Salah satu hal yang harus dibereskan ketika kamu mencari properti adalah tentang masalah kepemilikan.

Misalnya, ketika developer perumahan atau perorangan membeli sebidang tanah maka akan mendapatkan sertifikat induk dan sertifikat pecahan.

Lalu, apa arti dan perbedaan keduanya? Yuk, simak penjelasan berikut!

Inilah Arti Sertifikat Induk

Baca Juga :

Mau Balik Nama Sertifikat Rumah? Pahami Caranya Dan Biayanya

Sertifikat induk merupakan dokumen kepemilikan seluruh tanah yang diterbitkan oleh BPN. Fungsinya sebagai legalitas sebelum akan dibagi/dijual beberapa kavling.

Misalnya, sebuah developer perumahan membeli tanah seluas 7.000 m² maka akan diberikan sertifikat induk. Lalu, ketika tanah tersebut dibagi menjadi beberapa kavling maka akan terbit sertifikat pecahan.

Jadi, sertifikat pecahan adalah hasil pemecahan sertifikat induk menjadi beberapa sertifikat baru dengan luas tanah lebih kecil. Sertifikat ini akan terbit atas nama masing-masing pembeli sehingga kepemilikannya lebih jelas dan lebih mudah dikelola.

Lalu, berikut ini adalah perbedaan antara sertifikat induk dan sertifikat pecahan.

Sertifikat Induk:
1. Merujuk pada keseluruhan tanah yang luas
2. Dimiliki oleh satu developer/perorangan
3. Digunakan jika ada perencanaan suatu properti
4. Apabila akan dijual beberapa bagian maka akan terbit sertifikat pecahan

Sertifikat Pecahan:
1. Merujuk pada bagian bidang tanah yang lebih kecil
2. Dimiliki oleh masing-masing pembeli
3. Turunan dari sertifikat induk
4. Pembagian kavling harus berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah

Apabila ingin mengurus sertifikat pecahan, maka kamu harus mengajukan ke Kantor Pertanahan atau BPN, lalu petugas BPN akan memastikan ukuran tanah sesuai dengan standar, BPN akan menerbitkan SK Pemecahan, lalu masing-masing bidang tanah akan diberikan sertifikat pecahan sesuai atas nama pembeli.

Baca Juga :

Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Berkas Persyaratan dan Rincian Tarifnya

Penutup

Demikian penjelasan tentang arti sertifikat induk dan perbedaanya dengan sertifikat pecahan yang harus kamu pahami sebelum membeli tanah.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Arti Sertifikat Induk dan Apa Bedanya dengan Sertifikat Pecahan? Berikut Penjelasannya  appeared first on Blog Mamikos.

Dalam proses pembelian sebuah rumah, tentu kita akan dihadapkan oleh berbagai macam hal terutama pengurusan sertifikat tanah yang akan dibeli.

Sertifikat inilah yang akan menjadi bukti hak milik tanah seseorang. Namun beberapa orang mungkin masih awam dengan letak nomor sertifikat tanah tersebut.

Kali ini Mamikos akan berbagi informasi mengenai letak dan contoh dari nomor sertifikat tanah yang benar. Simak terus artikel berikut, ya!

Apa itu Sertifikat Tanah?

Baca Juga :

Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Berkas Persyaratan dan Rincian Tarifnya

Sebelum beralih ke pembahasan yang lebih mendetail, alangkah baiknya ketahui terlebih dahulu mengenai definisi sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan dokumen penting tanda bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah atau lahan.

Biasanya sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai acuan terhadap legalitas tanah yang akan dibeli.

Apabila kalian membeli tanah dan telah mendapatkan sertifikat tanah yang baru, kalian dapat mendaftarkan secara resmi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Berikut beberapa tujuan dari pendaftaran tanah:

1. Memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat tanah.
2. Menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mempermudah pemerintah dalam memperoleh data yang diperlukan.
3. Sebagai penyajian data kantor pertanahan atas peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, daftar tanah, dan daftar nama.
4. Sebagai bentuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Baca Juga :

Cari Tahu Cara Membedakan Sertifikat Tanah/Rumah Asli & Palsu

Manfaat Sertifikat Tanah

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah, ternyata memiliki berbagai macam manfaat apabila kalian memiliki sertifikat tersebut. Berikut beberapa manfaat dari sertifikat tanah:

1. Mempermudah dalam proses peralihan hak atas tanah
2. Memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki
3. Kepemilikan sertifikat tanah juga dapat menjadikan harga tanah menjadi lebih tinggi
4. Memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain saat akan diadakan kegiatan pembangunan.

Baca Juga :

Cara Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli, Syarat dan Biayanya Lengkap

Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia

Tentunya saat hendak membeli tanah, kalian perlu mengetahui beberapa jenis sertifikat yang berlaku di Indonesia. Sertifikat tanah ini sangat penting apabila kalian ingin membeli properti bangunan seperti rumah dan lain sebagainya.

Sehingga, sertifikat tanah inilah yang akan menjadi bukti kepemilikan suatu tanah yang sah dan bisa menjadi acuan terhadap legalitas tanah yang hendak dibeli.

Berikut beberapa jenis sertifikat tanah yang berlaku di Indonesia:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan salah satu jenis sertifikat tanah  tertinggi dan paling kuat dimata hukum yang berlaku di Indonesia.

SHM inilah yang akan menjadi bukti kepemilikan suatu lahan yang sah dan valid. Sehingga pemilik dari sertifikat ini dapat memiliki hak penuh apabila akan memanfaatkan, mengelola, atau mendirikan bangunan di tanah tersebut.

Jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, maka pemilik SHM inilah yang paling berhak atas tanah tersebut. Disamping itu, jenis sertifikat ini juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan kredit kepada bank.

Baca Juga :

Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Beserta Prosedurnya

2. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) merupakan salah satu jenis sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada individu maupun suatu badan usaha untuk memanfaatkan serta mengelola sebidang tanah dengan tujuan tertentu, misalnya pertanian ataupun peternakan.

Biasanya, luas tanah yang dapat dijadikan sebagai hak guna usaha yaitu minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar. Jangka waktu yang diberikan yaitu maksimal 35 tahun serta dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun.

Selain itu, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) ini juga dapat dipindahtangankan. Namun perlu diketahui bahwa proses pemindahtanganan SHGU harus dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum masa pemanfaatan lahan berakhir.

3. Sertifikat Hak Pakai

Sertifikat hak pakai inilah yang menunjukkan hak atas penggunaan atau pengambilan hasil lahan milik negara maupun milik pihak lain yang diberikan kepada pihak kedua melalui surat perjanjian.

Meskipun sertifikat ini hampir mirip dengan sewa menyewa, namun kenyataannya sangatlah berbeda. Hak pakai yang diberikan hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh disertai dengan persyaratan yang mengandung unsur pemerasan.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Biasanya, para pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) akan memanfaatkan lahan tersebut untuk keperluan pendirian sebuah bangunan atau keperluan lain.

Pemberian hak pada sertifikat tersebut juga memiliki batasan jangka waktu kurang lebih selama 30 tahun. Apabila akan melakukan perpanjangan, maka dapat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan.

Lahan yang berstatus sebagai SHGB sering kali dimanfaatkan oleh developer untuk membangun apartemen hingga perumahan. Keunggulan sertifikat hak guna bangunan dengan jenis sertifikat tanah lain yaitu dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) bahkan Warga Negara Asing (WNA).

Letak Nomor Sertifikat Tanah

Beberapa orang mungkin masih asing dengan letak dan cara membaca nomor sertifikat tanah. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam melihat nomor sertifikat tanah, kali ini Mamikos akan berbagi informasi mengenai letak nomor sertifikat tanah dan cara membacanya.

Nomor sertifikat tanah biasanya terletak di bagian bawah lembar sertifikat dan biasanya diberikan sesuai dengan urutan atau sistem khusus. Untuk membaca nomor sertifikat tanah tersebut, kalian dapat mengikuti contoh di bawah ini:

Misal terdapat nomor sertifikat tanah sebagai berikut,

10.15.22.05.3.01234

Cara membaca kode tersebut yaitu:

1. Dua digit pertama merupakan kode provinsi, misalnya kode provinsi Jawa Barat.
2. Dua digit kedua merupakan kode kabupaten atau kota, misalnya kode Kota Bandung.
3. Dua digit ketiga merupakan kode kecamatan, misalnya kode Kecamatan Ujung Berung.
4. Dua digit keempat merupakan kode kelurahan atau desa, misalnya Kelurahan Pasanggrahan
5. Satu digit berikutnya yaitu kode atau semacam nama untuk hak milik.
6. Lima digit terakhir merupakan kode unik yang menunjukkan hak milik tanah.

Cara Mengecek Keaslian Nomor Sertifikat Tanah

Tentunya saat melakukan jual beli tanah kalian harus memastikan bahwa nomor sertifikat tanah tersebut asli. Berikut beberapa langkah yang dapat kalian lakukan untuk mengecek keaslian sertifikat tanah melalui aplikasi online:

1. Unduh aplikasi BPN Online pada ponsel kalian.

2. Melakukan registrasi akun BPN Online.

3. Langkah selanjutnya yaitu mulai mengecek keaslian nomor sertifikat tanah dengan klik menu Info Sertifikat, selanjutkan klik Daftar Sertifikat.

4. Tunggu beberapa saat hingga informasi terkait nomor sertifikat tanah tersebut muncul di layar ponsel.

5. Mulailah mencocokkan informasi tanah yang ada di dalam aplikasi dengan nomor pada sertifikat tanah.

Demikian informasi mengenai letak dan contoh nomor sertifikat tanah yang benar serta cara mengecek keaslian nomor sertifikat tanah. Semoga informasi ini membantu!

Jangan lupa untuk selalu update informasi melalui blog Mamikos karena disini tempatnya berbagai macam informasi menarik lainnya. Dijamin ter up to date, deh!

Selain itu, jika kamu ingin menemukan hunian berkualitas dengan desain yang keren, kunjungi situs Mamikos Jual Beli Rumah, ya!

Temukan Rumah Impianmu di sini:

Rumah Dijual di Jakarta

Rumah Dijual di Bandung

Rumah Dijual di Surabaya

Rumah Dijual di Yogyakarta

Rumah Dijual di Semarang

Rumah Dijual di Tangerang

Rumah Dijual di Bekasi

Rumah Dijual di Bogor

Rumah Dijual di Depok

Rumah Dijual di Medan

The post Ini Letak dan Contoh Nomor Sertifikat Tanah yang Benar, Jangan Sampai Salah appeared first on Blog Mamikos.

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga dan kepemilikannya bisa dibuktikan dengan sertifikat tanah asli.

Setiap pemilik sertifikat ini sebaiknya memahami dengan betul letak nomor sertifikat tanah karena ini adalah acuan dari legalitas kepemilikannya. 

Jangan sampai ketika kamu membeli tanah baru, ternyata sertifikatnya itu adalah sertifikat palsu. Pasalnya, di luar sana ada banyak sekali oknum yang menawarkan sertifikat tanah palsu sehingga proses jual beli menjadi tidak sah atau invalid. 

