Baru! Pajak Penghasilan Karyawan Jomblo dan yang Sudah Menikah 2023, Ini Ketentuannya! – Bagi pekerja atau karyawan dengan penghasilan lebih, sudah selayaknya untuk melakukan pembayaran wajib pajak.

Pembayaran pajak mungkin terlihat seperti beban, namun memiliki dampak yang besar untuk kepentingan bersama.

Pajak penghasilan tidak dilihat dari gender, sebab semua orang dengan penghasilan lebih wajib membayar pajak.

Namun status dapat menentukan apakah seseorang wajib membayar pajak atau tidak. Untuk kalian yang merasa jomblo, bersiaplah untuk mengikiskan sedikit uang kalian untuk membayarkan pajak.

Baca Juga :

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Sudah Menikah dan Lajang yang Benar

Arti Pajak Penghasilan

Sistem pajak penghasilan karyawan jomblo dan yang sudah menikah 2023 telah diperbarui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lantas, bagaimana ketentuannya? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini.

Pajak penghasilan akan diberikan kepada setiap orang yang telah memiliki penghasilan dan akan dikenakan setiap satu tahun pajak.

Peraturan mengenai pajak penghasilan juga telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka subjek tersebut akan menerima atau bahkan dikenai Pajak Penghasilan bila memperoleh penghasilan seturut dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Pajak penghasilan tentu akan dibayarkan melalui gaji yang diterima, sumber gaji seseorang pun cukup beragam, bisa dari hasil bekerja di perusahaan, usaha pribadi, bisnis, investasi, dan lain sebagainya.

Penghitungan pajak penghasilan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan, juga tergantung dari tarif yang ada dan berlaku di setiap negara.

Maka setiap pajak penghasilan akan dikenakan pada setiap pendapatan yang diterima, baik dari dalam atau luar negeri.

Lalu, bagaimana detail ketentuan pajak penghasilan karyawan jomblo dan yang sudah menikah 2023? Mari simak penjabarannya berikut ini.

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengubah pajak penghasilan bagi karyawan.

Sebelumnya, hanya karyawan yang memiliki gaji Rp4,5 juta perbulan saja yang tidak dikenai pajak penghasilan atau PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Namun, kini karyawan dengan gaji Rp5 juta perbulan akan dikenai pajak penghasilan.

Aturan baru ini juga menyebutkan jika kaum-kaum jomblo yang tidak memiliki tanggungan pengeluaran berlebih akan terkena pajak, lalu untuk yang berkeluarga akan mengalami bebas pajak.

Staf Menteri Keuangan Yustinus Prastowo turut menjelaskan jika karyawan yang berstatus jomblo dan memiliki gaji sebesar Rp5 juta perbulan berarti perkiraan gaji tiap tahunnya sebesar Rp60 juta.

Nantinya gaji tiap tahun tersebut akan dikurangi PTKP Rp54 juta. Jadi kira-kira untuk besaran biaya pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar Rp300.000 pertahun.

Baca Juga :

Contoh Penghasilan Tidak Kena Pajak Beserta Cara Hitungnya yang Benar

Perkiraan Penghitungan Aturan Pajak Terbaru

Jika dikira-kira, penghitungan pajak tersebut tidak terlalu mahal dan cukup adil dengan jumlah gaji yang diperoleh pertahunnya.

Sebab, dari PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp6 juta, akan dikali PPh 5% dan hasilnya  sama dengan Rp300.000 pertahun  atau setara dengan Rp25.000 setiap bulannya.

Jika perkiraan tadi disimulasikan kira-kira akan menjadi seperti ini:

• Penghasilan Bersih per bulan: Rp5 juta
• Penghasilan Bersih per tahun: Rp60 juta
• Penghasilan Tidak Kena Pajak: Rp54 juta
• Penghasilan Kena Pajak: Rp60 juta – Rp54 juta = Rp6 juta
• Penghitungan PPh terutang: 5% X Rp6 juta = Rp300.000

Penghitungan tersebut tentu tidak berlaku jika wajib pajak sudah berkeluarga sebab memiliki tanggungan keluarga, maka akan terbebas dari pajak penghasilan.

