di Indonesia.
• Buku Tabungan dengan rekening pribadi peserta yang akan digunakan untuk pencairan dana.
• Surat Pernyataan Tidak Bekerja Lagi di Indonesia. Berisi dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa peserta tidak lagi bekerja di Indonesia.
• Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau Surat Kontrak Kerja. Diperlukan sebagai bukti resmi bahwa peserta telah menyelesaikan masa kerja di Indonesia.
• NPWP (jika ada) wajib dilampirkan apabila saldo JHT yang akan dicairkan lebih dari Rp50 juta.

6. Klaim JHT Sebagian 10%

Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah terdaftar minimal 10 tahun, tersedia opsi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 10% dari saldo yang dimiliki.

Fasilitas ini diberikan untuk membantu kebutuhan finansial peserta tanpa harus menunggu hingga masa pensiun atau berhenti bekerja sepenuhnya.

Namun perlu diingat jika peserta mengambil JHT sebagian 10%, lalu mengajukan pencairan lagi dalam waktu lebih dari 2 tahun, saldo yang dicairkan berikutnya berpotensi terkena pajak progresif lebih tinggi.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Klaim JHT Sebagaian 10%

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.
• E-KTP.
• Kartu Keluarga (KK).
• Buku Tabungan dengan rekening pribadi.
• Surat Keterangan Masih Aktif Bekerja atau Surat Berhenti Bekerja. Jika peserta masih bekerja, diperlukan surat keterangan dari perusahaan yang menyatakan status pekerjaannya. Jika sudah tidak bekerja, cukup melampirkan surat keterangan berhenti bekerja.
• NPWP (jika ada) wajib dilampirkan terutama jika saldo JHT cukup besar untuk menghindari pajak progresif yang lebih tinggi.

7. Klaim JHT 30% untuk Uang Muka Perumahan

Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin memiliki rumah sendiri, bisa melakukan pencairan sebagian JHT sebesar 30% yang bisa digunakan sebagai uang muka perumahan. Program ini hanya berlaku bagi peserta yang sudah terdaftar minimal 10 tahun.

Perlu Diperhatikan:

• Jika peserta mencairkan sebagian JHT (10% atau 30%), lalu mengajukan pencairan lagi dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, saldo berikutnya bisa dikenakan pajak progresif.
• Pencairan ini khusus untuk pembelian rumah dan harus melalui bank mitra BPJAMSOSTEK yang telah bekerja sama dalam program ini.

Dokumen Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Klaim JHT 30%

Agar proses pencairan berjalan lancar, peserta harus melengkapi dokumen berikut:

• Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.
• E-KTP.
• Kartu Keluarga (KK).
• Jika masih bekerja, perlu surat dari perusahaan. Jika sudah tidak bekerja, cukup melampirkan surat berhenti kerja.
• Persyaratan tambahan dari bank yang bekerja sama dalam program ini.
• Rekening dari bank mitra untuk pencairan dana JHT 30%.
• Wajib bagi peserta yang memiliki NPWP agar pajak tidak lebih tinggi.

Baca Juga :

Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JP dan JKM Karyawan

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke Kantor

Salah satu cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipilih adalah mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Perlu diketahui bahwa proses ini memerlukan beberapa langkah agar pencairan berjalan lancar dan tanpa kendala.

Sebagai panduan untuk mempermudah, berikut cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor:

1. Kunjungi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Peserta harus datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat sesuai domisili. Disarankan datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang, terutama di jam sibuk.

2. Ambil Nomor Antrean

Setibanya di lokasi, peserta wajib mengambil nomor antrean sesuai layanan pencairan saldo JHT. Beberapa kantor mungkin sudah menyediakan sistem antrean online, jadi bisa dicek lebih dulu.

3. Serahkan Dokumen Persyaratan

Saat nomor antrean dipanggil, peserta harus menyerahkan dokumen yang diperlukan. Pastikan semua dokumen lengkap agar tidak mengalami kendala saat proses verifikasi.

4. Proses Verifikasi Data

Selanjutnya, petugas BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika ada dokumen yang kurang atau tidak valid, peserta mungkin akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu.

5. Tunggu Persetujuan dan Proses Pencairan

Jika semua dokumen sudah diverifikasi, petugas akan memproses pengajuan pencairan saldo JHT. Waktu yang dibutuhkan biasanya berkisar 7 hingga 14 hari kerja sampai dana ditransfer ke rekening peserta.

6. Dana Masuk ke Rekening

Jika pengajuan disetujui, saldo JHT akan ditransfer ke rekening bank yang telah didaftarkan. Pastikan nomor rekening benar agar tidak ada keterlambatan dalam proses pencairan.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

Selain cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor, BPJS  kini menyediakan layanan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Penggunaan JMO akan mempermudah peserta untuk dapat mengajukan klaim tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Unduh dan Instal Aplikasi JMO

Peserta perlu mengunduh aplikasi JMO terlebih dahulu melalui Play Store (untuk pengguna Android) atau App Store (untuk pengguna iPhone), kemudian menginstalnya di perangkat.

2. Registrasi atau Login

• Bagi peserta yang belum memiliki akun, lakukan registrasi dengan mengisi data diri yang sesuai dengan KTP dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
• Bagi yang sudah memiliki akun, cukup login menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.

3. Pilih Menu “Klaim Saldo JHT”

Setelah berhasil masuk ke aplikasi, pilih menu “Klaim Saldo JHT” yang tersedia di halaman utama. Pastikan koneksi internet stabil agar proses berjalan lancar.

4. Isi Data dan Unggah Dokumen

Peserta akan diminta mengisi formulir klaim secara online serta mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu BPJS Ketenagakerjaan
• Buku tabungan atas nama pribadi
• Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan)

Pastikan semua dokumen diunggah dalam kondisi jelas dan terbaca agar tidak ada kendala dalam proses verifikasi.

5. Verifikasi Melalui Video Call

Setelah data dan dokumen dikirim, peserta akan menjalani verifikasi melalui video call dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan. Agar proses berjalan lancar, pastikan berada di tempat dengan pencahayaan yang baik dan koneksi internet yang stabil.

6. Menunggu Persetujuan

Setelah proses verifikasi selesai, pengajuan akan ditinjau oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dapat memantau status klaim secara langsung melalui aplikasi JMO.

7. Dana Ditransfer ke Rekening

Jika pengajuan disetujui, saldo JHT akan ditransfer ke rekening bank yang telah didaftarkan. Proses pencairan ini biasanya memakan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja, serupa dengan metode pencairan secara offline.

Baca Juga :

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan Dengan NIK Via Online dan SMS

Penutup

Demikian informasi yang dapat Mamikos berikan bagi Anda mengenai cara mencarikan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor dan secara online. Apabila mengalami kendala pada saat melakukan klaim, jangan ragu untuk menghubungi call center BPJS, ya.

Selain itu, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan lainnya melalui artikel yang ada di blog Mamikos. Jangan lupa mampir.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post 6 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Langsung ke Kantor, Bawa Dokumen Apa Saja? appeared first on Blog Mamikos.

Berapa Lama BPJS Ketenagakerjaan Tidak Aktif setelah Resign? Ini Ketentuannya – Salah satu hal penting untuk mencairkan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan non aktifnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal ini bertujuan agar status dari BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif, sehingga perusahaan tidak perlu kembali meneruskan iuran. 

Lalu, dalam kurun waktu berapa lama BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif setelah resign? Berikut, penjelasannya. 

Tentang Tidak Aktifnya BPJS Ketenagakerjaan setelah Resign

Baca Juga :

Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik?

Saat Anda masih bekerja di perusahaan, maka keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan akan aktif. Namun, ketika Anda resign maka penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan.

Umumnya, waktu yang dibutuhkan dalam proses penonaktifan memakan waktu kurang lebih 30 hari kerja sejak pengajuan dilakukan. 

Mengutip dari laman Financial Bisnis, biasanya status dari kepesertaan sudah nonaktif terhitung sejak 1 bulan dari pembayaran terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah status dari BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak aktif, maka peserta bisa mengajukan klaim BPJS.

Untuk dapat melakukan pencairan klaim BPJS dapat dilakukan setelah melewati masa tunggu tersebut.

Biasanya proses dari penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan SIPP Online, yaitu suatu sistem yang dipakai perusahaan untuk mengelola data tenaga kerja. 

Namun, penonaktifan juga dapat dilakukan secara mandiri dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, dengan membawa berbagai berkas seperti KTP, KK, kartu peserta, hingga paklaring.