Letak Nomor Sertifikat Tanah dan Cara Membacanya

Baca Juga :

7 Tipe-Tipe Rumah yang Ada di Indonesia Beserta Cara Mengetahuinya

Sebelum mulai mencari dimana letak nomor sertifikat tanah, ayo pahami dulu apa itu sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bukti kepemilikan serta hak atas tanah. 

Dokumen ini adalah dokumen yang sangat penting yang di dalamnya terdapat berbagai informasi seperti nomor sertifikat, tanda bukti hak, buku tanah, surat ukur serta daftar isian yuridis. Lalu mengenai nomor sertifikat tanah itu sendiri adalah nomor yang terdiri atas 14 digit angka. 

Contohnya 10.15.22.05.1.02334. Dari contoh ini, kamu sudah mendapatkan gambaran nomor sertifikat tanah yang mana bukan? Meskipun tampak seperti kumpulan angka biasa, namun kumpulan angka tersebut memiliki arti sebagai berikut. 

Baca Juga :

Contoh Surat Jual Beli Tanah dan Cara Membuatnya

• Angka 10 yang merupakan dua digit pertama, ini menunjukkan kode provinsi. Dalam contoh tersebut, 10 merupakan kode untuk provinsi Jawa Barat
• Angka 15 yang merupakan dua digit kedua, ini menunjukkan kode kabupaten atau kota. Dalam contoh tersebut, 15 merupakan kode untuk Kota Bandung
• Angka 22 yang merupakan dua digit ketiga, lini menunjukkan kode kecamatan. Dalam contoh tersebut, 22 merupakan kode untuk Kecamatan Ujung Berung
• Angka 05 yang merupakan dua digit keempat, ini adalah kode untuk kelurahan atau desa. Dalam contoh tersebut, 05 merupakan kode untuk Kelurahan Pesanggrahan
• Angka 1 yang hanya terdiri atas satu digit, ini adalah nomor kode yang merupakan semacam nama untuk hak milik
• Angka 02334 yang merupakan lima digit angka terakhir adalah kode untuk hak milik

Baca Juga :

Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Beserta Prosedurnya

Setelah tahu arti pentingnya kumpulan nomor tersebut, sekarang bagaimana mencari posisi nomor sertifikat tanah. Nomor ini umumnya ada di bagian bawah lembar sertifikat. Nomor ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan diberikan sesuai urutan serta sistem khusus. 

Setelah kamu tahu letak nomor pada sertifikat tanah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan nomor hak. Ini adalah nomor sertifikat tanah yang posisinya ada di halaman dua SHM yakni Sertifikat Hak Milik atau SHGB yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan yang ada di bawah gambar garuda. 

Isi Sertifikat Tanah

Sudah tahu kan letak nomor sertifikat tanah itu di mana? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam sertifikat tanah ini ada banyak informasi penting, diantaranya sertifikat, tanda bukti hak, buku tanah, surat ukur serta daftar isian yuridis.

Hal ini menjadikan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang valid mengenai data yuridis serta data fisik tanah yang terdapat di dalamnya. Inilah kenapa sertifikat tanah itu hanya boleh diserahkan pada pihak-pihak yang namanya disebutkan di dalam buku tanah. 

Jika kedepannya ternyata tanah berpindah kepemilikan, maka akan dilakukan prosedur yang disebut dengan balik nama tanah. Dengan kamu mengetahui letak nomor sertifikat tanah, maka ini sebenarnya nomor tersebut merekam data-data penting yang menjadi penentu keaslian status suatu tanah. 

Lalu, berbagai hal yang bisa kamu temukan dalam sebuah sertifikat tanah adalah sebagai berikut.

Halaman Pertama

Pada halaman pertama sertifikat tanah, kamu akan menemukan tulisan Badan Pertanahan Republik Indonesia yang dicetak cukup besar lengkap dengan gambar lambang negara Indonesia. Ada juga tulisan Sertifikat (Tanda Bukti Hak).

Selain itu, di halaman ini juga akan tertulis Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menerbitkan sertifikat tersebut. Kemudian, di bagian bawahnya terdapat nomor registrasi yang merupakan kode terbitnya sertifikat yang dimaksud.

Halaman Kedua

Di halaman kedua ini juga ada tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang lengkap dengan lambang negara. Di halaman ini pulalah letak nomor sertifikat tanah berada sekaligus dengan keterangan mengenai wilayah di mana sertifikat yang dimaksud itu berada. 

Baca Juga :

Mau Balik Nama Sertifikat Rumah? Pahami Caranya Dan Biayanya

Halaman Ketiga

Dalam halaman ini, ada tulisan NIB atau yang merupakan singkatan dari Nomor Induk Bidang tanah sekaligus dengan letak tanah. Selain itu, ada juga keterangan asal hak tanah dengan kriteria yang asalnya dari pemberian hak, konversi serta pemecahan atau pemisahan atau penggabungan bidang.

Kriteria ini menjadi petunjuk mengenai asal hak tanah bisa diterbitkan. Di halaman ini pula akan ada nama berikut dengan tanggal lahir atau akta pendirian pemegang hak sertifikat tanah yang dimaksud. 

Lalu di bagian bawah halaman akan ada nama pejabat sekaligus dengan tanda tangan kepala kantor BPN yang menjadi tempat sertifikat ini diterbitkan. 

Halaman Keempat

Halam ini adalah halaman yang memang sengaja dikosongkan. Halaman ini baru akan diisi apabila terjadi pengalihan hak entah karena hibah, jual beli ataupun pewarisan. Apabila pengalihan ini terjadi, nama pemegang hak awal tanah akan dicoret lalu diganti dengan pemegang hak tanah baru.

Halaman Kelima

Dalam halaman ini ada surat ukur lengkap dengan nomor suratnya serta keterangan lainnya. Keterangan lainnya di sini meliputi letak tanah yang dimulai dari keterangan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai desa. 

Di halaman ini juga akan tertera keterangan pelengkap seperti kondisi tanah, peta lokasi, luas tanah, tanda batas sekaligus penunjuk dan juga penetapan batas atas tanah yang dimaksud. 

Halaman Keenam

Halaman keenam tidak lagi menjadi letak nomor sertifikat tanah berada. Sebab, dalam halaman ini yang ada hanya gambar ukur atau gambar tanah yang berupa gambar bidang tanah dimana kondisinya menyesuaikan dengan tanah yang sudah diukur pihak BPN. 

Biasanya gambar tersebut akan dilengkapi skala besar antara 1:500 atau 1:1000 yang fungsinya adalah untuk menunjukkan ukuran tanah sebenarnya. 

Halaman Ketujuh

Halaman ini juga tidak menjadi letak nomor sertifikat tanah berada. Sebab, halaman ini yang merupakan halaman terakhir memuat surat ukur tanah, nama pihak pemohon, nama petugas yang melakukan pengukuran serta nomor surat ukur. 

Selain itu, dilengkapi juga dengan tanggal surat ukur tersebut lengkap dengan nama kepala kantor BPN, nama kepala seksi survei yang dibubuhi tanda tangan masing-masing. 

Jenis-Jenis Sertifikat Tanah

Mengetahui letak nomor sertifikat tanah memang sangat penting, tetapi kamu juga perlu tahu kalau sertifikat tanah itu macam-macam. Macam-macam sertifikat tanah yang umum dimiliki masyarakat adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik

Biasa disingkat dengan SHM, ini merupakan sertifikat yang menjadi bukti atas kepemilikan penuh hak tanah oleh pemilik sertifikat. Diantara legalitas properti tanah, SHM ini adalah yang paling tinggi statusnya. Pasalnya, SHM tidak ada campur tangan dari kepemilikan hak lain. 

Selain itu, yang boleh memilikinya juga hanya warga Indonesia saja. Dengan SHM ini, pemilik sertifikat memiliki kekuasaan penuh yang tidak berbatas waktu. SHM juga bisa diwariskan turun temurun serta bisa diperjual belikan. 

Sertifikat Hak Guna Bangunan

Biasa disingkat dengan HGB, ini merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang tidak dimilikinya. Dengan kata lain, lahan yang dipakai itu bisa saja tanah milik perseorangan, badan hukum maupun milik pemerintah. 

Jangka waktu HGB hanyalah 30 tahun dan bila jangka waktu ini sudah berakhir, maka pemegang sertifikat wajib melakukan perpanjangan maksimal hingga 20 tahun. Dengan kata lain, HGB hanya berlaku paling lama 50 tahun saja. 

Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun

Biasa disingkat dengan SHSRS, ini adalah sertifikat yang berlaku bagi kepemilikan seseorang atas apartemen atau rumah vertikal yang berada di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Sebagai contoh, apartemen yang ada di Jakarta banyak dijual menggunakan sertifikat ini. 

Sertifikat Hak Guna Usaha

Biasa disingkat dengan HGU, ini adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan atas lahan yang telah diatur negara. HGU memiliki jangka waktu tertentu dan pemiliknya harus WNI serta badan hukum yang didirikan di atasnya berkedudukan di Indonesia. 

Akta Jual Beli

Biasa disingkat dengan AJB, ini merupakan akta otentik yang sekaligus menjadi bukti yang legal saat terjadi peralihan hak tanah serta bangunan. AJB dibuat oleh pejabat berwenang dan AJB ini wajib diurus ketika kamu ingin menjual tanah. 

Cara Memeriksa Keaslian Sertifikat Tanah

Bukan hanya mengetahui letak nomor sertifikat tanah saja yang penting, kamu juga harus tahu bagaimana caranya memeriksa keaslian sertifikat tanah. Ini perlu dijadikan perhatian khusus terutama jika kamu ingin terhindar dari oknum yang ternyata menawarkan sertifikat tanah palsu. 

Mendatangi BPN

Pertama, kamu bisa mendatangi BPN langsung dengan membawa bukti pendukung seperti KTP, bukti pembayaran PBB terakhir serta dokumen pendukung lainnya. Biasanya pengecekan ini tidak memerlukan waktu lama, tetapi kamu harus menyediakan dana untuk membayar tarifnya. 

Nanti, jika diketahui sertifikat tanah itu palsu, maka BPN akan mengajukan plotting yang tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan sertifikat menggunakan GPS. Namun kalau sertifikat itu asli, BPN akan memberikan cap pada sertifikat yang dimaksud. 

Menggunakan Jasa PPAT

Tidak hanya bisa mendatangi BPN, kamu juga bisa menggunakan jasa PPAT kalau hanya untuk mengetahui keaslian sertifikat tanah. PPAT akan membantu kamu mendapatkan informasi yang diperlukan secara detail. Ini bisa jadi opsi buat kamu yang tidak ingin repot mengunjungi BPN. 

Periksa Kondisi Fisik Sertifikat

Asli tidaknya sertifikat tanah juga bisa diketahui dari kondisi fisiknya. Sertifikat yang asli sampulnya warna hijau, sedangkan yang palsu biasanya warna abu cenderung gelap. Sertifikat yang asli juga memiliki bentuk cap serta tanda tangan yang sesuai seperti yang dikeluarkan oleh BPN.

Cek Data Sertifikat Melalui Kantor Kelurahan atau Desa

Selain melalui BPN dan PPAT, kamu juga bisa memeriksa keaslian sertifikat tanah dengan mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat.

Biasanya, pihak kelurahan memiliki data administrasi terkait kepemilikan tanah di wilayahnya, seperti riwayat tanah, surat keterangan tanah, atau dokumen pendukung lainnya.