Lalu, bagaimana dengan pembayaran wajib pajak bagi yang berpenghasilan lebih tinggi? Berikut ini dirangkum dalam ketentuan tarif PPh Pasal 21 terbaru menurut UU HPP:

• Penghasilan kena pajak dengan total pertahun Rp60 juta akan dikenakan tarif PPh sebesar 5%.
• Penghasilan kena pajak dengan total lebih dari Rp60 juta sampai Rp250 juta pertahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
• Penghasilan kena pajak dengan total lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta pertahun, tarif PPh yang akan dikenakan sebesar 25%.
• Penghasilan kena pajak dengan total di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar pertahun, akan dikenakan tarif PPh sebesar 30%.
• Penghasilan kena pajak dengan total di atas Rp5 miliar pertahun akan dikenakan tarif PPh sebesar 35%.

Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Jika kalian berada di status jomblo, apakah menurut kalian pajak penghasilan tersebut membebankan keuangan kalian?

Bagaimana dengan respon masyarakat dan tanggapan Menteri Keuangan ya? Nah, mari kita simak penjelasannya di bawah ini.

Baca Juga :

Cara Hitung Pajak Penghasilan PPh 21 2019

Respon Masyarakat Terhadap Aturan Baru Pajak

Masyarakat tentu ramai memperbincangkan perihal perubahan aturan pajak penghasilan ini, mayoritas pun memberikan tanggapan yang buruk.

Beberapa mengungkapkan jika aturan tersebut terasa kurang adil, terlebih ketentuan itu menjurus pada kaum jomblo yang wajib melakukan pembayaran wajib pajak.

Ada juga yang merasa ingin cepat menikah agar tidak terkena pembayaran wajib pajak.

Namun, tak sedikit pula yang mengkritik pemerintah, dengan mengungkapkan bahwa seharusnya orang-orang kaya dan juga para pejabat yang membayar pajak.

Dari keseluruhan komentar tersebut, dapat dilihat bahwa memang mayoritas masyarakat dengan penghasilan rata-rata Rp60 juta pertahun merasa dirugikan.

Mereka pun menganggap aturan tersebut seperti tebang pilih, sebab mereka yang sudah berkeluarga tidak dikenakan pajak.

Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Mengetahui respon masyarakat yang merasa tidak adil dengan aturan pembayaran wajib pajak terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut memberikan tanggapan.

Ia sempat mengungkapkan jika orang-orang kaya dan para pejabat turut melaksanakan pembayaran wajib pajak.

Pajak yang dikenakan bagi orang-orang kaya dan pejabat dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun sebesar 35%, persentase tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 30%.

Maka kira-kira pajak yang harus dibayarkan pertahunnya sebesar Rp1,75 miliar. Menurut Sri Mulyani, penghitungan tersebut sudah cukup adil dan sesuai dengan standar perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberi tanggapan jika pengusaha-pengusaha kecil dengan pemasukan penjualan berada di angka Rp500 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak.

Sedangkan, perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan mendapat banyak keuntungan wajib melakukan pajak penghasilan sebesar 22%.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjabarkan jika seluruh hasil pajak tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan bersama dan merujuk pada azas kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Banyak aspek di Negara Indonesia yang juga disokong dari pajak negara, seperti kereta api, pesawat, kapal selam, penegak hukum, guru, dokter, akses publik, bantuan sosial, tunjangan kesehatan, hingga beasiswa pendidikan didukung dari hasil pajak negara.

Nah, itu tadi kira-kira pembahasan mengenai pajak, dari pengertian apa itu pajak, ketentuan terbaru pajak penghasilan, perkiraan penghitungan hingga respon masyarakat dan tanggapan Sri Mulyani.

Menurut kalian gimana nih aturan pajak penghasilan karyawan jomblo dan yang sudah menikah 2023 saat ini?

Untuk kalian dengan penghasilan Rp5 juta dan sedang jomblo, jangan lupa untuk membayarkan wajib pajak, ya.