Selain itu, jika pengajuan penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan ke kantor cabang dan ingin pindah ke BPJS Mandiri, maka Anda harus memperhatikan ketentuan berikut:

1. Siapkan dokumen lengkap, seperti surat resign atau PHK, KK, fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, kartu BPJS, dan pas foto 3×4 (2 lembar).
2. Kunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
3. Isi formulir penonaktifan serta pelarilah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Lunasi tunggakan iuran, jika ada.
5. Serahkan berbagai dokumen pada petugas, dan tunggu proses verifikasinya.
6. Setelah selesai, petugas akan memberikan informasi lebih lanjut.

Ada juga aplikasi JMO mempermudah kita dalam memantau status BPJS, yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. 

Lakukan registrasi dengan data kependudukan serta informasi BPJS Ketenagakerjaan Anda, pilih menu “JHT” untuk dapat memeriksa status keanggotaan, jika masih aktif mintalah bantuan perusahaan untuk menonaktifkannya melalui sistem.

Baca Juga :

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Penutup

Demikian, penjelasan mengenai salah satu hal terkait BPJS Ketenagakerjaan. Simak juga informasi lainnya tentang BPJS yang bisa Anda lihat di blog Mamikos, seperti Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lapak Asik. Semoga membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Berapa Lama BPJS Ketenagakerjaan Tidak Aktif setelah Resign? Ini Ketentuannya appeared first on Blog Mamikos.

Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik? – Bagi pekerja yang pensiun atau resign, mereka dapat melakukan klaim untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan. 

Terdapat berbagai syarat yang perlu dipenuhi dan juga kurun waktu pencairan yang harus diketahui dalam prosesnya. 

Lalu, berapa lama ya proses dari pencairan BPJS Ketenagakerjaan ini? Khususnya di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik? Berikut, penjelasannya.

Kurun Waktu Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik

Baca Juga :

Berapa Lama Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign?

Secara umum, pencairan juga baru bisa dilakukan 1 bulan setelah resign dan setelah kepesertaan dinonaktifkan oleh perusahaan.

Selain itu, lama pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tergantung dari besaran jumlah saldo JHT yang dimiliki oleh peserta, dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan lama dari proses pencairan.

Jika saldo JHT kurang dari Rp10 juta, berarti lama pencairannya maksimal 1 hari kerja, berlaku sejak data atau berkas dinyatakan benar dan lengkap. Dan cara klaim melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile. 

Sedangkan, jika saldo JHT lebih dari Rp10 juta, berarti lama pencairannya maksimal 5 hari kerja, berlaku sejak data atau berkas dinyatakan benar dan lengkap. Proses klaim langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Situs Lapak Asik.

BCA dan BRI memang menjadi salah satu bank yang bisa menerima pencairan dana BPJS secara online. Namun, proses dan lamanya pencairan tetap mengikuti dari ketentuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Waktu pencairan bisa saja lebih lama jika terdapat berkas yang kurang atau tidak sesuai.

Setelah proses selesai, maka dana akan langsung ditransfer ke rekening Anda, baik BCA atau BRI. Pastikan jika nomor rekening Anda dilampirkan benar dan aktif untuk menghindari kendala yang membuat proses semakin lama.

Tidak berbeda jauh dengan Lapak Asik yang menjadi salah satu cara untuk mengambil pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan secara online.

Lapak Asik merupakan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, di mana peserta harus melengkapi data-data, dokumen persyaratan, hingga melalui proses video call. Ketika proses selesai maka dana akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan. 

Baca Juga :

Syarat dan Tata Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lapak Asik

Penutup 

Demikian, penjelasan mengenai durasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Telusuri informasi terkait lainnya yang bisa ditemukan di blog Mamikos, seperti Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja. Semoga membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan di Bank BCA, BRI, dan Lapak Asik? appeared first on Blog Mamikos.

Berapa Lama Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign? – Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program yang memiliki tujuan untuk menjamin pekerja agar dapat menerima uang tunai saat memasuki pensiun, atau mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

JHT juga dapat dicairkan ketika seseorang sudah resign maupun yang masih aktif bekerja. Lalu, bagaimana jika seseorang yang resign ingin melakukan pencairan? 

Ada ketentuan dan kurun waktu tertentu yang perlu diketahui oleh peserta BPJS ini. Berikut, penjelasannya. 

Masa Waktu untuk Bisa Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign

Baca Juga :

Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja?

Setelah seseorang resign dari perusahaan, ia tidak dapat langsung mengurus proses dari klaim JHT secara langsung. Sebab, peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu menunggu beberapa waktu agar bisa mengambil uang yang sudah tersimpan dalam program Jamsostek, seperti yang dikutip dari laman Kompas. 

Menurut Oni Marbun selaku Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, ketika pekerja resign ia dapat mencairkan JHT 1 bulan setelah resign dan kepesertaannya sudah dinonaktifkan oleh pihak perusahaan.

Artinya, klaim dapat diajukan setelah melewati masa tunggu selama satu bulan, dan ini terhitung sejak tanggal dari surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan telah diterbitkan.

Ini juga berlaku untuk pekerja yang mengalami PHK maupun habis masa kontrak bagi setiap pekerja dengan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

Selain itu, lama waktu pencairan pun berbeda tergantung seberapa banyak saldo yang dimiliki oleh peserta. 

Jika saldo JHT yang dimiliki di bawah Rp10 juta, maka proses pencairannya maksimal 1 hari kerja, sejak berkas sudah dinyatakan lengkap. Peserta dengan saldo besaran tersebut bisa melakukan klaim melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile.

Berbeda halnya dengan peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, maka proses dari pencairannya maksimal membutuhkan waktu 5 hari kerja sejak berkas sudah dinyatakan lengkap. 

Selain itu, peserta yang memiliki saldo di atas Rp10 juta, tidak bisa mengklaim melalui aplikasi JMO, tetapi harus mendatangi langsung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui situs Lapak Asik yang merupakan pelayanan tanpa kontak fisik.

Baca Juga :

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Penutup 

Jadi, dapat disimpulkan jika klaim dari JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan 1 bulan setelah resign dan perusahaan sudah menonaktifkan kepesertaan. 

Telusuri informasi lainnya terkait BPJS yang bisa kamu temukan dengan mudah di blog Mamikos, seperti Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Semoga membantu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Berapa Lama Bisa Klaim BPJS Ketenagakerjaan setelah Melakukan Resign? appeared first on Blog Mamikos.

Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja? – JHT atau Jaminan Hari Tua merupakan tabungan selama kamu bekerja di perusahaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya tabungan ini merupakan salah satu pertanda bahwa perusahaan tempatmu bekerja peduli dengan masa depanmu bila sudah tak lagi bekerja dengan mereka.

Nah, ada rumor bahwa peserta bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%. Apa memang bisa? Temukan jawabannya di artikel ini, ya!

Bisakah Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%?

Singkat saja. Ya, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan 10% dari total saldo JHT-nya meskipun posisinya sekarang peserta masih bekerja.

Hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperingan kebutuhan peserta bila sedang memerlukan dana untuk memenuhi sesuatu.

Ada banyak alasan mengapa seseorang ingin mencairkan 10% dari saldo JHT-nya. Apa pun alasannya, pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap memperbolehkan karena toh dana tersebut adalah tabungan peserta selama bekerja.

Namun, tentu saja terdapat beberapa persyaratan mutlak dan administratif yang perlu peserta penuhi untuk bisa mencairkan sebesar 10%.

Sebagai tambahan informasi, selain besaran pencairan 10%, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan opsi lain yaitu pencairan dengan besaran 30%.

Informasi tersebut tak akan penulis ulas di artikel ini karena kita sekarang sedang fokus membahas pencairan yang 10%. Mungkin akan kita bahas di artikel lainnya.

Seperti apa persyaratan yang harus peserta penuhi untuk bisa mencairkan dana JHT-nya meski sebagian meski saat ini masih bekerja? Informasi lengkapnya bisa kamu temukan di bawah ini, ya!

Baca Juga :

Perkiraan Gaji Helper Produksi dan Tugasnya, Apakah Menggiurkan?

Persyaratan Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%

Hingga saat ini, menurut laman bpjsketenagakerjaan.go.id, tercatat ada lebih dari 53 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari sekian banyaknya peserta, tentu profilnya berbeda-beda seperti usia, jenis kelamin, lama bekerja, dan pastinya jumlah total tabungan JHT-nya.

Ini berarti tingkat ketahanan finansial masing-masing peserta berdasarkan saldo tabungannya pun berbeda-beda, maka pihak BPJS menyaring hanya mereka yang telah menjadi peserta selama 10 tahun yang bisa mencairkan dana sebagian sebesar 10%.