Dengan mencocokkan data yang ada di sertifikat dengan arsip di kelurahan, kamu bisa mengetahui apakah tanah tersebut benar terdaftar dan sesuai dengan informasi pemiliknya. Cara ini cukup efektif sebagai langkah awal sebelum melakukan pengecekan lebih lanjut ke BPN.

Menggunakan Internet

Sekarang kamu bisa loh menggunakan teknologi untuk mengecek keaslian sertifikat tanah. Kamu bisa mengakses aplikasi Sentuh Tanahku, KiosK, BPN Go Mobile atau mengunjungi situs resmi BPN.

Jadi sudah jelas ya apa itu sertifikat tanah serta di mana letak nomor sertifikat tanah? Karena sudah tahu, kedepannya kamu pastikan untuk berhati-hati terutama saat akan melakukan transaksi jual beli tanah supaya tidak rugi.

Temukan Rumah Impianmu Di sini:

Rumah Dijual di Jakarta

Rumah Dijual di Bandung

Rumah Dijual di Surabaya

Rumah Dijual di Yogyakarta

Rumah Dijual di Semarang

Rumah Dijual di Tangerang

Rumah Dijual di Bekasi

Rumah Dijual di Bogor

Rumah Dijual di Depok

Rumah Dijual di Medan

The post Contoh Letak Nomor Sertifikat Tanah yang Benar beserta Penjelasan dari Isi Sertifikatnya appeared first on Blog Mamikos.

Biaya pecah sertifikat tanah perlu menjadi perhatian saat pemecahan aset perlu dilakukan. Biayanya sendiri tidak bisa disebut murah sehingga perlu untuk dipahami benar-benar.

Tetapi, biaya yang mahal ini wajar karena memang terdiri dari beberapa komponen pembiayaan yang perlu dibayarkan oleh pemilik properti.

Apa saja komponen-komponen tersebut dan seperti apa perhitungan biaya pecah sertifikat tanah ini? Informasi lengkapnya bisa kamu temukan di artikel ini!

Apa itu Pecah Sertifikat Tanah?

Baca Juga :

Cara Hitung Harga Tanah per Meter beserta Contohnya yang Mudah Dipahami

Untuk yang masih awam pasti bertanya-tanya apa itu pecah sertifikat tanah. Hematnya, pemecahan sertifikat tanah merupakan sebuah proses pembagian sebidang tanah menjadi beberapa bagian.

Proses ini memerlukan biaya yang nominalnya besar. Maka dari itu, kita perlu tahu berapa besar biaya pemecahan sertifikat tanah yang wajar.

Praktik pemecahan sertifikat tanah ini biasanya terjadi pada skenario pembagian warisan dimana ahli waris tidak tunggal, melainkan terdiri dari dua orang atau lebih.

Kasus lainnya, pemecahan sertifikat tanah juga biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menjual properti tanahnya kepada pembeli.

Misal seseorang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan dari orang tua untuk dirinya sendiri dan juga kakak kandungnya.

Karena kakak kandungnya tidak berniat menjual tanah tersebut, sementara Ia mau menjualnya maka disinilah pemecahan sertifikat tanah perlu dilakukan.

Apabila pemecahan sertifikat berhasil dilakukan, maka sertifikat baru berlaku dan pembeli berhak mendapatkan sertifikat tersebut yang nantinya dilakukan proses balik nama sehingga ada sertifikat baru atas nama pemilik baru.

Sudah tertulis beberapa kali bahwa biaya pecah sertifikat tanah ini tidaklah murah. Lalu, berapa tepatnya? Simak informasi lebih detailnya di bagian berikutnya, ya.

Baca Juga :

Beli Rumah dengan AJB Apakah Aman? Ini Penjelasan dan Risikonya

Berapa Biaya Pecah Sertifikat Tanah?

Biaya pemecahan sertifikat tanah itu mahal karena terdiri dari beberapa komponen yang harus dibayar. Komponen-komponen biaya pecah sertifikat tanah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Biaya Pengukuran

Petugas dari BPN akan melakukan pengukuran ulang tanah berdasarkan standar HSBKU (Harga Satuan Biaya Khusus) yang merupakan besaran tarif dimana perhitungannya berdasarkan luas bidang properti tanah.

Baca Juga :

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah yang Sah meski Tanpa Notaris

Ambil contoh tanah dengan luas 300 m², rumusnya adalah sebagai berikut:

Rumus biaya pengukuran:

(Luas tanah ÷ 500 × HSBKU) + Rp100.000.

Contoh lain, misal tanah dengan luas 300 m² memiliki HSBKU senilai Rp80.000/m², maka biaya yang wajib dibayar adalah senilai Rp148.000.

2. Biaya Pendaftaran

Sama seperti proses terkait kepermintahan lainnya, maka dalam proses pemecahan sertifikat tanah juga ada biaya pendaftaran.

Tidak ada rumus karena lebih sederhana aturannya. Setiap bidang yang merupakan hasil pemecahan sertifikat harus membayar pendaftaran senilai Rp50.000. Maka, apabila sebidang tanah ingin dibagi menjadi tiga, biayanya adalah Rp150.000.

3. Biaya Pemeriksaan Dokumen dan Bidang

Setiap data dari dokumen yang masuk ke BPN, maka akan ada proses pengecekan dokumen, lalu ada juga verifikasi data, dan pemeriksaan langsung di lapangan. Biayanya sendiri cukup bervariasi di tiap daerah, tetapi rata-rata ada di harga Rp250.000.

4. Biaya Transportasi, Konsumsi, dan Akomodasi Petugas

Petugas yang terlibat dalam semua proses pemecahan sertifikat tanah memerlukan transportasi, konsumsi, dan juga akomodasi.

Perlu diketahui bahwa semua keperluan itu menjadi tanggungjawab pendaftar yang ingin memecah sertifikat. Maka, biaya atau fasilitas tersebut juga harus dipersiapkan.

Baca Juga :

8 Daerah Bebas Banjir di Jakarta, Cocok untuk Tempat Tinggal Bersama Keluarga

5. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Biaya pecah sertifikat tanah juga termasuk biaya pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas adanya peralihan hak tanah.

Besaran biayanya memiliki rumus berikut ini:

5% × (Nilai Perolehan Objek Pajak – NPOPTKP

Hasil nilai dari rumus tersebut bisa mencapai berjuta-juta karena tergantung dari berapa harga pasaran tanah dan juga ketentuan pajak yang berlaku di daerah tempat tanah tersebut.

7. Jasa Notaris/PPAT (Opsional)

Yang satu ini sifatnya opsional. Apabila memang mau menggunakan jasa dari notaris atau jasa dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk proses pemecahan sertifikat tanah, maka ada biaya tambahan sebesar 1 hingga 2,5 % dari nilai objek bidang tanah yang mau dipecah.

Itulah rincian komponen-komponen yang membentuk total biaya pecah sertifikat tanah. Ada yang sifatnya memang wajib dan ada juga yang opsional.

Contoh Perhitungan Biaya Pecah Sertifikat Tanah

Agar lebih paham dengan perhitungan biaya pecah sertifikat tanah ini, mari telaah sebuah contoh perhitungan berikut ini:

Ambillah contoh biaya pecah sertifikat tanah untuk tanah yang memiliki luas 300 m² dan perlu dipecah menjadi dua buah bidang tanah:

1. Biaya pengukuran

Rumusnya:

(Luas tanah ÷ 500 × HSBKU) + Rp100.000

Maka, biaya pengukuran untuk tanah seluas 300 m² adalah:

(300 ÷ 500 × 80.000) + 100.000 = Rp148.000.

2. Biaya pendaftaran

Karena tanah seluas 300 m² tersebut akan dibuat menjadi dua bagian, maka biaya serfitikatnya adalah:

2 × 50.000 = Rp100.000

3. Biaya pemeriksaan & TKA

Kita ambil biaya rata-rata yaitu Rp250.000

4. BPHTB

5% × Rp100.000.000 (sebagai contoh saja) = Rp5.000.000

Maka, total biaya pecah sertifikat untuk bidang tanah tersebut adalah senilai Rp5.498.000. Perlu diketahui bahwa biaya ini diluar dari biaya untuk jasa PPAT atau pun notaris.

Bila mau menggunakan jasa notaris atau pun PPAT maka akan ada biaya tambahan yang nilainya adalah sebesar 1 hingga 2,5 % dari nilai tanah, maka karena tanahnya Rp100.000.000, harga jasa bisa menjadi Rp1 hingga Rp2,5 juta.

Itulah contoh sederhana biaya pecah sertifikat tanah seluas tanah 300 m² dengan biaya-biaya standar yang ada di lapangan.

Persyaratan Pecah Sertifikat Tanah

Berikut ini beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai persyaratan pemecahan serfitikat tanah:

1. Fotokopi KTP dan KK pemohon
2. Sertifikat tanah asli
3. Surat kuasa, bila diurus bukan oleh pihak pemilik
4. Peta situasi dan juga denah tanah
5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah bukan tanah sengketa
6. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah dikuasai secara fisik
7. Bukti pelunasan BPHTB

Itulah beberapa dokumen dan bukti-bukti yang menjadi persyaratan untuk bisa melakukan pendaftaran pemecahan sertifikat tanah.

Proses Pecah Sertifikat Tanah secara Mandiri Lebih Hemat

Apabila memang biaya pecah sertifikat tanah yang dipaparkan di atas terasa berat, pemohon bisa melakukan semua prosesnya secara mandiri dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Melengkapi semua dokumen yang menjadi persyaratan pecah sertifikat tanah.
2. Mengajukan permohonan pecah sertifikat tanah ke pihak Kantor Pertanahan di daerah setempat.
3. Mentransfer biaya-biaya pecah sertifikat tanah.
4. Menunggu hingga proses pemecahan sertifikat berhasil atau selesai.
5. Pemohon mengambil sertifikat yang telah dipecah.
6. Proses pemecahan sertifikat tanah ini biasanya membutuhkan waktu maksimal hingga 14 hari kerja bila lancar dan tidak ada kendala.

Sekian prosedur pemrosesan pemecahan sertifikat tanah secara mandiri untuk menghemat biaya. Untuk pengalaman pertama, biasanya ada banyak kejutan dalam urusan seperti ini.

Namun, apabila sudah satu kali berhasil maka pengalamannya bisa sangat berharga karena bisa berguna untuk pemecahan sertifikat tanah lainnya di masa depan. Susah atau sulit di awal tapi jadi mudah di kemudian hari.

Penutup

Demikianlah penjelasan mengenai biaya pecah sertifikat tanah. Ternyata benar, biayanya tidaklah murah karena terdiri dari berbagai komponen yang harus dibayar.

Tetapi, masih ada opsi lain agar biaya pecah sertifikat tanah ini bisa lebih murah, yaitu dengan cara mengurus semuanya secara mandiri mulai dari pengumpulan berkas, pendaftaran, dan proses lanjutan lainnya.

Memang urusan seperti ini termasuk ribet, tetapi kalau suka dengan tantangan bisa lanjut pengurusan sendiri.

Terima kasih telah menyimak hingga sejauh ini. Semoga bermanfaat!