Kalian bisa mencari artikel lainnya mengenai bidang ekonomi negara melalui kolom yang tersedia di Mamikos.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Baru! Pajak Penghasilan Karyawan Jomblo dan yang Sudah Menikah 2023, Ini Ketentuannya! appeared first on Blog Mamikos.

Apa itu PPh 21 dan PPh 23, Apa Bedanya? Beserta Contoh Menghitungnya yang Benar – Sebagai warga yang baik maka kita harus membayar pajak guna mendukung kemajuan negeri sendiri. Pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak terutama pengusaha. Terdapat dua jenis Pajak Penghasilan menurut peraturan Dirjen Pajak, yaitu PPh 21 dan PPh 23. Apa itu PPh 21 dan PPh 23? Temukan jawabannya di artikel ini!

Apa itu PPh 21 dan PPh 23

Mari belajar bersama memahami apa itu PPh 21 dan PPh 23. Dikutip dari situs klikpajak, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan. Penghasilan tersebut berupa gajih, upah, tunjangan, honor, atau pun pembayaran lain. Berlaku pula bagi semua jenis pembayaran yang melibatkan sebuah pekerjaan, profesi, jabatan, jasa, dilakukan oleh individu dalam negeri.

Sementara PPh 23 merupakan pajak yang diwajibkan pada penghasilan apa yang selain diwajibkan oleh PPh 21. Misalnya modal, hadiah atau penghargaan, dan penyerahan jasa. Biasanya terjadi saat transaksi melibatkan dua pihak penerima dan pemberi. Maka dari itu, pemberi akan memberlakukan potongan PPh 23.

Baca Juga :

6 Jenis Pajak Serta Contohnya yang Ada di Indonesia, Lengkap!

Siapa saja yang wajib pajak PPh 21

Berikut ini daftar siapa saja yang wajib membayar PPh 21:

1. Peserta program pendidikan serta pelatihan, dan peserta kegiatan lain.
2. Mantan karyawan.
3. Para tenaga ahli pelaku pekerjaan bebas. Para tenaga ahli yang dimaksud di sini adalah notaris, aktuaris, penilai, akuntan, pengacara, konsultan, dokter, dan arsitek.
4. Atlet, pengajar, pendidik, penasihat, penyuluh, pelatih, penceramah, dan moderator.
5. Salesman atau saleswoman, distributor MLM, direct selling, penjaja asuransi.
6. Pengawas yang bukan karyawan perusahaan dan bukan komisaris.
7. Audiens sebuah pertemuan, konferensi, sidang, studi banding, dan member rapat.
8. Pekerja seni yang terlibat dalam pertunjukan on-air mau pun off air. Para pekerja seni ini misalnya pemain drama, pemahat, penari, peragawan, kru film, foto model, pelukis, sutradara, MC, pemain sinetron, bintang iklan, penyanyi, pemain musik, dan bintang film. 
9. Riset, author, dan translator.
10. Servis komputer dan aplikasi, tukang foto, mekanik, sosial, jasa pengadaan acara, elektronika, dan ekonomi.

Itulah daftar kategori siapa saja yang wajib membayar pajak penghasilan PPh 21. Lalu, siapa yang wajib membayar pajak penghasilan PPh 23? Jawabannya ada di bagian selanjutnya.

Baca Juga :

Cek Status Nomor NPWP Online Masih Aktif atau Tidak, Tanpa ke Kantor Pajak

Siapa saja yang wajib pajak PPh 23

Pajak PPh 23 ternyata terdiri dari dua kategori dimana ada pihak pemotong dan yang dipotong. Contoh pihak pemotong dalam hal ini seperti badan pemerintah, bentuk usaha tetap (BUT), panitia kegiatan, badan dalam negeri, dan subjek individu dalam negeri yang diatur Dirjen pajak. Penerima yang dipotong PPh 23 masuk dalam kategori wajib pajak dalam negeri dan juga BUT.