Pihak BPJS memberikan beberapa persyaratan administratif berupa beberapa dokumen-dokumen yang harus peserta penuhi agar klaim 10 persen JHT bisa cair. 

Salah satu persyaratannya adalah peserta telah aktif sebagai peserta BJPS ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun. Sementara itu, dokumen-dokumen yang wajib peserta siapkan dan bawa adalah sebagai berikut:

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
3. KK (Kartu Keluarga)
4. Buku Tabungan rekening miliki peserta
5. Surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta masih aktif bekerja dari perusahaan
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Baca Juga :

Berapa Gaji Barista Starbucks Full Time dan Part Time? Ini Perkiraannya

Itulah semua dokumen yang harus peserta siapkan. Seluruh persyaratan tersebut harus peserta sediakan dalam bentuk fotokopi yang kemudian disertakan bersama dengan dokumen asli agar bisa petugas verifikasi.

Sudah mengetahui persyaratan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%, sisanya kamu harus mencari tahu bagaimana prosedur klaimnya.

Worry not! Prosedur mencairkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 10% bisa kamu abca di bagian berikutnya, ya!

Prosedur Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%

Agar mempersingkat dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang peserta miliki untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS memiliki dua prosedur klaim, yaitu online dan offline.

Prosedur Online Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10%

Teknologi sudah maju, mengurus berbagai keperluan administrasi dengan cara online bukanlah hal yang asing dan ribet lagi sekarang ini.

Nah, kamu juga bisa mengurus pencairan dana JHT sebesar 10% dengan cara daring atau online tanpa harus berkunjung ke kantor cabang terdekat. 

Lebih hemat energi, waktu, dan juga ongkos. Ingat, alasan kamu mencairkan sebagian saldo BPJS Ketenagakerjaan adalah karena kamu membutuhkan uang. Maka, sebisa mungkin berhemat saat memproses pencairannya.

Berikut ini langkah-langkah yang harus kamu ikuti untuk bisa mencairkan saldo JHT 10% dengan cara online:

1. Akses laman situs Lapak Asik, yaitu: lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
2. Melengkapi data diri. Isikan data seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama lengkap, dan nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Upload seluruh dokumen persyaratan pencairan. Semua dokumen seperti e-KTP, KK (Kartu Keluarga), dan buku tabungan rekening aktif harus peserta unggah dalam format file gambar jpg/jpeg/png atau pun dalam bentuk pdf dengan maksimal ukuran 6 MB.
4. Verifikasi lalu simpan data. Sebelum mengklik tombol “Simpan”, periksalah terlebih dahulu semua data yang telah kamu isi. Pastikan semua akurat. Lalu, klik “Simpan”.
5. Tunggu konfirmasi melalui email. Langkah selanjutnya, tunggulah jadwal wawancara secara online dengan pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan yang diberitahukan melalui email.
6. Interview online. Peserta mengikuti sesi wawancara atau interview online. Biasanya wawancara meliputi tanya jawab sederhana hanya untuk memverifikasi data.
7. Menunggu dana cair. Setelah wawancara, maka pengajuan klaim pun selesai. Peserta akan segera menerima dana 10% JHT ke rekening peserta dalam beberapa hari kerja.

Demikianlah langkah mudah prosedur mencairkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 10% dari total saldo. Ringkas secara prosedur, hemat waktu, dan juga hemat energi.

Prosedur online ini cocok untuk kamu yang ingin mencairkan namun memiliki waktu yang terbatas. Cukup kumpulkan persyaratan, unggah, wawancara, dan saldo pun akan masuk ke rekening.

Lalu, bagaimana dengan prosedur offlinenya? Bila kamu memiliki waktu dan memang perusahaan mengizinkan, ikuti saja informasi di bawah ini! 

Baca Juga :

Cara Menghitung Uang Lembur Per Jam Sesuai Aturan Depnaker beserta Contohnya

Prosedur Offline Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% 

Meski memang tersedia prosedur online, beberapa orang masih banyak yang lebih menyukai cara old-school atau offline dengan mendatangi kantor cabang.

Nah, prosedurnya tidak jauh berbeda hanya saja langkah pencairan secara offline melibatkan interaksi secara langsung antara peserta dan petugas.

Berikut ini langkah-langkah pengajuan pencairan JHT 10% secara offline yang harus kamu ikuti:

1. Kumpulkan semua dokumen persyaratan pencairan
2. Datangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, pilihlah yang terdekat dari tempat tinggalmu atau lokasi tempat kerjamu.
3. Serahkan dokumen persyaratan yang telah kamu kumpulkan pada langkah pertama seperti e-KTP, KK, dan buku tabungan. Pastikan kamu membawa dokumen asli dan fotokopi masing-masing.
4. Isilah formulir pengajuan pencairan. Formulir tersedia di seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Lengkapi dengan baik lalu berikan kepada petugas.
5. Ambillah nomor antrian pencairan dari mesin antrian maupun dari petugas.
6. Menunggu wawancara. Duduklah dengan tenang di ruang tunggu untuk menunggu giliranmu wawancara dengan petugas. Saat wawancara berlangsung, pertanyaan yang akan petugas ajukan berkaitan dengan verifikasi data yang telah kamu kumpulkan dan serahkan sebelumnya.
7. Wawancara selesai, pengajuan klaim selesai. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu dana tertransfer ke rekening aktif yang sebelumnya ada di dokumen persyaratan.

Itulah prosedur pengajuan pencairan 10% saldo JHT dari BPJS Ketenagakerjaan secara offline. Tidak jauh berbeda dengan cara online, hanya saja interaksinya di dunia nyata.

Benar-benar tidak berbeda, persyaratannya sama, waktu pencairan dana juga sama maksimal 5 hari kerja, dan dananya pun pasti masuk ke rekening peserta yang mengajukan.

Mungkin salah satu keuntungannya adalah peserta bisa langsung bertanya kepada petugas bila mengalami kesulitan pengumpulan data dan juga dalam pengisian formulir klaim pencairan.

Nah, kamu lebih prefer mencairkan dengan cara yang mana, nih?

Baca Juga :

Perbedaan UMR, UMK, dan UMP, Mana yang Dipakai? Berikut Penjelasannya

Penutup

Kembali lagi ke pertanyaan yang menjadi topik artikel ini. Emang bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal masih bekerja?

Jawabannya, Ya. Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya yaitu sebesar 10% bila memenuhi syarat mutlak keaktifan peserta selama minimal 10 tahun dan syarat administratif beberapa dokumen.

Peserta bisa mencairkan dananya dengan dua cara yang tersedia yaitu online dan offline. Pencarian online akan menghemat waktu, energi, dan ongkos peserta.

Sementara cara offline memungkinkan peserta untuk interaksi langsung dan meminta bantuan kepada petugas bila mengalami kesulitan selama memproses klaimnya.

Terima kasih telah membaca sejauh ini. Semoga membantu!

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Emang Bisa Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 10% padahal Masih Bekerja? appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JP dan JKM Karyawan – Setiap karyawan yang bekerja disuatu perusahaan wajib untuk diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap bulannya, perusahaan akan membayar iuran kepesertaan BPJS karyawan mereka secara rutin. Iuran BPJS setiap karyawan  bisa saja berbeda tergantung  program BPJS yang diikuti.

Oleh karena itu, sebagai pemilik bisnis dan karyawan kamu perlu mengetahui cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan. Simak cara perhitungannya pada artikel di bawah ini!

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan?

Baca Juga :

Cara Cek BPJS PBI Aktif atau Tidak secara Online Lewat HP 2026, Cek Langkah-Langkahnya!

Sebelum lebih jauh membahas perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, lebih baik kita mengenal tentang BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu.

Jadi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan yang memiliki tujuan memberikan suatu perlindungan kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Perlindungan yang dimaksud adalah risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi dalam hubungan kerja.

Dulunya, layanan perlindungan ini dikenal dengan Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian namanya diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 sejak 1 Januari 2014 beberapa tahun lalu.

Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan memiliki misi yang berfokus pada pemberian kesejahteraan terkhusus bagi mereka yang berstatus tenaga kerja di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan salah satu program wajib pemerintah dan wajib diikuti oleh perusahaan, hal ini diatur pada PP Nomor 84 Tahun 2013.

Sehingga, bagi perusahaan di Indonesia wajib mendaftarkan semua karyawannya pada program ini.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program dengan jaminan yang berbeda yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP). Hal ini sebagai wujud bahwa tenaga kerja mendapatkan jaminan sosial yang dapat melindungi mereka.