FAQ

Temukan rumah impianmu di sini:

Rumah Dijual di Bandung

Rumah Dijual di Bogor

Rumah Dijual di Jakarta Selatan

Rumah Dijual di Semarang

Rumah Dijual di Tangerang

Rumah Dijual di Surabaya

Rumah Dijual di Medan

Rumah Dijual di Yogyakarta

Rumah Dijual di Depok

Rumah Dijual di Bekasi

The post Biaya Pecah Sertifikat Tanah beserta Contoh Perhitungannya Lengkap dan Terbaru appeared first on Blog Mamikos.

Buat kamu yang berencana mengurus sertifikat tanah, salah satu tahap penting yang perlu dilakukan adalah pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Tahap ini berfungsi untuk memastikan batas fisik tanah sesuai dengan data di sertifikat, sehingga dapat mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Yuk, ketahui biaya dan syarat pengukuran tanahnya di bawah ini!

Biaya Pengukuran Tanah oleh BPN, Berapa Duit?

Baca Juga :

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah di Desa, Ini Estimasi dan Cara Hitungnya

Besaran biaya ditentukan berdasarkan luas bidang tanah dan peruntukannya (pertanian atau non-pertanian). Misalnya:

1. Jika luas tanah 600 m² untuk penggunaan non-pertanian di Jawa Barat, maka total biaya ukur ke Kantor Pertanahan (Kantah) sekitar Rp360.000.
2. Untuk bidang tanah 950 m² non-pertanian di Kalimantan Timur, biayanya sekitar Rp492.000.

Angka tersebut bisa berbeda tergantung provinsi dan luas tanah yang akan diukur.

Syarat Mengajukan Pengukuran Tanah
Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

1. Formulir permohonan harus diisi lengkap + ditandatangani.
2. Fotokopi KK dan KTP kamu serta kuasa (jika dikuasakan).
3. Fotokopi sertifikat tanah dan akta pendirian (bagi badan hukum).
4. Pernyataan telah memasang tanda batas.

Alur dan Durasi Pengukuran Tanah
Kamu cukup datang ke Kantor Pertanahan setempat dan menyerahkan berkas di loket layanan.

Setelah berkas diverifikasi dan biaya dibayarkan, petugas akan menjadwalkan pengukuran lapangan. Kamu nanti akan diminta hadir saat proses berlangsung.

Hasil pengukuran akan dituangkan dalam peta bidang atau surat keterangan tanah yang bisa diambil setelah proses selesai.

Durasi pengerjaan bervariasi tergantung luas tanah:

– Maksimal 12 hari kerja untuk tanah di bawah 40 hektar.
– Sekitar 30 hari kerja untuk tanah di atas 40 hektar.

Baca Juga :

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Syarat Berkas, Biaya dan Langkah Prosesnya

Penutup

Nah, itulah ulasan ringkas seputar biaya pengukuran tanah oleh BPN agar kamu paham dan bisa mengurus sertifikat tanah dengan lebih siap dan efisien.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Biaya Pengukuran Tanah oleh BPN, Berapa Duit? Ini Cara Hitungnya appeared first on Blog Mamikos.

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah di Desa, Ini Estimasi dan Cara Hitungnya – Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atas sebidang tanah.

Bagi pemilik tanah di desa, mengetahui estimasi biaya pembuatan sertifikat sangat diperlukan. Dengan begitu, kamu bisa mempersiapkan anggaran sebelum mengurus prosesnya ke BPN.

Lalu, berapa biaya pembuatan sertifikat tanah di desa? Simak ulasan berikut.

Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah di Desa

Baca Juga :

Ini Letak dan Contoh Nomor Sertifikat Tanah yang Benar, Jangan Sampai Salah

Besarnya biaya pengurusan sertifikat tanah umumnya dihitung berdasarkan luas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Biaya pendaftaran tanah pertama kali: Rp50.000 per bidang. Setelah itu, dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah oleh petugas BPN. Tarifnya dihitung dengan rumus berikut:

1. Luas tanah ≤ 10 hektar: (Luas Tanah ÷ 500 × HSBKu) + Rp100.000
2. Luas tanah > 10 hektar – 1.000 hektar: (Luas Tanah ÷ 4.000 × HSBKu) + Rp14.000.000
3. Luas tanah > 1.000 hektar: (Luas Tanah ÷ 10.000 × HSBKu) + Rp134.000.000

HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus untuk pengukuran, nilainya Rp80.000.

Biaya Pemeriksaan Tanah
Untuk permohonan tertentu, seperti Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, atau Pengakuan Hak Atas Tanah, akan dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia 

A. Rumus biayanya adalah:
(Luas Tanah ÷ 500 × HSBKpa) + Rp350.000
*HSBKpa (Harga Satuan Biaya Khusus pemeriksaan tanah) ditetapkan sebesar Rp67.000.

Selain biaya resmi, terdapat juga kebutuhan transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk petugas BPN yang bertugas di lapangan. Besarannya tidak diatur secara resmi, namun umumnya berkisar sekitar Rp250.000.

Contoh Perhitungan
Misalnya, kamu ingin membuat sertifikat tanah dengan luas 700 m², berikut estimasi biayanya:
– Biaya pendaftaran: Rp50.000
– Biaya pengukuran: (700 ÷ 500 × Rp80.000) + Rp100.000 = Rp212.000
– Biaya pemeriksaan tanah: (700 ÷ 500 × Rp67.000) + Rp350.000 = Rp443.800
– Biaya transportasi/akomodasi: Rp250.000
Total biaya = Rp955.800

Perlu diperhatikan, jumlah tersebut belum termasuk biaya pembuatan akta tanah maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga :

Contoh Letak Nomor Sertifikat Tanah yang Benar beserta Penjelasan dari Isi Sertifikatnya

Penutup

Itulah ulasan lengkap tentang biaya pembuatan sertifikat tanah di desa lengkap dengan estimasi dan cara hitungnya.

Temukan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya hanya di blog Mamikos Info, ya!

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah di Desa, Ini Estimasi dan Cara Hitungnya appeared first on Blog Mamikos.

Mudah! Ini Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL, Cek Syarat dan Tahapannya! – Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk memiliki kekuatan hukum aset properti termasuk tanah harus memiliki sertifikat.

Nah, pemerintah ternyata memiliki suatu program yang memungkinkan masyarakat memiliki sertifikat tanah secara gratis bernama PTSL.

Mau tahu lebih lanjut tentang program sertifikat tanah gratis PTSL ini? Yuk, simak artikel ini hingga tuntas!

Ini Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL

Perlu menjadi catatan bahwa PTSL atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan sebuah program inisiatif pemerintah yang peranannya penting.

Hal tersebut karena dengan program ini maka pemerintah mampu memberikan sebuah kepastian hukum dan hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui program pemerintah yang satu ini, masyarakat akan mampu memiliki sertifikat atas tanahnya dengan gratis atau dengan hanya mengeluarkan biaya yang terjangkau.

Seperti apa program PTSL? Yuk, kenalan dulu dengan programnya di bagian berikut ini!

Apa itu Program PTSL?

PTSL merupakan sebuah program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia secara serentak dalam waktu yang sama.

Program ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan akan berakhir tepat pada tahun ini. Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin.

Tujuan dari program ini semata-mata adalah untuk mempercepat proses sertifikasi dari tanah yang rakyat miliki sehingga mereka memiliki kepastian hukum yang kuat.

Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat pun terjamin dari adanya sengketa tanah atau pun masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Untuk bisa mengikuti program ini, tentu ada persyaratan yang harus masyarakat penuhi agar prosesnya bisa lancar. Seperti apa? Simak persyaratan dan ketentuannya di bagian selanjutnya, ya.

Baca Juga :

Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Beserta Prosedurnya

Syarat dan Ketentuan PTSL

Demi proses sertifikasi tanah yang lancar dan terhindar dari masalah sengketa ke depannya, maka masyarakat yang ingin mengikuti program ini perlu memenuhi persyaratannya.

Berikut ini beberapa syarat yang wajib masyarakat penuhi:

1. Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia atau WNI.
2. Pendaftar memiliki sebidang tanah yang belum ada sertifikatnya. Hal ini menjadi syarat mutlak agar sertifikat yang nanti dikeluarkan tidak menjadi double.
3. Kepemilikan atas tanah tak bersertifikat tersebut memiliki bukti. Bukti tersebut bisa berupa akta jual beli tanah, akta hibah tanah, surat letter C, dan ataupun berita acara kesaksian.
4. Tanah yang ingin masyarakat sertifikasi merupakan tanah yang sedang tidak ada dalam situasi sengketa dengan pihak manapun. Artinya, masyarakat hanya boleh mendaftarkan tanah yang bebas sengketa.
5. Masyarakat mengikuti seluruh rangkaian program PTSL dengan runut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan berlakukan oleh pemerintah.

Nah, itulah beberapa persyaratan yang harus masyarakat penuhi untuk bisa membuat sertifikat tanah bagi tanah miliknya yang belum tersertifikasi.

Bagaimana dengan persyaratan administrasinya? Berikut ini beberapa dokumen yang harus masyarakat penuhi untuk mengikuti program PTSL:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Surat permohonan PTSL
3. Bukti kepemilikan tanah (Letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris)
4. Surat pernyataan pemasangan batas tanah yang telah disepakati oleh pemilik tanah sekitar
5. Berita acara kesaksian dari minimal dua saksi terkait dengan kepemilikan tanah
6. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) pada tahun berjalan
7. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (syarat yang satu ini dapat dibebaskan bagi warga kurang mampu)

Demikianlah persyaratan dokumen untuk keperluan administrasi cara membuat sertifikat tanah gratis PTSL.

Menyinggung persyaratan terakhir mengenai rangkain PTSL, prosedurnya bisa kamu baca di bawah ini, ya!

Baca Juga :

Cara Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli, Syarat dan Biayanya Lengkap

Tahapan Pendaftaran PTSL

Berikut ini tahapan pendaftaran dari mulai penyuluhan akan apa itu PTSL, pendataan, dan hingga penerbitan sertifikat lengkap:

1. Pendaftaran

Masyarakat mengajukan permohonan ke Kantor Desa / Kelurahan atau kantor pertanahan.

2. Penyuluhan

Selanjutnya, masyarakat pendaftar akan mendapatkan penyuluhan mengenai program PTSL dari petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tujuannya adalah agar masyarakat menerima dan mengerti informasi dari program ini dengan baik seperti persyaratan, ketentuan, dan prosedur pendaftarannya.

3. Pendataan

Lalu, petugas pun akan melakukan pendataan akan tanah yang memang akan disertifikatkan. Tahapan ini termasuk pengukuran dan juga pemasangan tanda batas. Pengukuran ini wajib akurat agar tidak ada sengketa di kemudian hari.

4. Pengumpulan Data Yuridis

Semua dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan bukti kepemilikan tanah harus masyarakat serahkan. Nantinya, dokumen ini pun akan petugas verifikasi agar semuanya absah.

5. Pengumuman

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman ini bertujuan agar data tanah yang telah masuk bisa mendapatkan tanggapan masyarakat.

Bila ada yang keliru, masyarakat bisa melakukan sanggahan agar data sesuai dan tidak ada lagi ketidaksesuaian data.