Perbedaan antara PPh 21 dan PPh 23

Setidaknya ada 3 hal utama membuat masing-masing Pajak Penghasilan PPh 21 dan PPh 23 berbeda, diantaranya:

Wajib pajak

Yang wajib pajak PPh 21 adalah seorang pegawai maupun mantan pegawai yang menerima pesangon. Selain itu, ada juga pensiunan, penerima jaminan hari tua, ahli waris, dan penerima tunjangan serta wajib pajak lain yang bukanlah pegawai yang memiliki penghasilan dari bidang jasa.

Wajib pajak PPh 23 yang dibagi menjadi 2, yaitu pemotong dan yang dipotong. PPh 23 yang termasuk pemotong didalamnya adalah penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, perwakilan perusahaan luar negeri, dan wajib pajak yang ditunjuk Dirjen Pajak.

Tarif pajak

Selain perbedaan wajib pajak, perbedaan juga ada pada tarif pajak. Di negeri kita untuk PPh 21 ada yang namanya tarif berjenjang. Untuk kamu yang berpenghasilan sebesar minimal 50 juta pertahun akan dikenai tarif pas sebesar 5 %. Untuk kamu yang berpenghasilan dari 50 juta ke 250 juta akan dikenai tarif per tahun sebesar 15 %. Lalu untuk penghasilan range 250 juta hingga 500 juta dikenai tarif 25 %. Lalu mereka yang berpenghasilan di atas 500 juta per tahun wajib bayar pajak 30 %.

1. Untuk tarif PPh 23 ada yang namanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau sama dengan jumlah kotor penghasilan yang didapat. Inilah tarif PPh 23:
2. 2 % dari bruto untuk imbalan jasa teknik, konstruksi, konsultan, dan manajemen.
3. 2 % dari bruto penyewaan dan pendapatan lain yang terkait dengna pemeberdayaan harta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
4. 2 % dari bruto untuk imbalan jasa lain yang terurai dalam Permen Keuangan No 141/PMK.)3/2015.

Itulah perbedaan antara pajak penghasilan PPh 21 dan pajak penghasilan PPh 23. Perbedaannya terletak pada wajib pajak dan tarif pajaknya.

Baca Juga :

Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Motor Online 2021

Contoh Cara Menghitung PPh 21

Wajib pajak dan tarif pajaknya sudah kita ketahui, sekarang tinggal cara menghitungnya. Ada tiga contoh cara menghitung pajak PPh 21 yaitu:

Metode gross untuk gaji kotor tanpa tunjangan pajak. 

Cara perusahaan membayar gaji karyawannya berbeda-beda. Ada yang menanggung pajak, ada yang tidak. Berikut contoh perhitungan metode gross untuk perusahaan yang tidak membayar pajak karyawannya:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

PPh: 15 %

PPh 21 (ditanggung sendiri): Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

Gaji bersih: Rp 7.650.000,-/bulan

Metode net untuk gaji bersih pajak ditanggung perusahaan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada perusahaan yang memang menanggung pajak karyawan. Berikut contoh perhitungan metode net dengan pajak yang menjadi tanggungan perusahaan:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

PPh: 15 %

Tunjangan pajak dari perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

Total bruto: Rp 9.350.000,-

Nilai PPh 21 dibayar perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan

Gaji bersih: Rp 9.000.000,-/bulan

Metode net gaji bersih pajak ditanggung perusahaan

Berikut conteh perhitungan metode net ini:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

Bruto: Rp 9.000.000,-

PPh 21: 15 %

Pajak ditanggung perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

PPh 21 dibayar perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan

Gaji bersih: Rp 9.000.000,-/bulan

Contoh Cara Menghitung PPh 23

Contoh cara menghitung PPh 23 15%

Bu Entin menerima penghasilan yang digunakan sebesar Rp9.000.000,-

PPh yang harus dibayarkan: 15% x Rp9.000.000 = Rp1.350.000,-

Contoh cara menghitung PPh 23 2%

PT Alam segar, sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang dengan bruto Rp16.000.000.

Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? 

Jawab : 2% x Rp16.000.000 yaitu Rp 320.000.