Baca Juga :

50 Contoh Judul Skripsi Perbankan Syariah Terbaru dan Mudah Dikerjakan

Aturan Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sesuai aturan yang berlaku pada PP Nomor 84 Tahun 2013, wajib untuk mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun ketentuan perusahaan yang dimaksud adalah pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000, perbulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Karena keanggotaan sifatnya wajib, maka perusahaan yang tidak menaati aturan dengan tidak mengikutsertakan karyawannya pada program ini, maka akan dikenai sanksi administratif yang diatur pada UU Nomor 24 Tahun 2011, yang berupa:

• Teguran tertulis
• Denda
• Tidak mendapat pelayanan publik (Sanksi ini akan dilakukan oleh pemerintah atas permintaan BPJS)

Selain sanksi administratif, perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya pada program ini maka kemungkinan besar dapat terkena sanksi pidana, yaitu hukuman paling lama 8 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Adapun jenis-jenis tindakan perusahaan yang berisiko dikenai sanksi ini yaitu:

Perusahaan yang wajib mendaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tapi belum mendaftar.

• Perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan
• Perusahaan yang mendaftarkan hanya sebagian pekerjanya
• Perusahaan tidak melaporkan upah yang sebenarnya
• Perusahaan yang hanya mengikuti sebagian program. 

Agar terhindar dari sanksi di atas, maka perusahaan perlu menerapkan program BPJS Ketenagakerjaan dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk bagaimana perhitungan iurannya.

Baca Juga :

Contoh Kalimat dengan Kata Komoditas, Basis, Rasional, Adaptasi, Inisiatif, dan Akumulasi

Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) adalah iuran wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan selaku pihak pemberi kerja dan karyawan sebagai peserta.

Biasanya, pembayaran iuran BPJS TK dipotong dari gaji bulanan karyawan. Untuk nominalnya sendiri tergantung pada jenis program atau keanggotaan yang didaftarkan oleh perusahaan. 

Adapun cara perhitungan iuran sesuai jenis program bisa kamu simak pada bagian di bawah ini:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta program, dimana manfaat diberikan kepada peserta BPJS TK dalam bentuk uang tunai.

Manfaat uang tunai ini akan dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Besaran iuran untuk program JHT adalah 5,7% dari upah. Pekerja akan membayar 2% sedangkan perusahaan harus membayar sisanya dibebankan ke perusahaan yaitu 3,7%.

Simulasi perhitungan iuran JHT:

Lutfi adalah karyawan dari perusahaan X dan peserta Penerima Upah yang memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp15 juta. Maka iuran JHT yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah:

Iuran yang dibayarkan oleh Lutfi = 2% x Rp15 juta = Rp300 ribu

Sedangkan iuran yang dibayarkan perusahaan = 3,7% x Rp15 juta = Rp555 ribu

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program perlindungan BPJS TK bagi pekerja yang rentan terhadap resiko kecelakaan yang terjadi ketika sedang bekerja.

Ketika karyawan mengalami kecelakaan saat sedang bekerja atau penyakit akibat lingkungan kerja, maka karyawan berhak menerima manfaat JKK berupa uang tunai dan atau layanan kesehatan.

Menurut PP Nomor 44 Tahun 2015, perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK didasarkan pada kelompok tingkat risiko pekerjaan, sebagai berikut:

• Kelompok I (Tingkat Risiko Sangat Rendah): 0,24% dari upah sebulan
• Kelompok II (Tingkat Risiko Rendah): 0,54°% dari upah sebulan
• Kelompok III (Tingkat Risiko Sedang: 0,89% dari upah sebulan
• Kelompok IV (Tingkat Risiko Tinggi): 1,27% dari upah sebulan
• Kelompok V (Tingkat Risiko Sangat Tinggi): 1,74% dari upah sebulan

Untuk iuran bulanan untuk peserta yang ikut pada program JKK maka iuran sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan.

‍Simulasi Perhitungan iuran JKK:

Afika merupakan karyawan di perusahaan x dengan risiko kecelakaan kerja tergolong dalam kelompok V atau sangat tinggi.

Upah Afika sebulan adalah Rp10 juta. Maka, perhitungan BPJS Ketenagakerjaan Afika untuk program JKK adalah:

JKK = 1,74% x Rp10 juta = Rp174 ribu.

3. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah program BPJS KT yang bertujuan mensejahterakan peserta dengan memberikan penghasilan kepada peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia.

Meski program ini hampir sama dengan Jaminan Hari Tua (JHT) namun kedua program ini berbeda.

Adapun perbedaannya yaitu peserta yang mendapatkan manfaat JHT hanya diberikan sekaligus, sementara manfaat  JP diberikan setiap bulannya kepada peserta ataupun ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Pensiun (JP) dilakukan oleh perusahaan dan karyawan.

Besaran iuran program JP yaitu 3% dari penghasilan dengan rincian yaitu perusahaan menanggung iuran JP sebesar 2% sedangkan karyawan menanggung iuran JP sebesar 1%.

‍Simulasi Perhitungan iuran JP:

Aliyah mendapatkan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp8 juta dan mendapatkan tunjangan tetap Rp1 juta. Maka total penghasilan tetap Aliyah adalah Rp9 juta per bulan.

Maka iuran yang harus dibayarkan perbulan yaitu:

Iuran yang dibayarkan perusahaan= 2% x Rp9 juta = Rp180 ribu 

Iuran yang dibayar Aan= 1% x Rp9 juta = Rp90 ribu.

4. Jaminan Kematian (JKM)‍

Jaminan Kematian (JKM) adalah program BPJS KT yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta BPJS meninggal dunia, namun bukan akibat dari kecelakaan kerja.

Manfaat uang tunai dari program JKM yang dapat diterima yaitu:

• ‍Rp20.000.000 untuk santunan kematian
• Rp12.000.000 untuk santunan berkala yang dibayar sekaligus 
• Rp10.000.000 untuk biaya pemakaman
• Rp174.000.000 untuk biaya pendidikan bagi peserta dengan masa iuran 3 tahun, berlaku untuk maksimal 2 anak.

Sama seperti program JKK, iuran JKM sepenuhnya oleh pihak perusahaan setiap bulannya, dengan besaran iuran 0,30% dari upah perbulan.

Sedangkan, iuran JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah adalah senilai Rp6.800 per bulan.

‍Simulasi Perhitungan iuran JKM: 

Yamin bekerja di perusahaan X dan memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp10 juta. Maka iuran JKM yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya adalah:

Iuran JKM = 0,3% x Rp10 juta = Rp30 ribu per bulan.

Penutup

Demikian ulasan mengenai cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JP dan JKM karyawan yang perlu kamu ketahui. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. 

Jika kamu ingin mencari tahu informasi penting lainnya, kamu bisa mengunjungi blog Mamikos. Akan ada banyak sekali artikel menarik yang wajib kamu ketahui. 

Pastikan download dan install aplikasi Mamikos di smartphone kesayangan kamu, ya!

Baca Juga :

50+ Contoh Frasa Verba Bahasa Indonesia beserta Pengertiannya

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JP dan JKM Karyawan appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online — Setiap tenaga kerja di Indonesia tentu mendapatkan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Masing-masing didaftarkan oleh perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Namun, tahukah kamu cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan apabila sudah tidak bekerja?

Langkah Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah

Terkadang, muncul beberapa permasalahan selepas kamu harus pensiun atau berhenti bekerja di perusahaan tersebut.

Baca Juga :

Link Pengumuman Hasil Seleksi TKD dan Core Values BUMN 2022, Lihat Ada Nama Kamu?

Salah satunya adalah dana pensiun yang belum bisa dicairkan. Kondisi tersebut nyatanya dapat mendorong kamu untuk mengubah status menjadi non-aktif.

A. Pengecekan Sebagai Langkah Awal Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum melangkah menuju proses non-aktif keanggotan, alangkah baiknya bila statusnya diperiksa terlebih dahulu.

Terlebih lagi, kamu baru saja keluar dari tempat kerja dan membutuhkan kepastian supaya proses dapat berjalan dengan lancar. Terdapat dua cara yang dapat kamu terapkan, antara lain:

1. Melalui SMS Gateway

Cara pertama dalam pengecekan adalah melalui layanan SMS pada perangkat seluler. Ikuti langkah-langkahnya di sini:

• Pastikan bahwa kamu menggunakan SIM card atau provider dari Indosat, Telkomsel, atau XL.
• Periksa nominal pulsa karena layanan ini berbayar.
• Kirimkan format SMS registrasi dengan urutan berikut: Daftar (spasi) Saldo#No. KTP#Nama peserta#Tanggal lahir(DD-MM-YYYY)#No. kartu BPJS Ketenagakerjaan#E-mail (opsional).
• Kirim format tersebut ke nomor 2757.
• Setelahnya, nomor BPJS kamu sudah terdaftar dan bisa lanjut ke proses pengecekan status keaktifan.
• Kirim format Status (spasi) TK#Nomor peserta kemudian kirim ke 2757.
• Tunggu beberapa saat sampai status yang dibutuhkan terkirim ke perangkat genggam kamu.