6. Penerbitan Sertifikat

Bila tidak ada sanggahan dari masyarakat sama sekali, maka sertifikat tanah pun akan BPN terbitkan. Sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan tanah sah pun menjadi miliki peserta pendaftar program PTSL.

Demikianlah prosedur program PTSL mulai dari pendaftaran hingga akhirnya sertifikat terbit. Secara teori memang terlihat mudah dan memang seharusnya mudah.

Namun, pada saat di lapangan berbagai masalah biasanya muncul. Saat seperti itulah masyarakat diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan pihak petugas BPN.

Baca Juga :

Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Berkas Persyaratan dan Rincian Tarifnya

Biaya PTSL 

Mungkin kamu bertanya-tanya dalam judul artikel ini terpampang kata gratis tapi kok ada bagian yang membahas tentang biaya. Ya, memang seperti ini adanya.

Ada beberapa bagian yang memang gratis dengan biaya yang ditanggung pemerintah seperti:

1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang PTSL
2. Pengumpulan data fisik dan yuridis
3. Pengukuran dan validasi tanah
4. Penerbitan sertifikat tanah

Nah, itulah biaya-biaya yang menjadi tanggungan pemerintah pada program PTSL. Kendati demikian, ada beberapa hal yang biayanya menjadi tanggungan masyarakat, seperti:

1. Biaya pembuatan dan juga pemasangan pembatas tanah
2. Seluruh biaya keperluan administrasi dokumen dan fotokopi serta materai
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) (pengecualian untuk masyarakat berpenghasilan rendah)

Nah, itulah biaya-biaya yang harus masyarakat keluarkan bila mengikuti sertifikasi tanah melalui program PTSL.

Selain itu, ada juga biaya tambahan berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 2017. Biaya ini peruntukannya adalah biaya administratif tingkat desa dan juga pemasangan batas tanah, yaitu:

1. Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000
2. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepri): Rp350.000
3. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000
4. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000
5. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000

Demikianlah biaya-biaya yang masing-masing menjadi tanggungan pemerintah dan juga tanggungan masyarakat pendaftar program PTSL.

Keuntungan Mengikuti PTSL

Meski akhirnya memang masyarakat membayar, namun nominalnya jauh lebih kecil daripada membuat secara mandiri tidak melalui program PTSL.

Selain itu, tentunya ada beberapa keuntungan dari cara bikin sertifikat tanah gratis PTSL ini, seperti:

1. Dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki karena merupakan bukti kepemilikan yang sah dan kuat.
2. Selain itu, sertifikat tanah juga mampu meningkatkan harga jual tanah yang masyarakat miliki. Tanah dengan sertifikat lengkap tentunya lebih pembeli minati karena memiliki kepastian hukum.
3. Bila akan melakukan transaksi jual beli tanah, adanya sertifikat tanah tentu akan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Proses jual beli lebih cepat dan aman bila sudah ada sertifikat.
4. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat pun akan terhindar dari sengketa tanah. Sebagai bukti yang kuat, masyarakat pemilik tanah bersertifikat memiliki kedudukan yang pasti di mata hukum.

Itulah beberapa keuntungan dari mengikuti program sertifikat tanah gratis PTSL yang akan masyarakat dapatkan.

Baca Juga :

Cari Tahu Cara Membedakan Sertifikat Tanah/Rumah Asli & Palsu

Penutup

Cara bikin sertifikat tanah gratis PTSL merupakan sebuah kesempatan emas bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki sertifikatnya.

Hal ini karena memang ada banyak keuntungan yang akan masyarakat dapatkan seperti nilai jual meningkat, adanya kepastian hukum, terhindar dari sengketa, dll.

Berminat untuk mendapatkan sertifikat tanah? Kamu bisa ikuti cara bikin sertifikat tanah gratis PTSL seperti yang dibahas di sini. Bila menginginkan informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mendatangi kantor BPN.

Terima kasih telah membaca sejauh ini. Semoga bermanfaat!

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Mudah! Ini Cara Bikin Sertifikat Tanah Gratis PTSL, Cek Syarat dan Tahapannya! appeared first on Blog Mamikos.

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Syarat Berkas, Biaya dan Langkah Prosesnya – Tahukah kamu bahwa tanah merupakan salah satu aset yang wajib dilindungi?

Perlindungan terhadap tanah sendiri bisa kamu lakukan dengan mendaftarkan konversi hak tanah kepada kantor pertanahan di wilayah terdekat.

Tindakan ini perlu dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Itu sebabnya, kamu perlu mengetahui bagaimana cara membuat sertifikat tanah yang baik dan benar.

Cara Membuat Sertifikat Tanah (Syarat Berkas)

Masih banyak masyarakat yang abai akan perlindungan tanah mereka. Dengan alasan karena bingung terkait syarat berkas, biaya, dan langkah-langkah dalam pembuatannya.

Nah, jika kamu salah satu dari masyarakat yang masih bingung cara mendaftarkan sekaligus membuat sertifikat tanah, yuk simak pembahasan di bawah terkait bagaimana cara pembuatan sertifikat tanah.

Baca Juga :

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah Beserta Syaratnya

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah

Ketika hendak melakukan pengurusan sertifikat tanah pastikan sudah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.

Selain itu, cek juga apakah syarat yang diminta lembaga pertanahan sudah sesuai atau tidak.

Adapun syarat-syarat yang kamu butuhkan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

1. SHGB (Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan)

SHGB atau Sertifikat Hak Guna Bangunan umumnya dilampirkan ketika melakukan transaksi properti. Melalui SHGB, itu berarti kamu memiliki hak penuh atas bangunan yang telah kamu beli.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa SHGB merupakan dokumen yang mencakup hak serta kewenangan terhadap seseorang oleh pemerintah maupun pengelola tanah atau pejabat yang bersangkutan.

Meskipun memiliki jangka waktu hanya pada angka 30 tahun saja, namun kamu tetap dapat memperpanjang hingga maksimal 20 tahun.

Artinya, SHGB memiliki masa berlaku paling lama di angka 50 tahun.

2. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Di Indonesia, untuk mendirikan gedung, maka dibutuhkan Izin Mendirikan Bangunan atau yang lebih dikenal dengan IMB.

Di dalam IMB, kamu akan menjumpai data-data terkait bangunan milikmu mulai dari jumlah lantai, peruntukan, hingga lampiran detail teknisnya.

Nah, dalam cara membuat sertifikat tanah, kamu membutuhkan IMB sebagai salah satu dokumen pendukung.

Sebab, IMB hadir sebagai landasan sah untuk kamu dalam mendirikan sebuah bangunan. Untuk membuat sertifikat tanah, maka kamu harus mengumpulkan fotokopi IMB sebagai syaratnya.

Jadi, tidak perlu menyerahkan dokumen asli kepada petugas pembuat sertifikat tanah.

Sementara, bagi kamu yang belum memiliki IMB, maka dibutuhkan upaya pengajuan permohonan IMB.

Caranya, ajukan di loket PTSP di kantor kecamatan terdekat dan pahami terlebih dahulu Pergub No.129 Tahun 2012 terkait cara-cara pemberian pelayanan bidang perizinan untuk bangunan.

Syarat Pengajuan IMB

Selain itu, jangan lupakan beberapa syarat berikut saat hendak mengajukan permohonan IMB rumah tinggal.

1. Formulir PIMB lengkap dengan tanda tangan,
2. FC akte perusahaan,
3. FC KTP pemohon atau pemilik tanah,
4. FC NPWP pemohon atau pemilik tanah,
5. FC surat kepemilikan tanah yang bisa berupa kartu kavling dari pemerintah daerah atau pusat yang sudah dilakukan legalisasi pemerintah maupun instansi penerbit kartu kavling,
6. FC surat tagihan serta pembayaran PBB di tahun berjalan,
7. KRK atau Ketetapan Rencana Kota dari PTSP (5 lembar),
8. RTLB atau Rencana Tata Letak Bangunan (5 lembar),
9. FC SIPPT dari Gub. Ketika luas tanah yang diajukan 5000 M2 atau lebih dari luas tersebut,
10. Gambar rencana arsitektur (5 set),
11. Rekomendasi TPAK guna perencanaan arsitektur bangunan jika termasuk golongan pemugaran A, B, maupun C,
12. RAB yang ditandatangani perencana konstruksi dengan ketentuan hanya untuk bangunan bertingkat berbentang lebih dari 5 meter (4 set).

Setelah kamu memenuhi syarat-syarat di atas, petugas yang berwenang nantinya akan membuatkan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi IMB terlebih dahulu untuk diberikan kepada si pemohon.

Melalui surat tersebut, kamu akan mengetahui berapa retribusi IMB yang perlu dibayarkan ke kas daerah maupun bank di kecamatan terdekat.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan bukti lunas yang ditandakan pada SKRD.

Nah, SKRD yang sudah tertanda lunas bisa kamu serahkan kepada PTSP kembali sehingga permohonan IMB bisa segera diproses dan diterbitkan.

Setelah jadi, kamu bisa mengambilnya di tempat yang sama saat melakukan pengurusan yaitu di loket PTSP kecamatan sehingga berkas untuk melakukan cara membuat sertifikat tanah bisa kamu kumpulkan satu per satu.

3. KTP/Kartu Tanda Penduduk dan KK/Kartu Keluarga

KTP atau kartu tanda penduduk tentunya sudah bukan menjadi benda asing lagi bagi kita.

Pasalnya, KTP sendiri merupakan kartu identitas yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia saat sudah berumur 17 tahun.

Saat hendak mengurus sertifikat tanah, kamu juga perlu mempersiapkan kartu identitas satu ini sebagai syarat lain di samping beberapa syarat yang sudah disebutkan.

Selain KTP, kamu juga perlu mengumpulkan KK atau kartu keluarga. Setiap keluarga yang ada di Indonesia dan asli WNI, tentu sudah pasti memiliki kartu keluarga sebagai bentuk dokumen kekeluargaan yang diakui oleh negara.

4. SPPT PBB

Dokumen lain yang juga termasuk sebagai syarat dalam pembuatan sertifikat adalah SPPT PBB. Apa itu SPPT PBB?

SPPT PBB sendiri merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Di mana, SPPT PBB ini dikeluarkan oleh kepala KPP terkait pajak terutang yang wajib dibayarkan selama satu tahun pajak.

Sementara, isi dari dokumen satu ini berupa besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang wajib dilunasi oleh setiap wajib pajak dalam waktu sesuai dengan ketentuan.

Dalam persiapan pembuatan sertifikat tanah, kamu juga perlu mempersiapkan dokumen satu ini.

Untuk memperoleh dokumen satu ini supaya cara membuat sertifikat tanah bisa berjalan dengan lancar, maka kamu bisa mengambil di kantor kelurahan, kepala desa, maupun di KPP Pratama/KPPBB.

Bisa juga diurus di tempat objek pajak terdaftar maupun beberapa lokasi lainnya yang bisa mengeluarkan SPPT.

Untuk memudahkan pelayanan jarak jauh, umumnya dalam pengaturan SPPT dilakukan pengiriman melalui kantor pos atau giro sebelum nantinya diantarkan oleh pihak desa atau kelurahan.

5. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan

Cara membuat sertifikat tanah memang membutuhkan beberapa syarat yang erat kaitannya dengan bangunan milikmu.