Bagaimana? Sudah mengerti perbedaan dua kategori pajak penghasilan ini? Sebagai warga yang baik kamu harus bisa memahaminya. PPh 21 berlaku bagi penghasilan karyawan maupun non karyawan dengan penghasilan per tahun minimal 50 juta. Sementara PPh 23 berlaku bagi pemotong seperti badan pemerintahan, perwakilan perusahaan, bentuk usaha tetap, dll. Semoga artikel ini bisa ilmu baru untuk pengetahuan perpajakanmu.

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Apa itu PPh 21 dan PPh 23, Apa Bedanya? Beserta Contoh Menghitungnya yang Benar appeared first on Blog Mamikos.

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk membantu perkembangan suatu negara. Di Indonesia sendiri, pajak menjadi sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dalam ilmu ekonomi politik, pajak berperan besar dalam keberlangsungan suatu negara. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, sebuah negara bisa saja mengalami kemunduran secara signifikan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sudah banyak tokoh yang merumuskan cara menghitung pajak dan kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara. Dengan terpenuhinya kebutuhan negara, maka nantinya Indonesia akan tetap berdiri meskipun terjadi pergantian zaman. Meskipun sangat penting bagi negara, ternyata masih banyak orang yang menyepelekan pajak.

Padahal, manfaat dari pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, bantuan dana, tunjangan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menggunakan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat negara semakin berkembang.

Seharusnya masyarakat lebih menghargai tokoh-tokoh yang membuat gagasan mengenai pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Dengan mengenang sejarah, seharusnya kepedulian masyarakat terhadap pajak seharusnya tidak akan pernah luntur. Namun, kenyataannya justru masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan pemerintah dan tidak mau membayar pajak.

Mengapa Masih Ada Masyarakat yang Tidak Membayar Pajak?

Masyarakat seperti ini biasanya hanya menganggap pajak sebagai biaya yang dibebankan oleh pemerintah tanpa manfaat apa-apa. Padahal setiap fasilitas umum yang dimanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu output dari penggunaan dana pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada pemerintah.

Masyarakat modern memiliki pemikiran yang lebih realistis. Maka dari itu, mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak memberikan timbal balik secara langsung dianggap sebagai sesuatu yang

tidak bermanfaat. Dengan pemikiran seperti inilah mereka menyepelekan pajak yang sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam keadaan seperti ini peran dari pejabat yang mengurusi pajak sangatlah diperlukan sebagai penggerak roda perpajakan di Indonesia. Pejabat perpajakan sebenarnya sudah melakukan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung melalui berbagai media mengenai pentingnya membayar pajak dan cara menghitung pajak supaya masyarakat bisa lebih mengenal pajak.

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

Namun, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu, saat ini menteri keuangan Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan baru mengenai perpajakan. Dengan kebijakan yang baru ini, pendapatan negara dari pajak meningkat dalam jumlah yang sangat banyak. Kenaikan yang sangat signifikan ini tentunya memberikan pengaruh besar bagi Indonesia sampai saat ini.

Proyek pembangunan dan program-program lain yang diadakan oleh pemerintah saat ini bisa berjalan dengan lancar karena adanya kenaikan atas penerimaan pajak. Jika kondisi seperti ini bisa terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi, nantinya negara ini akan menjadi semakin maju karena program-program yang direncanakan sudah berhasil diselesaikan dengan baik.

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan tetap atau pegawai tetap di instansi pemerintahan dan perusahaan. Orang-orang yang bekerja sebagai karyawan tetap memang sudah seharusnya membayar pajak karena mereka mampu memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Besaran pajak yang dibebankan kepada karyawan dihitung berdasarkan PPh 21.

Menghitung Pajak Berdasarkan PPh 21

Berikut ini adalah cara menghitung pajak berdasarkan PPh 21 :

Komponen Dalam Penghitungan

Ada beberapa komponen yang diperhitungkan untuk menentukan besarnya pajak. Komponen yang pertama adalah BPJS kesehatan. Pemotongan dari BPJS kesehatan terhadap gaji bulanan karyawan adalah sebesar 5%. Dari 5% pemotongan, karyawan tetap hanya perlu membayar 1% saja karena sisanya yaitu sebanyak 4% akan dibebankan terhadap perusahaan atau instansi.