2. Menggunakan Aplikasi BPJSTKU

Aplikasi ini dapat membantu keperluan kamu dalam mengecek status BPJS sebelum menerapkan proses daan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan untuk waktu mendatang.

Berikut ini tahapan prosedur yang perlu diikuti sebagai peserta atau pihak perusahaan:

• Download aplikasi BPJSTKU pada masing-masing perangkat genggam yang dipakai.
• Lakukan proses registrasi sesuai instruksi pada aplikasi.
• Lengkapi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta identitas kependudukan resmi sebagai sarana legalitas proses pengecekan.
• Segera Login apabila registrasi berhasil dan berjalan dengan baik untuk melanjutkan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.
• Masuk ke menu utama dari aplikasi, kamu dapat masuk ke menu Cek Saldo JHT.
• Apabila halaman selanjutnya menampilkan tanda centang, artinya status masih aktif.
• Melalui aplikasi yang sudah diupdate menjadi versi terbaru, kamu dapat melakukan pengecekan status aktif melalui kartu digital.
• Apabila memang sudah tidak aktif, kamu dapat segera mencairkan dana JHT melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat dengan tempat tinggal.

Baca Juga :

Call Center BPJS Kesehatan (WA, Nomor Telepon, Email) 24 Jam

B. Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online

Ketika masuk ke laman aplikasi BPJS Ketenagakerjaan secara online, mungkin kamu dihadapkan dengan pilihan sebagai perwakilan perusahaan maupun pribadi.

Ada berbagai cara yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Menonaktifkan User

Upaya non-aktif ini dapat kamu lakukan jika punya peran sebagai user yang mampu mengakses laman dari SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

Jika perusahaan memutuskan untuk menonaktifkan bagian user, ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Siapkan perangkat disertai koneksi internet yang memadai sebagai awal dari cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.
• Masuk ke laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id melalut tab pada browser perangkat yang digunakan.
• Lakukan Login memakai username dan password yang sudah didaftarkan pada sistem perusahaan.
• Masuk ke menu Setting kemudian pilih Non Aktifkan User.
• Selanjutnya akan muncul tab atau Form Non Aktif User.
• Masukkan nomor KPJ user pada kolom yang sudah disediakan. Pastikan bahwa bagian tersebut dapat terisi dengan benar.
• Klik tombol di bagian bawah yang bertuliskan Non Aktifkan User untuk memastikan bahwa proses bisa dilanjutkan.
• Periksa kembali data user yang ingin dinonaktifkan. Bila sudah benar, silakan tekan tombol Proses untuk menonaktifkan pengguna.
• Proses dan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil dilakukan. Saatnya untuk mengklik Oke ketika muncul Notifikasi dari aplikasi yang bersangkutan.

2. Melakukan Koordinasi dengan Perusahaan yang Bersangkutan

Jika ingin memberhentikan status keaktifan pada BPJS Ketenagakerjaan, kamu perlu melakukan koordinasi bersama perusahaan tempat bekerja.

Hal ini dikarenakan adanya sistem yang sudah mengatur prosedur tersebut serta dalam rangka pembaharuan terhadap data-data dari perusahaan.

Sebenarnya, perusahaan punya tugas untuk melaporkan status keluar kamu kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dana dapat dicairkan secara lancar.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus perusahaan yang lupa melaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas update pekerjanya.

Tujuan pelaporan kepada bagian HRD sebagai salah satu cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memperoleh paklaring atau surat keterangan yang menyatakan jika kamu telah berhenti bekerja.

3. Menuju Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Apabila sudah mendapatkan paklaring yang dimaksud, kamu dapat segera menuju kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Isi formulir yang diberikan dan terkait cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan status dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Upayakan jika kantor BPJS yang dimaksud juga sesuai dengan tempat perusahaan lama telah mendaftarkan kamu.

Ikuti proses dan pastikan bahwa berjalan dengan lancar supaya memudahkan pencairan nominal sesuai kebijakan serta memaksimalkan cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkadang, kamu dapat menemui masalah berupa perbedaan tanggal antara paklaring bekerja terhadap tanggal terhitung sudah tidak bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan kamu perlu melakukan koordinasi kembali menuju HRD perusahaan.

Laporkan bahwa kedua subjek tersebut harus selaras atau bisa juga dengan mengajukan permohonan surat rekomendasi agar JHT bisa dicairkan.

4. Penonaktifan yang Dibantu oleh Perusahaan

Setiap bulan, pihak perusahaan akan melaksanakan proses penonaktifan kepesertaan tiap sebulan sekali.

Biasanya untuk melakukan pendataan terhadap karyawan yang resign atau berpindah tempat kerja sebelum menapaki cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan.

Terjadi pendaftaran tenaga kerja baru, praktik cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan pegawai yang keluar, serta pengubahan data gaji melalui SIPP secara online. Pihak perusahaan yang berwenang terhadap prosedur ini adalah HRD dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

• Masuk ke laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id melalui perangkat perusahaan.
• Lakukan Login dengan memasukkan username dan password sesuai yang telah didaftarkan sebelumnya.
• Pilih Perusahaan.
• Apabila perusahaan punya unit lebih dari satu, klik perusahaan binaan.
• Carilah nomor kartu serta nama pekerja lewat kolom pencarian.
• Pilih Action kemudian Nonaktif pekerja.
• Konfirmasi laman yang menyatakan bahwa proses atau cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan sudah berhasil.

5. Mengubah BPJS Ketenagakerjaan Menjadi BPJS Mandiri

Meskipun sudah resign, ternyata kamu masih berpeluang menikmati banyak manfaat dari program jaminan ini.

Tahapan ini ditujukan bagi kamu yang ingin tetap merasakan keuntungan dari adanya BPJS walaupun sudah bekerja menjadi wirausaha. Ikuti langkah-langkah dari cara tersebut di bawah ini:

• Akses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa juga lewat aplikasi BPJSTKU.
• Lanjutkan dengan Login memakai username ID serta password. Pastikan kedua keperluan tersebut sudah dimasukkan ketika pendaftaran.
• Klik menu Kartu Digital lalu pilih Cek Status Kepesertaan.
• Apabila status kamu tergolong aktif, segera hubungi HRD perusahaan.
• Tunggu sampai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dari pihak HRD menuju BP Jamsostek bisa tersampaikan dengan baik.
• Jika sudah masuk dalam kategori non-aktif, masuk kembali ke laman bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu.
• Isi data pribadi yang diperuntukkan kebutuhan untuk melakukan verifikasi data.
• Isi profil pekerja, informasi perusahaan, serta metode pembayaran.

6. Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Bukan Penerima Upah

Selain karyawan, nyatanya profesi dan ahli di bidang kerja lainnya juga berhak mendapatkan layanan dari program BPJS.

Bahkan, prosesnya cukup mudah dan tidak menyulitkan bagi para pekerja di luar pegawai perusahaan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Siapkan berbagai dokumen penting yang dibutuhkan, seperti KTP asli dan fotocopy, Kartu Keluarga asli dan fotocopy, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan.
• Pergi ke kantor BP Jamsostek yang sudah terdaftar.
• Ambil nomor antrian untuk memperoleh layanan dan bantuan dari Customer Service.
• Informasikan kepada petugas bahwa kamu ingin menonaktifkan kepesertaan BPJS tersebut.
• Ikuti tahapan proses dan tunggu sampai selesai.

Baca Juga :

10 Contoh Feedback untuk Rekan Kerja dan Atasan Lengkap dengan Cara Menyampaikannya

C. Tahapan Pencairan Setelah Menerapkan Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

Tentu kamu tahu bahwa ketika memutuskan untuk melakukan penonaktifan, maka dana BPJS sudah bisa dicairkan menurut kebutuhan.

Perlu diingat bahwa posisi non-aktif harus ditempuh terlebih dahulu agar dana dapat sampai ke tangan kamu.

Rentang waktunya penerimaannya sendiri ditentukan sejak satu bulan si tenaga kerja tidak lagi bekerja di suatu perusahaan.