Di antaranya adalah surat kepemilikan lahan. Surat kepemilikan lahan atau yang dikenal juga dengan SKT sebenarnya memiliki definisi sebagai surat yang menegaskan riwayat tanah sebagai bukti tertulis yang bisa membuktikan kepemilikan tanah guna kepentingan sertifikat tanah.

Selain itu, terdapat macam-macam surat tanah yang bisa digunakan untuk bukti kepemilikan tanah guna syarat tambahan dalam pendaftaran tanah. Di antara jenis tersebut adalah sebagai berikut.

A. Petok D

Jenis pertama yang bisa dikatakan sebagai surat pernyataan kepemilikan tanah atau lahan adalah Petok D.

Sebelumnya, Petok D memiliki kekuatan setara dengan sertifikat tanah. Namun, kini pernyataan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Kini, petok D hanya bisa dianggap sebagai alat bukti pembayaran tanah oleh pengguna tanah dan memiliki sifat lemah jika hendak dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah.

B. Girik

Selanjutnya terdapat surat girik yang juga memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan tanah.

Sementara, surat ini umumnya menunjukkan kepemilikan lahan guna kepentingan perpajakan. Isi dari girik sendiri yakni ada nomor, pemberian hak tanah jika sebelumnya merupakan sebuah warisan maupun hasil jual beli, dan luas tanah.

Nah, kepemilikan dari surat satu ini bisa diperkuat dengan hadirnya akta jual beli.

C. Letter C

Kemudian terdapat letter C atau surat kepemilikan atas lahan maupun tanah oleh seseorang di kantor desa atau kantor kelurahan.

Umumnya, surat satu ini berbentuk seperti buku dengan isi berupa catatan penarikan pajak lengkap dengan keterangan identitas tanah.

Akan tetapi, biasanya letter C memuat data-data yang kurang lengkap sebab pemeriksaan maupun pengukuran lahan yang dilakukan kurang akurat.

Gambaran Pengurusan Surat Tanah

Itulah syarat mendapatkan surat kepemilikan tanah yang hendak dimasukkan kedalam syarat memperlancar cara membuat sertifikat tanah yang sedang diperjuangkan.

Kamu harus melengkapi dokumen-dokumen seperti FC KTP dari si pemohon, FC KK si pemohon, FC saksi-saksi, membawa surat yang menyatakan tanah tidak sedang dalam sengketa, FC PBB-P2 di tahun berjalan, dan matrai sesuai keperluan.

Usai semua syarat terpenuhi, selanjutnya kamu bisa mengajukan surat pernyataan kepemilikan tanah yang diinginkan dengan mengajukan permohonan administrasi terlebih dahulu kepada Kades maupun Lurah setempat.

Selanjutnya, kamu bisa mengisi formulir yang disediakan oleh kantor desa maupun kelurahan yang bersangkutan.

Biasanya, setelah mengajukan permohonan dan melengkapi formulir yang disediakan, maka pihak yang berwenang akan memasang pengumuman selama 30 hari di lokasi tanah yang hendak diurus.

Tujuannya, supaya mudah terlihat dan tentunya dapat terbaca oleh orang lain guna mengantisipasi sengketa yang bisa saja terjadi.

Sementara, di bidang tanah yang dimohonkan, maka dilakukan penomoran titik koordinat dengan memanfaatkan GPS serta diperjelas di gambar bidang tanah yang diurus.

Paling tidak, kamu membutuhkan waktu kurang lebih selama 35 hari untuk mengurus surat kepemilikan tanah untuk memperlancar cara membuat sertifikat tanah yang hendak diperjuangkan.

Baca Juga :

Cara Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli, Syarat dan Biayanya Lengkap

Biaya yang Dibutuhkan Membuat Sertifikat Tanah

Tahukah kamu, biaya dalam pembuatan sertifikat tanah ternyata bergantung pada lokasi dan luas tanah yang didaftarkan.

Secara garis besar, semakin luas tanahnya dan strategis lokasinya, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sertifikat tanah juga dapat semakin tinggi.

Meskipun demikian, kamu tidak perlu bingung dan khawatir terkait bagaimana cara membuat sertifikat tanah dari segi biayanya.

Sebab, semuanya sudah terangkum dalam PP No. 128 tahun 2015 terkait jenis dan tarif yang bisa dipergunakan sebagai patokan biaya dalam membuat sertifikat tanah.

Sementara, dalam tarif atau biaya pengukuran serta pemetaan batas bidang suatu tanah bisa dihitung berdasarkan rumus berikut.

Luas tanah hingga 10 ha

Tarif = (Luas Tanah/500 x Harga satuan biaya khusus) + Rp100.000. Harga satuan biaya khusus sendiri berkaitan dengan harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran untuk komponen belanja bahan serta honor yang berkaitan dengan output atau keluaran kegiatan.

Luas tanah lebih dari 10 ha hingga 1000 ha

Tarif = (Luas Tanah/4000 x Harga satuan biaya khusus) + Rp14.000.000

Luas tanah lebih dari 10000 ha

Tarif = (Luas Tanah/10000 x Harga satuan biaya khusus) + Rp134.000.000

Dengan menggunakan patokan rumus di atas, maka kamu bisa menaksir sendiri berapa biaya yang nantinya dibutuhkan untuk membuat sertifikat tanah.

Sedangkan untuk biaya pendaftarannya sendiri bisa dikatakan cukup ekonomis. Yakni hanya Rp50.000 saja.

Lantas, bagaimana dengan cara membuat sertifikat tanah?

Setelah kamu mengetahui syarat dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat tanah, maka di bawah ini adalah langkah yang perlu kamu lakukan untuk membuatnya.

Baca Juga :

Contoh Surat Pernyataan Bermaterai Dilengkapi dengan Cara Membuatnya yang Baik dan Benar

Proses Membuat Sertifikat Tanah

Supaya ada gambaran tentang apa saja yang dilakukan dalam proses pengurusan sertifikat tanah, berikut adalah cara yang harus kamu lakukan dalam membuat sertifikat tanah.

Urutan pada langkah proses di bawah ini tidak bersifat kaku. Pastikan saja alurnya sudah betul dan tidak melangkahi pihak-pihak yang punya kepentingan.

1. Mengunjungi kantor BPN

Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengunjungi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Caranya, sesuaikan lokasi BPN berdasarkan dengan wilayah tanah yang hendak didaftarkan. Kemudian, jangan lupa beli formulir pendaftaran di kantor tersebut.

Setelah itu, kamu akan memperoleh map biru dan map kuning dan lanjutkan dengan pembuatan janji bersama petugas terkait kapan pengukuran tanah dilakukan.

2. Pengukuran di lokasi

Setelah kamu membuat janji pengukuran dengan petugas, maka cara membuat sertifikat tanah poin selanjutnya adalah eksekusi pengukuran itu sendiri.

Namun, perlu kamu perhatikan bahwa pengukuran hanya bisa dilakukan usai berkas permohonan sudah lengkap.

Selain itu, pengukuran juga sudah bisa dilakukan jika si pemohon sudah menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan.

Lantas, siapa yang melakukan pengukuran? Setelah selesai melengkapi seluruh persyaratan pengukuran, maka petugas yang berwenang akan melakukan pengukuran dengan batas-batas tetap diarahkan oleh si pemohon atau kuasa dari pemohon.

3. Penerbitan sertifikat tanah sebagai hak milik

Langkah membuat sertifikat tanah berikutnya adalah penerbitan sertifikat tanah usai pengukuran tanah selesai dilakukan.

Biasanya, setelah pengukuran selesai, kamu akan memperoleh data yang berkaitan dengan surat ukur tanah dengan isi sebagaimana kondisi sebenarnya.

Surat tersebut dipergunakan untuk memproses sertifikat tanah yang kamu inginkan.

Oleh sebab itu, jika suratnya sudah jadi, maka kamu tinggal menunggu dikeluarkannya surat keputusan terkait sertifikat tanah milikmu nantinya.

4. Pembayaran Bea perolehan

Tahapan selanjutnya adalah pembayaran bea perolehan hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah BPHTB.

Ketika semua langkah di atas sudah selesai hingga keputusan final, maka kamu akan dibebankan BPHTB ini sambil menunggu sertifikat tanah berhasil diterbitkan.

Sementara, lama waktu yang dibutuhkan dalam penerbitannya adalah setengah hingga satu tahunan.

Untuk memastikannya, sesekali komunikasikan dengan petugas BPN yang bersangkutan perihal kapan sertifikat tanah yang sedang kamu urus bisa diambil.

Perlu kamu ketahui juga, bahwa selain melalui BPN, kamu juga bisa mengurus sertifikat tanah melalui PPAT.

Akan tetapi, bisa jadi dalam harga pembuatannya bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan biaya pembuatan melalui BPN.

Dan perlu diingat, bahwa dalam pembuatan atau pengurusannya, lakukan saja sendiri dan hindari menggunakan cara-cara yang meragukan maupun melalui calo.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan mu nantinya.

Sebaliknya, sertifikat tanah akan sangat berguna bagi kamu yang hendak menjual tanah di kemudian hari.

Baca Juga :

Contoh Surat Gugatan Cerai Dilengkapi Petunjuk Cara Mengisinya Lengkap

Kesimpulan

Surat tanah ini bisa meningkatkan harga penjualan tanah yang akan kamu jual tersebut. Oleh karena itu kamu perlu tahu cara membuat sertifikat tanah ini.

Meskipun dilakukan oleh tangan sendiri, kamu tetap perlu berhati-hati dalam mempersiapkan segala sesuatunya guna memperlancar pendaftaran cara membuat sertifikat tanah yang dilakukan.

Cek kembali berkas-berkas yang diperlukan, perhatikan setiap komponen yang dicantumkan didalamnya, dan jangan lupa siapkan biaya dengan menabung jauh-jauh hari sehingga tidak merasa kaget di saat waktu pembayaran tiba.

Dengan mengetahui cara membuat sertifikat tanah lengkap dengan syarat berkas, biaya, dan langkah-langkahnya, diharapkan kamu tidak bingung lagi perihal pendaftaran tanah.

Selain itu, dengan membaca artikel ini, kamu juga bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat tanah dengan matang.

Sehingga diharapkan setiap proses yang kamu lakukan dalam pengurusan sertifikat tanah bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Membuat Sertifikat Tanah, Syarat Berkas, Biaya dan Langkah Prosesnya appeared first on Blog Mamikos.

Cara Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli, Syarat dan Biayanya Lengkap – Pemecahan sertifikat tanah jual beli seringkali menjadi suatu beban bagi pemilik tanah, bagaimana tidak? Kamu harus melalui banyak tahapan agar pembagian sertifikat tanah tidak menjadi masalah kedepannya.

Walaupun demikian untuk kelancaran jual beli tanah, kamu harus siap untuk mengikuti segala proses serta aturan yang telah berlaku di Indonesia.

Namun disini Mamikos akan membahas bagaimana pemecahan sertifikat tanah jual beli atas nama pribadi.

Syarat dan Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli

Pemecahan sertifikat tanah merupakan hal lumrah yang pasti dilakukan oleh setiap pemilik tanah, jika kamu adalah salah satunya, artinya kamu siap menyerahkan sebagian kepemilikan tanah kamu kepada orang lain.