Komponen yang kedua adalah BPJS ketenagakerjaan. Ada beberapa pemotongan dari BPJS ketenagakerjaan terhadap gaji bulanan karyawan. Yang pertama adalah potongan untuk jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 0,24-1,74%. Sedangkan pemotongan sebesar 1% akan dibebankan terhadap perusahaan atau instansi.

Yang kedua adalah potongan untuk jaminan kematian yaitu sebesar 0,3%. Sedangkan pemotongan sebesar Rp6.800 akan dibebankan terhadap perusahaan atau instansi. Yang ketiga adalah potongan untuk jaminan hari tua yaitu sebesar 5,7%. Sedangkan pemotongan sebesar 2% akan dibebankan terhadap perusahaan atau instansi.

Baca Juga :

Cara Mengisi Laporan SPT Tahunan Pribadi (PPh Wajib Pajak) Online

Yang terakhir adalah potongan untuk jaminan pensiun. Potongan ini nantinya akan diberikan kepada karyawan ketika mereka sudah pensiun atau sudah tidak bekerja lagi. Potongan dari jaminan pensiun yaitu sebesar 1%. Sedangkan pemotongan sebesar 2% akan dibebankan terhadap perusahaan atau instansi.

Komponen yang ketiga adalah biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gaji bruto dari seorang karyawan tanpa mempertimbangkan tingkat jabatannya di perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Objek yang dinilai disini adalah gaji bruto dari karyawan sehingga semakin tinggi gaji bruto karyawan semakin tinggi pula potongannya.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran biaya jabatan yang harus ditanggung oleh karyawan tetap. Cara menghitung pajak untuk komponen biaya jabatan adalah sebesar 5% dari total penghasilan bruto dalam 12 bulan. Pemotongan biaya jabatan maksimal adalah sebesar Rp500.000 per bulan dan Rp6.000.000 per tahun.

Komponen yang terakhir adalah tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawannya di luar gaji bulanan. Tunjangan biasanya diberikan kepada karyawan untuk setiap bulan. Besaran tunjangan dihitung berdasarkan latar belakang dari karyawan tetap, apakah dia sudah berkeluarga, mempunyai anak, dan lain sebagainya.

Setiap perusahaan dan instansi memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai besaran tunjangan yang diberikan kepada karyawannya. Jadi bisa saja jumlah tunjangan dari satu tempat kerja berbeda dengan tempat kerja yang lain karena kebijakan yang diterapkan berbeda.

Tarif PPh 21

Jika kamu ingin memahami cara menghitung pajak yang dibebankan kepada karyawan tetap, maka kamu harus memahami terlebih dahulu tarif PPh 21. Tarif PPh 21 dibedakan berdasarkan besaran penghasilan kena pajak dari karyawan tetap.

Tarif yang pertama adalah sebesar 5%. Tarif ini dikenakan kepada karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak mencapai 50 juta setiap tahunnya. Tarif yang kedua adalah sebesar 15%. Tarif ini dikenakan kepada karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak antara 50 juta sampai dengan 250 juta setiap tahunnya.

Tarif yang ketiga adalah sebesar 25%. Tarif ini dikenakan kepada karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak antara 250 juta sampai dengan 500 juta setiap tahunnya. Tarif yang keempat adalah sebesar 30%. Tarif ini dikenakan kepada karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta setiap tahunnya.

Tarif tersebut dikenakan terhadap karyawan tetap yang memiliki NPWP. Apabila ternyata seorang karyawan tetap tidak memiliki NPWP, maka nantinya tarif PPh 21 yang dibebankan berbeda. Karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif tambahan sebesar 20%, sehingga presentase tarif PPh yang dibebankan meningkat sebanyak 20%.