Berikut penjelasan mengenai proses pencairan dana setelah kamu sudah pasti tidak lagi aktif di BPJS Ketenagakerjaan:

• BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan dengan persentase nominal 10%, 30%, hingga 100%. Ketentuan tersebut sudah diatur secara resmi lewat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 dengan pemberlakuannya sejak 1 September 2015.
• Cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan pada pencairan dana bagi usia kepesertaan mencapai 10 tahun adalah sebesar 10% serta 30%. Pencairan hanya dapat dipilih satu dari antara keduanya.
• Pencairan sebanyak 10% dipakai untuk menyiapkan dana pensiun. Sedangkan, 30% dimanfaatkan sebagai dana atau biaya perumahan.
• Bila salah satunya sudah dilaksanakan pencarian, maka pencairan selanjutnya dapat dilakukan sampai nominal 100%. Syarat cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan adalah kamu benar-benar sudah keluar dari pekerjaan yang lama.
• Tahapan pencairan terhadap saldo BPJS sampai dengan 100% hanya dapat diterima oleh pegawai yang sudah resign atau PHK, asalkan betul-betul sudah tidak bekerja.

Tahapan Pencairan Usai Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan

• Seluruh proses yang terjadi untuk mencairkan dana dari BPJS membutuhkan adanya surat paklaring. Kamu dapat memilikinya lewat komunikasi dengan perusahaan lama. Namun, terkadang ada perusahaan yang harus tutup sehingga kamu harus pergi di Disnaker.
• Periksa dahulu jika kata KTP yang saat ini dimiliki telah punya kesesuaian dengan Kartu Keluarga atau KK. Jika berbeda, proses pencairan tidak dapat dilakukan dan diperlukan surat keterangan koreksi yang dikeluarkan oleh kelurahan wilayah tempat tinggal.
• Hanya peserta ketenagakerjaan saja yang dapat mengambil dana pencairan dari BPJS dan tidak bisa diwakilkan. Jika peserta tidak dapat datang secara mandiri, maka harus berdasarkan adanya surat kuasa, perkecualian bila sudah meninggal dunia.
• Apabila kartu BPJS hilang, maka harus dilakukan pencairan dahulu untuk memperoleh surat pengganti kartu hilang. Kamu hanya bisa mendapatkannya melalui bantuan dari kepolisian. Agar dapat dicairkan, kamu perlu mencantumkan nomor kartu pada surat keterangan yang dikeluarkan.
• Masa aktif dari BPJS Ketenagakerjaan berhenti bekerja adalah 1 bulan. Proses pencairan sebesar 10% atau 30% akan dikenakan pajak progresif berupa:

1. Saldo < Rp 50 juta pajak 5%
2. Saldo Rp 50 – Rp 250 juta pajak 15%
3. Saldo Rp 250 – Rp 500 juta pajak 25%
4. Saldo > Rp 500 juta pajak 30%

Penjelasan mengenai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan di atas akan memberi gambaran alur dalam menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Supaya lebih praktis, kamu dapat memanfaatkan layanan online yang saat ini terus dikembangkan untuk mempermudah proses administrasi suatu profesi.

Baca Juga :

Kumpulan Contoh Surat Lamaran Kerja Tulis Tangan Pabrik Beserta Cara Membuatnya

Mamikos harap ulasan mengenai cara menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan yang diulas pada kesempatan ini dapat membantu kamu.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di SIPP Online appeared first on Blog Mamikos.

Call Center BPJS Ketenagakerjaan (Whatsapp, Sosial Media, Email) dan Jam Pelayanan — Pernahkah kamu menelepon call center untuk bertanya mengenai informasi mengenai layanan atau mungkin sengaja untuk mengadukan kendala yang sedang dihadapi? Jika pernah berarti kamu tahu bahwa call center BPJS Ketenagakerjaan termasuk yang paling lengkap.

Sebab call center BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya bisa dihubungi via telepon langsung tapi juga via pesan teks melalui WhatsApp, sosial media dan email. Untuk kamu yang saat ini sedang memerlukan atau mencari info mengenai call center BPJS Ketenagakerjaan, baik nomor telepon, nomor WhatsApp, nama akun sosial media atau alamat emailnya, serta jam pelayanan maka perlu membaca artikel Mamikos ini sampai akhir.

Ketahui Nomor Call Center BPJS Ketenagakerjaan dan Jam Pelayanan

Baca Juga :

Call Center BPJS Kesehatan (WA, Nomor Telepon, Email) 24 Jam

Sebelum kita masuk pada pembahasan utama yakni tentang call center BPJS Ketenagakerjaan dan jam pelayanannya, mari ketahui dahulu sedikit info mengenai BPJS Ketenagakerjaan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah program yang dirancang untuk melindungi atau memproteksi para tenaga kerja dari risiko sosial atau ekonomi tertentu.

Karena keselamatan merupakan hal utama dan jadi prioritas penting bagi para pekerja. Nah, salah satu cara yang dapat dipilih untuk memberikan jaminan keselamatan kerja tersebut dengan mendaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Sistem penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini menggunakan proses asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merangkum para tenaga kerja atau pegawai, baik para pegawai negeri atau swasta. Dengan memiliki BPJS Ketenagakerjaan, para tenaga pekerja pun jadi tidak perlu merasa khawatir atas setiap risiko sosial ekonomi yang mungkin dapat terjadi pada periode bekerja tersebut.

Empat Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam BPJS Ketenagakerjaan, ada empat program jaminan yang akan dirasakan para pekerja. Empat program jaminan tersebut di antaranya adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK

Dengan adanya Jaminan Kecelakaan Kerja ini para pekerja dapat meminimalisir kehilangan pekerjaan mereka akibat risiko sosial, misalnya cacat hingga kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut akan memproteksi para peserta BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami kemungkinan kecelakaan dalam pekerjaannya.

Jaminan kesehatan dari para tenaga kerja juga akan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha terkait. Setiap pengusaha wajib membayarkan iuran JKK para pegawai mereka yang berkisar antara 0,24% sampai 1,74% dan telah disesuaikan dengan kelompok jenis usaha yang dijalankan.

2. Jaminan Hari Tua atau JHT

Jaminan Hari Tua juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana penjamin arus penerimaan penghasilan untuk para pekerja serta keluarganya apabila terdampak beberapa risiko sosial, dengan pembiayaan yang lebih terjangkau baik bagi pengusaha atau tenaga kerja bersangkutan.

3. Jaminan Kematian atau JKM

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan berupa keringanan beban keluarga peserta yang diakibatkan kematian, misalnya saja biaya pemakaman sampai santunan berupa uang untuk keluarga yang ditinggalkan. Perlindungan jaminan kematian tersebut nantinya akan diserahkan pada ahli waris yang berhak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan.

4. Jaminan Pensiun atau JP

Program jaminan pensiun atau disingkat JP ini mempunyai tujuan untuk menjaga derajat kehidupan yang layak untuk seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga ahli warisnya. Pihak BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penghasilan setelah para peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki masa pensiun, cacat, atau bahkan meninggal.

Syarat-syarat Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi apabila kamu hendak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Syarat untuk bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan terbagi ke dalam empat kategori yakni Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia.

1. Dokumen Pendaftaran Penerima Upah

Apabila kamu adalah seorang penerima upah, maka kamu sebaiknya mempersiapkan beberapa kelengkapan dokumen berikut ini sebagai syarat penting pada saat mendaftar BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

• Mengisi Formulir Pendaftaraan Pemberi Kerja atau Badan Usaha.
• Mengisi Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Pekerja.
• Mengisi Formulir Laporan Rinci Iuran Pekerja.
• NPWP Perusahaan.
• KTP Pemilik Perusahaan.
• KTP Tenaga Kerja.
• Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha.

2. Dokumen Pendaftaran Bukan Penerima Upah

Para Bukan Penerima Upah seperti pegawai lepas, blogger, pekerja seni, atau pekerja mandiri lain. Dokumen pendaftaran sebagai syarat bagi Bukan Penerima Upah di antaranya adalah:

• Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.
• Alamat Email Aktif.

Baca Juga :

Apa Itu Outsourcing, Contoh Perusahaan Outsourcing & Sistem Kerjanya

3. Dokumen Pendaftaran Jasa Konstruksi

Para penyedia Jasa Konstruksi dapat mendaftarkan proyek yang sedang dikerjakannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila kamu hendak mendaftar, maka penyedia Jakon tersebut wajib untuk mengisi serta menyampaikan formulir pendaftaran kepesertaan, kemudian melengkapi data serta melampirkan beberapa dokumen berikut:

• Data lengkap mengenai jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, serta daftar harga satuan upah sesuai kelompok pekerjaannya, apabila perhitungan iuran menggunakan nilai kontrak dari pekerja.
• Data pekerja atau upah apabila perhitungan iuran memakai nilai upah.
• Fotokopi Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersangkutan.
• Apabila pelaksanaan konstruksi secara perorangan, maka bisa diganti dengan Surat keterangan dari instansi yang terkait dan atau Rencana Anggaran biaya pekerjaan.