Selain untuk urusan jual beli, biasanya pemecahan sertifikat tanah dilakukan untuk pembagian harta warisan yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris.

Nah, daripada kamu penasaran dan bingung apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosedurnya. Berikut Mamikos  berikan informasinya:

Baca Juga :

Contoh Surat Pernyataan Bermaterai Dilengkapi dengan Cara Membuatnya yang Baik dan Benar

1. Menyiapkan Syarat dan Ketentuan

Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah, menyiapkan segala syarat dan ketentuan dari prosedur pemecahan sertifikat tanah, yaitu berupa dokumen-dokumen tanah.

Dokumen dan surat-surat tanah merupakan suatu hal yang penting dalam urusan jual beli tanah, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dalam hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas kepemilikan tanah.

Pastikan semua dokumen permohonan terdata dengan lengkap, dan telah tercantum  tanda tangan pemohon disertakan materai yang terlampir.

Inilah beberapa dokumen yang wajib kamu siapkan sebelum datang ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN):

• Fotokopi identitas diri (KTP dan KK dari pemohon)
• Sertifikat tanah asli
• Fotokopi SPPT PBB (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
• Surat permohonan pemecahan sertifikat tanah
• Surat informasi tanah (sketsa gambar lokasi, luas tanah, letak tanah) yang ditandatangani oleh pemohon
• Surat kuasa (jika tanah dikuasakan)
• Bukti SSP/PPh
• Izin perubahan tanah (jika ada perubahan penggunaan tanah)

Itulah dokumen-dokumen yang harus kamu siapkan sebelum diajukan ke kantor BPN. Perlu diketahui, bahwa ada beberapa dokumen yang tidak perlu kamu sertakan tergantung dengan kondisi dan situasi.

2. Mengurus Persyaratan ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN)

Setelah menyiapkan segala persyaratan dan ketentuan jual beli tanah, sekarang saatnya kamu berkunjung ke kantor BPN sesuai domisili. Berikut prosedur yang harus kamu lakukan:

• Serahkan dokumen persyaratan yang telah kamu persiapkan
• Pihak BPN akan memberikan formulir yang wajib diisi oleh pemohon atau kuasa diatas materai
• Mendapatkan tanda terima sebagai bukti telah melakukan pendaftaran dokumen tanah

Setelah resmi terdaftar di kantor BPN, maka nanti akan ada pihak mereka yang berkunjung untuk memeriksa lokasi tanah.

Baca Juga :

3 Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat Agar Cepat Laku dan Cuan

3. Pengukuran Tanah

Walaupun kamu telah memberikan surat informasi luas tanah, namun pihak BPN wajib melaksanakan prosedur dengan mendatangi lokasi tanah yang telah kamu daftarkan.

Pengukuran tanah merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan data tanah yang telah kamu ajukan ke kantor BPN.

Pengukuran lokasi tanah, harus didampingi oleh pemohon atau kuasanya agar tidak ada kesalahpahaman antara dua pihak.

Pihak BPN yang bertugas akan mengukur luas tanah secara detail serta memastikan batas-batasannya.

Dikarenakan proses pengukuran tanah membutuhkan waktu yang tidak sebentar (tergantung luas tanah) BPN menciptakan teknologi baru yakni pengukuran luas tanah secara digital.

Namun hal ini perlu kerjasama dengan pemohon dengan memasang patok pembatas terlebih dahulu, agar memudahkan proses pendataan. Jika menggunakan metode ini, maka proses pengukuran tanah akan jauh lebih efektif.

4. Penerbitan Surat Ukur Tanah Setelah Dipecah

Jika proses pengukuran tanah sudah selesai, kamu akan mendapatkan surat ukur tanah dari pihak BPN yang telah ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan.

Setelah tahap ini, kamu harus menunggu hingga mendapatkan penerbitan sertifikat yang telah ditandatangani oleh kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

5. Pemecahan Sertifikat Selesai

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan, kamu membutuhkan waktu 15 hari dalam proses pemecahan satu bidang tanah.

Untuk mendapatkan sertifikat tanah selesai memang membutuhkan waktu yang lama, namun setidaknya kamu telah menyelesaikan serangkaian proses pemecahan sertifikat tanah jual beli.

Baca Juga :

Contoh Surat Lamaran Kerja Tanpa Lowongan dan Posisi beserta Cara Melamarnya

Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli di BPN Indonesia

Ketika Anda ingin memecahkan sertifikat tanah, artinya harus ada biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut mencakup biaya pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan tanah, TKA, dan lainnya.

Sebagai instansi pemerintahan yang mengurus bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPN telah menetapkan sejumlah biaya dalam mengurus satu bidang kepemilikan tanah yaitu:

1. Biaya Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah

Biaya pemeriksaan dan pengukuran tanah sebenarnya tergantung seberapa luas tanah yang akan diperjual belikan.

Kamu bisa cek informasi biaya melalui halaman resmi BPN yaitu di sini , kamu tinggal memasukan data, seperti nama, provinsi, jenis subyek, luas tanah, dan format lainnya.

Perhitungan pemeriksaan tanah dan pengukuran tanah memiliki rumus masing-masing, sebagai berikut:

• Biaya pengukuran tanah = TU = (L/500xHSBKU) + Rp.100.000 = (biaya yang dikeluarkan)
• Biaya Pemeriksaan: TPA = (L/ 500xHSBKpa) + Rp. 350.000 = (biaya yang dikeluarkan)

Keterangan:

TU: Tarik Ukur

L: Luas

HSBKU: Harga Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengukuran

TPA: Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Panitia A

HSBKPA: Harga Satuan Biaya Khusus Panitia A

2. Biaya Pendaftaran BPN

Berdasarkan lampiran PP No. 13 tahun 2010 tentang jenis PNBN. Kamu akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- saja untuk sebidang tanah.

3. Biaya TKA

Berdasarkan pasal 20 Ayat 2 PP No. 13 tahun 2010, biaya TKA (Transportasi, Konsumsi dan Akomodasi) adalah biaya yang harus ditanggung oleh kamu sebagai pihak pemohon dengan total sebesar Rp. 250.000,-

4. Biaya BPHTB

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah biaya pajak jual beli berdasarkan provinsi yang harus dibayarkan selanjutnya.

Biaya BPHTB wajib dibayarkan sebelum sertifikat diberikan, yakni sebesar 5 persen dari harga yang dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pemecahan sertifikat tanah jual beli memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kamu harus memiliki setidaknya Rp. 600.000,- untuk tanah ukuran 100 m2.

Jumlah pembayaran akan lebih tinggi apabila tanah yang diperjualbelikan luasnya lebih besar.

Tujuan Pemecahan Sertifikat Tanah

Seperti yang sudah dipahami, bahwa sertifikat tanah adalah dokumen penting bagi pemilik sebagai bukti bahwa pemilik mempunyai hak nya.

Apalagi jika kamu ingin menjual tanah ke pihak lain, maka diperlukan segala macam urusan, surat-surat serta dokumen pribadi yang harus diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu BPN.

Dalam urusan ini artinya sebagian kepemilikan tanah kamu termasuk sertifikat,  menjadi hak milik si pembeli tanah.

Maka tujuan pemecahan sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

• Memberikan hak atas kepemilikan tanah yang sudah dipecah, kepada si pembeli tanah sebagai pemegang hak
• Sertifikat merupakan alat bukti yang sah untuk suatu kepemilikan daripada dengan alat bukti tertulis lain
• Mendapatkan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum
• Mengurangi terjadinya sengketa hukum pada bidang pertanahan
• Dengan pemecahan sertifikat tanah jual beli, membuktikan data tanah telah tersimpan secara sah di kantor pertanahan

Pada intinya, tujuan pemecahan sertifikat tanah adalah memberikan bukti kuasa yang baru untuk pecahan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tanah.

Cara Mendapatkan SPPT PBB

SPPT PBB adalah salah satu persyaratan dokumen yang diajukan ke kantor BPN.

Dokumen ini seringkali dilupakan oleh pemilik tanah ketika ingin menjualkan tanahnya, maka ada baiknya kamu mengetahui apa itu SPPT PBB.

SPPT PBB adalah surat keputusan yang diberikan oleh KPP terkait pajak terutang yang dibayarkan dalam 1 tahun pajak.

Fungsi utama dari surat ini yakni memperlihatkan besarnya utang atas PBB yang harus segera dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan.

Selain itu SPPT PBB juga berfungsi sebagai bukti untuk terhindar dari perebutan hak milik tanah agar tidak terjadi penipuan

Lalu, bagaimana cara mendapatkan SPPT PBB untuk persyaratan pemecahan sertifikat tanah?

• Datang ke kantor Kelurahan/Kepala Desa atau di KPP pratama, sebagai tempat objek bajak yang telah ditentukan
• SPPT bisa dikirimkan melalui kantor pos ke pihak Kelurahan/Desa
• Kamu bisa menggunakan Kring Pajak yang merupakan layanan informasi wajib pajak di nomor (1500200)
• Kamu juga bisa mencarinya melalui online, yaitu dengan cara:
• Khusus domisili Jakarta, silakan kunjungi Pajak Online Jakarta
• Lalu, masukan nomor dan tahun PBB kamu
• Dokumen SPPT akan muncul beserta keterangan statusnya, apakah sudah dilunasi atau belum.

Jika SPPT kamu tidak bisa ditemukan secara online atau bahkan hilang maka segeralah untuk menyiapkan dokumen seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, dan surat keterangan dari kelurahan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat.

Baca Juga :

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Tanah Beserta Syaratnya

Contoh Surat Kuasa Tanah

Surat kuasa berfungsi sebagai bukti yang resmi atas pemindahan hak dan kewajibanmu kepada pihak penerima kuasa.

Jika proses pemecahan sertifikat tanah jual beli menggunakan kuasa, maka penerima kuasa wajib menyertakan surat kuasa ke BPN seperti yang sudah Mamikos bahas sebelumnya.

Berikut contoh surat kuasa yang dapat kamu tuliskan:

Itulah informasi yang dapat Mamikos sampaikan tentang pemecahan sertifikat tanah jual beli, syarat dan biaya. Tentu banyak informasi yang dapat digunakan dari artikel ini.

Semoga informasi Mamikos bermanfaat dan menjadi solusi bagi kamu yang akan memecahkan sertifikat tanah.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Pemecahan Sertifikat Tanah Jual Beli, Syarat dan Biayanya Lengkap appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Beserta Prosedurnya – Kepemilikan tanah bisa dibuktikan dengan sertifikat tanah. Oleh sebab itu, sertifikat tanah ini adalah dokumen penting sehingga begitu terjadi transaksi jual beli tanah, kamu sebaiknya secara mencari cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah. 

Balik nama itu sendiri adalah proses mengubah nama pemilik tanah menjadi nama kamu. Balik nama ini harus segera diurus bukan hanya ketika kamu baru membeli tanah, namun juga saat kamu mendapatkan hibah, mendapatkan warisan, membeli rumah yang over kredit dan lain sebagainya. 

Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Berbagai Kondisi

Pada intinya, balik nama adalah sebuah usaha untuk mengukuhkan nama kamu sebagai pemilik baru atas tanah yang dimaksud. Tentu saja, balik nama itu ada biayanya. Lalu bagaimana cara hitung biaya balik nama sertifikat tanah? Ini informasi yang bisa kamu simak. 