Baca juga :

1. Cara Mendapatkan EFIN Untuk SPT Online & Cara Aktivasi Mandiri
2. Link Daftar SPT Online 2020 Via djponline.pajak.go.id
3. Bayar SPT Pajak Tahunan Online Telat? Cek Di Sini!
4. Cara Lapor SPT Tahunan Online untuk Pribadi atau Badan 2021
5. 13 Kode Pajak dan Jenis Setorannya KAP 411xxx
6. Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Motor Online 2021

Itulah beberapa komponen yang diperhitungkan ketika penghitungan pajak penghasilan. Dengan memahami cara menghitung pajak seharusnya kamu sudah bisa menentukan sendiri besaran pajak penghasilan yang harus kamu bayarkan kepada pemerintah.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu: 

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya 

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan Pph 21 +Contoh appeared first on Blog Mamikos.

Mengacu pada UU nomor 36 tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan bagi peserta wajib pajak adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan pajak sebesar 15%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 25%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 dikenakan pajak sebesar 30%
• Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

Cara Hitung Pajak Penghasilan PPH 21 2019

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

• Pegawai tetap
• Penerima uang pesangon, pensiun, atau tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
• Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp 4,5 juta.
• Pegawai tidak tetap

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, meliputi:

• Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
• Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur.
• Penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
• Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang memiliki upah harian, mingguan, ataupun bulanan.
• Imbalan kepada bukan pegawai, yaitu dapat berupa honorarium, komisi, dan sejenisnya.
• Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya.
• Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur diterima oleh mantan pegawai.
• Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
• merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
• Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai.
• Untuk bisa menghitung besaran PPh, ada dua unsur pajak yang perlu dipahami terlebih dulu oleh wajib pajak. Dua hal ini adalah penghasilan tidak kena
• pajak (PTKP) dan penghasilan kena pajak (PKP) .

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

• PTKP adalah besar penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak. Artinya, jika kamu memiliki penghasilan tak lebih dari batas PTKP, maka penghasilanmu tidak akan dipotong PPh 21.
• PTKP ditetapkan pemerintah agar masyarakat dengan penghasilan rendah tidak merasa terbebani dengan pajak penghasilan.
• Besaran PTKP pun tidak bersifat tetap dan dapat berubah bergantung kepada indeks biaya hidup, upah minimum, serta kenaikan inflasi.

Tarif PPh 21

Adapun, ketentuan tarif pajak penghasilan yang diterapkan berdasarkan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

• Wajib pajak dengan penghasilan sebesar Rp 50 juta per tahun, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 5 persen.
• Wajib pajak dengan penghasilan antara Rp 50-250 juta, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 15 persen.
• Wajib pajak dengan penghasilan antara Rp 250-500 juta, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 25 persen.
• Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 500 juta, dikenakan tarif PPh sebesar 30 persen.
• Tarif ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Cara menghitung pajak penghasilan

• Hitung penghasilan kotor selama setahun, meliputi gaji pokok ditambah tunjangan.
• Hitung penghasilan bersih, caranya kurangi penghasilan kotor dengan iuran atau biaya lainnya.
• Hitung PTKP sesuai kategori status perkawinan dan jumlah tanggungan.
• Hitung PKP, caranya kurangi penghasilan bersih dengan PTKP.
• Hitung pajak penghasilan, caranya kalikan PKP dengan tarif PPh yang berlaku.

Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20 persen dibanding tarif PPh bagi pemilik NPWP.

[irp posts=”15718″ name=”Lapor Pajak Tahunan Online, Simak Caranya Di Sini!”]

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:

• Kost dekat kampus UI Depok
• Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
• Kost dekat kampus UNDIP Semarang
• Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
• Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
• Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
• Kost dekat kampus ITB Bandung
• Kost dekat kampus ITS Surabaya
• Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
• Kost dekat kampus UNJ Jakarta
• Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
• Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
• Kost dekat kampus STAN Jakarta
• Kost dekat kampus IPB Bogor
• Kost dekat kampus UPI Bandung
• Kost dekat kampus UIN Jakarta
• Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
• Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
• Kost dekat kampus ITS Surabaya
• Kost dekat kampus UNESA Surabaya
• Kost dekat kampus UIN Surabaya
• Kost dekat kampus UNHAS Makassar
• Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
• Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
• Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
• Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
• Kost dekat kampus lainnya…

The post Cara Hitung Pajak Penghasilan PPh 21 2019 appeared first on Blog Mamikos.