4. Dokumen Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia merupakan seseorang yang bermigrasi atau berpindah dari Indonesia karena akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya. Beberapa dokumen yang wajib disiapkan para Pekerja Migran Indonesia apabila hendak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ e-KTP.
• Fotokopi Paspor.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Fotokopi Perjanjian Kerja/ surat kontrak/
• Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pendaftaran peserta lanjutan apabila sebelumnya pernah terdaftar.

Info Call Center BPJS Ketenagakerjaan dan Jam Pelayanan

Baca Juga :

Cara Mengatur Persentase Uang Gaji Bulanan Agar Bisa Jadi Sultan

Sampailah juga kita pada info utama mengenai nomor call center BPJS Ketenagakerjaan yang pasti sejak tadi kamu nantikan. Call center BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya dapat kamu hubungi saat terkendala saja, namun juga bisa kamu hubungi untuk mengetahui sederet informasi mengenai program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Contohnya apabila kamu sedang menghadapi suatu kendala terkait cara mengklaim Jaminan Kecelakaan Kerja, maka kamu bisa menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan untuk info selengkapnya.

a. Call Center BPJS Ketenagakerjaan

Para peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini dapat langsung melakukan pengaduan hingga mencari informasi terkait program apapun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dengan menghubungi nomor 175 yang diberi nama TanyaBPJAMSOSTEK. Call center BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat akses lmulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB pada hari kerja.

b. WhatsApp BPJS Ketenagakerjaan

Selain via nomor call center BPJS Ketenagakerjaan di atas, para peserta juga dapat menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi WhatsApp di nomor +628 11 9-115-910. Akan tetapi perlu kamu tahu bahwa untuk layanan informasi dan pengaduan via WhatsApp tersebut hanya berlaku untuk para Pekerja Migran Indonesia saja.

c. Email dan Sosial Media BPJS Ketenagakerjaan

Call center BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya melalui dua cara di atas saja lho, tapi juga kamu dapat menghubungi via alamat Email care@bpjsketenagakerjaan.go.id. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menanyakan seputar informasi terkini di beberapa akun media sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan.

• Facebook: BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo
• Twitter: BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo
• Instagram: bpjs.ketenagakerjaan
• Youtube: BPJS Ketenagakerjaan

Setelah membaca informasi mengenai call center BPJS Ketenagakerjaan di atas pastinya kamu jadi tidak khawatir lagi apabila menemui kendala sebab kamu sudah harus bagaimana. Apalagi info call center BPJS Ketenagakerjaan yang Mamikos berikan ini lengkap, jadi pastinya kamu bisa memilih ke mana kamu akan mengadukan keluhan atau masalah yang sedang dihadapi tersebut.

Baca Juga :

Fasilitas yang Diharapkan Karyawan dari Perusahaan Selain Gaji

Disamping informasi mengenai call center BPJS Ketenagakerjaan di atas, Mamikos juga punya info menarik lain yakni mengenai situs dan aplikasi Mamikos yang memungkinkan kamu mendapatkan info hunian kos terkini dan terbaik saat ini. Pilihan huniannya lengkap dan sudah pasti dapat kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Tunggu apalagi, segera unduh aplikasi Mamikos atau kunjungi situsnya.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Call Center BPJS Ketenagakerjaan (Whatsapp, Sosial Media, Email) dan Jam Pelayanan appeared first on Blog Mamikos.

Sebagai salah satu jaminan kesehatan setiap tenaga kerja, SIPP BPJS Ketenagakerjaan dapat menunjang kebutuhan tersebut. Namun, masih sebagian besar yang paham cara daftar, keperluan syarat, hingga langkah-langkah pendaftarannya.

Tidak sedikit perusahaan yang mengenal aplikasi ini. Oleh karena itu, manfaatnya harus digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan tenaga kerja. Sebenarnya, cara pakainya cukup mudah dan simpel sekali.

Apa Itu SIPP BPJS Ketenagakerjaan?

Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau SIPP BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola kebutuhan data perusahaan khususnya BPJS TK. Tujuannya sebagai program yang melindungi aspek ekonomi dan sosial dari setiap tenaga kerja.

Data yang dimaksud mencakup banyaknya tenaga kerja, nominal atau besaran upah, serta iuran BPJS yang bersangkutan.

Keberadaan SIPP BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam menunjang proses administrasi kepesertaan. Sistem akan mempertahankan seluruh informasi agar tetap berkualitas, valid, dan berintegritas. Selain itu, terjadi penghitungan yang berlangsung secara cepat, tepat, sekaligus akurat.

Program pencanangan aplikasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2013 mengenai Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Berdasarkan adanya ketetapan tersebut, pendaftaran tenaga kerja oleh perusahaan bersifat wajib dilaksanakan secara menyeluruh.

Cara Login SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Aplikasi ini dapat kamu akses melalui halaman website menggunakan tab browser pada perangkat yang digunakan. Jika sudah mendaftarkan perusahaan ke dalam sistem tersebut, ada baiknya kamu melakukan testing login untuk menghasilkan keberhasilannya.

Baca Juga :

Syarat dan Tata Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lapak Asik

Apabila sudah berhasil, itu artinya kamu dapat melakukan akses kapan saja sesuai kebutuhan kepesertaan BPJS TK saat ini juga. Berikut langkah-langkah login yang dapat kamu ketahui terlebih dahulu:

1. Siapkan perangkat yang akan dipakai untuk masuk ke laman SIPP BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pastikan bahwa perangkat tersebut sudah tersambung ke jaringan internet.
3. Ketikkan https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id pada kolom tab browser kemudian tekan ENTER.
4. Isikan username dan password yang sudah didaftarkan dengan benar. Periksa kembali dan pastikan sudah sesuai.
5. Klik tombol Login pada bagian bahwa kolom yang tersedia.
6. Jika kamu lupa dengan kata sandi dan tidak berhasil login, silakan ikuti langkah-langkah pemulihan yang muncul di layar.
7. Bila proses sudah dilakukan, kamu dapat berkunjung ke kantor BPJS sembari membawa persyaratan berdasarkan model pendaftaran.

Langkah-Langkah Pendaftaran SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Seperti yang sudah disebutkan, SIPP dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh perusahaan. Mulai dari segi pendaftaran sampai pemakaian fitur-fitur yang tersedia, proses administrasi perusahaan serta tenaga kerja dapat berjalan dengan maksimal.

Jika kamu ingin memulainya sekarang, simak langkah-langkah pendaftarannya melalui instruksi di bawah ini:

1. Siapkan kembali perangkat untuk mengakses dengan koneksi internet yang lancar.
2. Buka laman https://sipp.ketenagakerjaan.go.id agar dapat memulai pendaftaran secara online.
3. Pastikan bahwa laman yang kamu akses merupakan aplikasi yang resmi.
4. Kamu berkesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai perusahaan atau berdasarkan keperluan personal atau pribadi.
5. Masuk ke menu Daftar yang muncul pada halaman Login.
6. Muncul tab baru yang berisi berbagai kolom administrasi untuk diisikan secara lengkap.
7. Input Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) dan Divisi atau  Nomor Pendaftaran Perusahaan.
8. Jika NPP sudah benar terdaftar, sistem akan mengisi kolom Nama Perusahaan secara otomatis.
9. Ketika masing-masing sudah terisi dengan benar, kamu lanjutkan dengan mengklik Next.
10. Pada halaman berikutnya, kamu diminta untuk mengisikan data-data kelengkapan login.
11. Masukkan e-mail dan password yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau personal kemudian klik Next.
12. Kemudian, halaman berikutnya mencakup Data User KPJ yang harus diinput, yaitu Nomor Peserta (KPJ), nama lengkap, tanggal lahir, serta nomor handphone bersangkutan. Kamu dapat menggunakan data atas nama HRD perusahaan.
13. Klik tombol Daftar.
14. Tidak lama kemudian, SIPP akan memunculkan halaman untuk verifikasi nomor handphone. Kode OTP akan dikirimkan menuju nomor yang sudah dituliskan pada kolom sebelumnya.
15. Pastikan dan masukkan kode OTP pada kolom verifikasi yang tersedia.
16. Muncul notifikasi “Berhasil!” bila seluruh ketentuan sudah diterima oleh sistem dengan baik.
17. Lakukan aktivasi akun SIPP BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bisa diakses secara online.
18. Link aktivasi akan masuk ke akun e-mail yang sudah didaftarkan.
19. Klik link nya agar kamu dapat diarahkan menuju aplikasi SIPP untuk melakukan aktivitas login.