1. Dokumen untuk Balik Nama Sertifikat Tanah Jika Mengurusnya Sendiri

Untuk mengurus balik nama sertifikat tanah secara mandiri, kamu bisa mendatangi kantor pertanahan setempat. Sebelum itu, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:

• Surat kuasa jika memang prosesnya itu dikuasakan
• Formulir permohonan yang telah diisi serta ditandatangani oleh pihak pemohon atau orang yang diberi kuasa di atas materai
• Fotokopi akta pendirian serta pengesahan badan hukum yang sudah dicocokkan dengan aslinya dulu oleh petugas loket di kantor BPN (ini khusus jika itu adalah badan hukum)
• Fotokopi identitas pemohon yang terdiri atas KTP dan KK serta pihak yang diberi kuasa jika memang balik nama ini dikuasakan yang sudah dicocokkan dengan aslinya dulu oleh petugas loket di kantor BPN
• Akta jual beli tanah dari PPAT
• Sertifikat tanah yang asli
• Izin pemindahan hak jika dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang isinya adalah hak tersebut hanya bisa dipindahtangankan apabila telah terdapat izin dari instansi yang berwenang
• Fotokopi KTP pihak yang terlibat dalam jual beli, yakni penjual serta pembeli dan atau pihak kuasanya
• Fotocopy PBB dan SPPT tahun berjalan yang sebelumnya sudah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh petugas loket
• Bukti bayar uang pemasukan saat pendaftaran hak serta bukti SSB (BPHTB)

Selain dokumen-dokumen di atas, kamu juga sebaiknya menyiapkan dokumen lain bila memang diperlukan. Nantinya, semua dokumen itu diserahkan kepada petugas BPN. Dalam hal ini, kamu nanti akan dikenai biaya administrasi dan pihak pembeli akan menerima tanda bukti penerimaan berkas. 

Setelah itu, nama pembeli yang merupakan pemilik baru atas tanah tersebut akan dituliskan pada sertifikat dan buku tanah.

Baca Juga :

8 Tips Memilih Atap Rumah yang Bagus dan Awet, Jangan Sampai Salah Pilih!

2. Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

Lalu bagaimana perhitungan biaya balik nama sertifikat tanah jika kamu mengurusnya secara mandiri seperti ini? Soal menghitung biaya balik nama sertifikat tanah seperti ini, kamu bisa meninjau besaran biaya balik nama sertifikat tanah yang telah dirumuskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Besaran ini bisa dijadikan patokan karena didasarkan pada perhitungan NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak. Maka dari itu, sebelum mulai menghitung, kamu cek dulu di NJOP Online ya. Lalu untuk cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah itu sendiri mengikuti rumus ini:

(nilai tanah per meter persegi x luas tanah dalam meter persegi) / 1000. 

Supaya tidak bingung, ayo simak  contoh perhitungan biaya balik nama sertifikat tanah dalam ilustrasi seperti ini 

• Kamu sudah beli tanah dengan harga Rp 500.000 untuk setiap meter perseginya dan luas tanahnya 100 meter persegi. Dengan ilustrasi itu, maka cara menghitung biaya balik nama tanah menjadi seperti ini (Rp 500.000 x 100 ) : 1000 = Rp 50.000. Artinya, biaya balik nama yang harus kamu siapkan sebesar Rp 50.000. 
• Kamu beli tanah dengan luas 100 meter persegi dan harga per meter perseginya Rp 40.000. Maka cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah adalah (Rp 400.000 x 100) : 1000 = Rp 40.000. Artinya, biaya balik nama yang harus disiapkan sebesar Rp 40.000

Hal yang harus diingat adalah kamu juga akan dikenai biaya administrasi lainnya yang besarannya sekitar Rp 50.000 untuk pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang dimaksud

Baca Juga :

Mau Balik Nama Sertifikat Rumah? Pahami Caranya Dan Biayanya

3. Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Melalui Notaris atau PPAT

Notaris atau PPAT hadir untuk membantu kamu yang tidak ingin pusing dan tidak punya banyak waktu untuk mengurus balik nama sertifikat tanah. Jika ingin menggunakan jasa ini, maka kamu harus menyiapkan dokumen yang terdiri atas:

• Bukti pelunasan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau SSB BPHTB
• Bukti lunasnya SSP PPh atau Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan
• KTP pihak penjual serta KTP pihak pembeli
• Sertifikat tanah yang asli 
• Akta jual beli

Biaya untuk balik nama melalui notaris atau PPAT ini jelas berbeda dengan ketika kamu mengurusnya secara mandiri. Kisaran biaya yang umum digunakan dalam penentuan biaya di sini sekitar 0,5 persen sampai dengan 1 persen dari total nilai transaksi. 

Jadi, tidak ada cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah yang khusus jika melalui notaris atau PPAT. Namun harga tersebut sudah mencakup biaya jasa, balik nama serta pembuatan Akta Jual Beli atau AJB. Hanya saja waktu pembuatannya dapat mencapai 30 hari.

Baca Juga :

7 Tipe-Tipe Rumah yang Ada di Indonesia Beserta Cara Mengetahuinya

4. Biaya Lain yang Harus Disiapkan

Selain kamu harus mengetahui cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah dan menyiapkan dana yang besarnya sesuai dengan perhitungan tersebut, kamu juga harus menyiapkan biaya yang lainnya. Biaya tersebut biasanya terdiri atas.

• Biaya pengecekan sertifikat tanah yang besarnya sekitar Rp 50.000
• Biaya pelayanan informasi untuk Nilai Aset Properti atau Nilai Tanah per bidang yang besarnya sekitar Rp 50.000
• BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang besarnya 5 persen dari harga jual bangunan dan tanah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

5. Biaya Balik Nama Rumah yang Over Kredit

Rumah yang over kredit itu artinya rumah yang kamu beli saat rumah tersebut masih dalam masa cicilan yang masih berjalan. Artinya, pemilik rumah lama belum melunasi biaya KPR dan untuk selanjutnya akan dialihkan ke kamu sebagai pemilik rumah yang baru. 

Untuk rumah yang over kredit seperti ini, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk balik nama sebagai berikut.

• SKMHT atau Surat Kuasa Hak Membebankan Hak Tanggungan yang besarnya Rp 250.000
• APHT yang besarnya Rp 1.200.000
• Balik nama yang besarnya Rp 750.000
• Akta Jual Beli yang besarnya Rp 2.400.000
• SK 59 yang besarnya Rp 100.000
• Validasi Pajak yang besarnya Rp 200.000
• Cek Sertifikat yang besarnya Rp 100.000

Harga ini bisa saja berubah sewaktu-waktu dan tergantung pada daerah serta notaris atau PPAT mana yang kamu tunjuk untuk melakukan tugas ini. Jadi sebaiknya kamu siapkan dana lebih saja untuk berjaga-jaga.

Baca Juga :

Ini Letak dan Contoh Nomor Sertifikat Tanah yang Benar, Jangan Sampai Salah

Prosedur Balik Nama Sertifikat Tanah

Bukan hanya cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah saja yang harus kamu tahu, tetapi prosedurnya juga. Sebab, prosedur balik nama ini akan melibatkan sejumlah proses yang menyita cukup banyak waktu. 

Bila dalam proses tersebut tidak ada kendala, maka balik nama akan selesai dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu pada hari kerja. Namun jika masih ada kendala, bukan tidak mungkin jika prosesnya memerlukan waktu hingga 30 hari. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu ikuti.

Pengurusan AJB di PPAT

Setelah kamu mulai praktekkan cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah,  maka sekarang pengurusan balik nama bisa dilakukan. Untuk mengurus balik nama ini, setidaknya ada dua tahap yang harus kamu lalui. 

Pertama, calon pemilik tanah atau pemilik tanah wajib mendatangi PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tahap ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pengurusan balik nama untuk sertifikat tanah itu harus melalui PPAT. Supaya proses jual beli tanah bisa dilegalkan oleh negara, maka harus diurus AJB atau Akta Jual Beli tanahnya dulu. 

AJB ini merupakan dokumen resmi sekaligus bukti sah bahwa telah terjadi pengalihan hak atas tanah yang dimaksud dari penjual ke pembeli. Untuk selanjutnya akan terjadi rangkaian proses berikut.

• Pihak PPAT akan memeriksa kesesuaian data teknis sertifikat tanah dari pemilik tanah lama serta data yuridis dengan data pertanahan yang terdapat dalam buku tanah di BPN. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa jual beli atau sengketa lahan yang tidak sah. Dalam hal ini penjual serta pembeli perlu membawa dokumen yang diperlukan yaitu surat nikah, NPWP, Kartu Keluarga dan KTP
• Bagi penjual tanah, wajib melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, sertifikat tanah serta surat pernyataan si penjual yang menyatakan bahwa tanah yang dimilikinya itu tidak dalam sengketa. 
• Apabila tanah tersebut tidak bermasalah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, selanjutnya kantor PPAT akan meminta pihak pembeli untuk melakukan pembayaran pajak PPh yang besarnya 2,5 persen dari nilai penjualan tanah
• Biaya pengecekan serta penerbitan AJB akan ditetapkan oleh kantor notaris dan pastinya tarifnya akan berbeda-beda antara kantor yang satu dengan kantor yang lainnya. Inilah mengapa sangat ditekankan agar pihak pembeli dan penjual berkomunikasi untuk menyepakati kantor notaris mana yang akan dipakai jasanya

Sampai AJB ini diterbitkan, umumnya kantor PPAT akan menarik biaya yang besarnya sekitar 0,5 sampai dengan 1 persen dari total nilai transaksi. Biasanya pula, biaya ini mencakup balik nama, jasa notaris serta pembuatan Akta Jual Beli yang semuanya bisa memakan waktu hingga 30 hari.

Pengurusan di Kantor BPN

Begitu AJB sudah selesai diurus, maka pemilik tanah dapat langsung mengurus balik nama sertifikat tanah yang dilakukan di kantor BPN setempat. Ini dilakukan untuk mengubah status AJB tadi menjadi HGB atau SHM. 

Untuk mengurus balik nama sertifikat ini sendiri ada dua pilihan, yaitu mengurusnya sendiri atau bisa juga dengan menyerahkannya lagi pada kantor PPAT. Cara mana yang paling baik, tentu ini dikembalikan pada kamu sendiri. 

Kalau kamu punya banyak waktu dan tidak ingin biaya pengurusan yang membengkak, balik nama bisa dilakukan sendiri saja. Namun kalau kamu sangat sibuk dan ada dana yang siap untuk membayar notaris, bisa pilih opsi yang kedua. 

Kalau ingin mengurusnya sendiri, kamu bisa langsung datang ke kantor BPN di daerah di mana tanah yang dimaksud berada. Lalu untuk dokumen yang disiapkan, sama seperti pada poin nomor 1 dalam cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah di atas. 

Bagaimana, sekarang sudah tahu cara menghitung biaya balik nama sertifikat tanah bukan? Selanjutnya jangan ditunda-tunda lagi ya proses balik nama ini supaya tanah yang menjadi hak kamu segera dilegalkan di mata negara.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Beserta Prosedurnya appeared first on Blog Mamikos.