Baca Juga :

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT 2021

Syarat Daftar SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Saat mengetahui bahwa perusahaan atau pribadi ingin mendaftarkan SIPP secara online, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan tujuan pendaftaran yang berbeda, syarat berlaku masing-masing untuk perusahaan dan pribadi.

Pekerja sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan tetap serta karyawan di luar hubungan kerja. Berikut syarat yang dibutuhkan bagi pegawai tetap:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli serta fotokopi
2. NPWP perusahaan yang asli beserta fotokopi
3. Akta Perdagangan Perusahaan asli dan fotokopi
4. Foto KTP pegawai
5. Kartu keluaran karyawan asli dengan fotokopi
6. Pas foto 2×3 1 lembar bagi setiap karyawan

Apabila bagi karyawan di luar hubungan kerja, syarat-syarat yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit. Berikut adalah daftarnya:

1. Fotokopi KTP pegawai
2. NPWP karyawan
3. Surat Izin Usaha (SIU) yang dikeluarkan pihak RT, RW, dan Kelurahan
4. Pas foto kerja atau formal berukuran 2×3 sebanyak 3 lembar

Baca Juga :

16 Contoh Surat Lamaran Kerja via Email Terbaru yang Baik dan Benar

Manfaat dari SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat banyak manfaat yang bisa diperoleh jika perusahaan mendaftarkan setiap karyawan ke dalam sistem SIPP BPJS TK. Selain itu, pendaftaran secara mandiri juga memberikan keuntungan yang sama bagi kehidupan aman dan tenteram di masa mendatang.

Secara lebih lanjut, apa saja manfaat yang dapat diperoleh melalui pendaftaran SIPP BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap peserta?

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program manfaat yang satu ini punya tujuan untuk memberikan perlindungan dalam aspek finansial, terutama ketika kamu memasuki masa pensiun sesuai ketentuan di usia 56 tahun. Nantinya, kamu dapat menerima uang tunai yang dapat dicairkan secara berkala.

Nominalnya mengikuti akumulasi dari besarnya iuran yang dibayarkan perbulan. Selain penerimaan di masa pensiun, uang tunai dapat ditarik lebih awal jika peserta yang bersangkutan mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Saat ini, nominal yang harus dibayarkan akan diambil dari 5,7% dari total gaji tiap bulan. Persentase tersebut akan dibagi lagi menjadi 3,7% dibayarkan perusahaan serta 2% dibayar tenaga kerja.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Beberapa bentuk manfaat yang akan diterima dapat berupa layanan kesehatan, santunan kecelakaan, serta program kembali bekerja.  Melalui program ini, kamu berkesempatan memperoleh jaminan serta perlindungan tenaga kerja yang berhubungan dengan risiko pada pekerjaan bersangkutan.

Iuran yang harus dibayarkan biasanya menyesuaikan faktor pekerja maupun risiko pekerjaan masing-masing. Nominal iuran dimulai dari potongan sebesar 0,24% sampai 1,74% berdasarkan pendapatan perbulan.

3. Program Jaminan Pensiun (JP)

Selain adanya JHT, program ini akan membantu pekerja yang sudah pensiun dengan memberikan pemasukan bulanan yang nominalnya mengikuti besaran iuran sebagai peserta. Umumnya, besaran iuran yang dibebankan senilai 3% dari pendapatan bulanan.

Sebanyak 2% dibayarkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sedangkan 1% lagi dibayar tenaga kerja sebagai kewajiban yang melekat. Ada berbagai manfaat yang dirangkum melalui program ini.

Beberapa diantaranya adalah Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), Manfaat Pensiun Anak (MPA), serta manfaat Lumpsum.

Baca Juga :

30+ Contoh CV (Curriculum Vitae) Lamaran Kerja yang Menarik dan Cara Membuatnya yang Baik dan Benar

4. Program Jaminan Kematian (JK)

Program ini menjamin bahwa ahli waris dari pekerja mampu memperoleh santunan atau manfaat ketika pihak pekerja mengalami musibah atau meninggal dunia. Musibah yang terkait tidak termasuk akibat kecelakaan kerja. Beban iuran yang berasal dari gaji bulanan adalah sebesar 0,3%.

Nominal santunan yang diberikan kepada ahli waris sudah mencakup biaya pemakaman sebesar Rp24.000.000,00. Untuk peserta yang sudah terdaftar selama 5 tahun berhak menerima beasiswa bagi anak senilai Rp12.000.000,00.

Jaminan Keamanan Informasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Sistem dari aplikasi ini telah dirancang sedemikian rupa dengan mengutamakan keamanan serta kenyamanan kamu sebagai peserta. Terdapat berbagai upaya yang diluncurkan oleh pihak server dalam mengatur proses keamanan tersebut.

1. OTP atau One Time PIN

PIN yang dikirimkan ke nomor handphone pendaftar melalui SMS merupakan kode rahasia untuk melakukan aktivasi akun. Proses aktivasi akan masuk ke Kanal Pelaporan Data Perusahaan sebagai proses melewati challenge response test.

Sistem OTP dibuat dalam rangka memastikan jika pengguna yang melakukan registrasi akun bukanlah agen virtual.

2. Automatic log out

Fitur ini berlaku apabila kamu tidak melakukan tindakan apa pun selama 5 menit. Koneksi akan diputus secara langsung dari Kanal Pelaporan Data Perusahaan.

3. Penggunaan User ID dan password

Menjadi kode rahasia serta kewenangan pemakaian yang diberikan kepada para pengguna. Setiap kali perlu masuk ke aplikasi, kamu harus menginput username dan password dalam rangka menghindari penyalahgunaan dari perangkat orang lain ketika dibiarkan terhubung ke sistem perusahaan.

4. E-mail konfirmasi

E-mail ini dikirimkan saat kamu melakukan aktivitas registrasi. Isinya adalah link aktivasi yang diaktifkan lewat OTP saat ingin masuk ke SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

5. Firewall

Menjamin dan membatasi bahwa hanya pengguna resmi yang memiliki akses menuju aplikasi secara online. Nantinya, pengguna akan masuk ke Kanal Laporan Data Perusahaan SIPP BPJS Ketenagakerjaan.

6. SSL 128-bit encryption

Semua data yang ada di dalam Kanal Laporan Data Perusahaan senantiasa terkirim melalui SSL atau Secure Socket Layer. SSL merupakan standar pengiriman terhadap data yang melewati proses enkripsi. Protokol SSL mampu mengacak data hingga dapat dikirimkan dalam bentuk rahasia.

Sistem memanfaatkan 128-bit encryption, ini artinya ada 2 pangkat 128 kombinasi dari angka kunci. Namun, hanya ada satu kombinasi yang bertugas membuka membuka kode-kode tersebut.

Fitur-Fitur yang Ada di SPSS BPJS Ketenagakerjaan

Dalam hal administrasi dan pemanfaatan aplikasi, tentu ada banyak fitur yang disediakan. Ragam fitur di bawah ini akan memudahkan kamu dalam mengoperasikannya, yaitu:

1. Mutasi data

Di dalam mutasi data, beberapa fitur dapat kamu peroleh berupa perhitungan iuran dan pelaporan peserta. Dibagi lagi menjadi upload upah, upload tenaga kerja non-aktif, hitung iuran, tambah tenaga kerja, serta finalisasi.

2. Monitoring iuran

Tujuannya untuk memantau adanya data peserta serta iuran lainnya. Beberapa menu meliputi total iuran, data iuran perusahaan, serta status pembayaran.

3. Laporan

Terdapat beberapa formulir laporan yang bisa diakses melalui aplikasi ini sebagai wakil dari perusahaan, antara lain:

1. Laporan F1A untuk melaporkan Tenaga Kerja Baru
2. Laporan F1B sebagai sarana pelaporan Tenaga Kerja Keluar
3. Laporan F2A melaporkan rincian upah
4. Laporan F2 perantara melapor rincian iuran

4. Pengaturan

Dalam menu ini, terdapat ragam fungsi pengaturan profil perusahaan, menambah perusahaan, penghapusan perusahaan binaan, penambahan user, hingga pengaturan untuk menonaktifkan user.

SIPP BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan secara mudah dan tepat ketika kamu memutuskan untuk mulai membuatnya. Setiap prosedur pendaftaran, login, hingga pengenalan fitur dapat menjadi penunjang baik dalam mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja secara online.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan Login, Langkah Pendaftaran dan Syaratnya appeared first on Blog Mamikos.