Informasi UMK Kalteng 2026 amat penting bagi para penduduk provinsi Kalimantan Tengah atau pun yang ingin berpindah ke provinsi tersebut. Hal ini karena besarannya bisa menjadi tolak ukur penghasilan individu bekerja di Kalteng.

Dengan informasi ini, para calon pekerja bisa menyaring perusahaan berdasarkan besaran gaji yang ditawarkan. Apabila kurang dari UMK Kalteng 2026 yang telah diumumkan, maka mereka bisa tolak mengingat angka tersebut merupakan besaran minimal untuk memenuhi kebutuhan.

Pertanyaannya adalah berapa UMK Kalteng 2026? Tenang, kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di artikel ini!

Daftar UMK Kalteng 2026, Intip Mana yang Paling Tinggi!

Baca Juga :

Update! UMK Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2026, Daerah Mana yang Paling Tinggi?

Penetapan besaran UMK setiap daerah ditentukan oleh pemerintahan Gubernur masing-masing provinsi. Hal tersebut berlaku pula untuk provinsi Kalimantan Tengah yang tentunya telah ditetapkan oleh sang Gubernur yang sedang menjabat.

Putusannya tertuang dalam sebuah Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/492/2025 yang telah ditetapkan secara resmi pada 24 Desember tahun 2025. 

Secara garis besar, besaran kenaikan masing-masing daerahnya beragam. Yang terkecil mulai dari 4,9 persen sedangkan yang terbesar mencapai angka 6,8 persen.

Informasi ini penting bagi para pencari kerja agar bisa menentukan ke daerah mana mereka cocok untuk bekerja berdasarkan besaran upah dan untuk menyaring tawaran yang diterima.

Baca Juga :

10 Urutan Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Indonesia 2026, Ada Kota Tujuanmu?

Daftar UMK Kalteng 2026

Berikut ini daftar lengkap UMK Kalteng 2026 bagi kamu para pekerja atau pun para pencari kerja di provinsi Kalimantan Tengah:

1. Kota Palangka Raya Rp 3.724.677,99 
2. Kabupaten Pulang Pisau Rp 3.701.205,00 
3. Kabupaten Kapuas Rp 3.710.096,50 
4. Kabupaten Katingan Rp 3.729.766,91 
5. Kabupaten Seruyan Rp 4.051.079,97 
6. Kabupaten Kotawaringin Timur Rp 3.756.643,61 
7. Kabupaten Kotawaringin Barat Rp 3.909.005,90 
8. Kabupaten Lamandau Rp 3.938.998,00 
9. Kabupaten Sukamara Rp 3.912.098,21 
10. Kabupaten Gunung Mas Rp 3.770.716,78 
11. Kabupaten Barito Selatan Rp 4.045.059,00 
12. Kabupaten Barito Timur Rp 3.716.006,00 
13. Kabupaten Barito Utara Rp 4.093.071,54 
14. Kabupaten Murung Raya Rp 3.998.046,00

Baca Juga :

Cara Cek Perusahaan Penipu atau Tidak beserta Ciri-cirinya, Awas Jobseeker Wajib Tahu Ini! 

Berdasarkan data di atas, terlibat bahwa daerah dengan besaran UMK paling tinggi di Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Barito Utara yang mencapai angka Rp 4.093.071,54. Itulah pendapatan minimal yang akan didapat oleh pekerja di daerah tersebut.

Daftar UMSP Kalteng 2026

Mengingat setiap daerah memiliki kekayaan alamnya sendiri maka akan ada sedikit perbedaan pada besaran upah pada sektor tertentu. Apalagi, Kalimantan dengan berbagai agrarianya bermacam-macam, maka ada banyak sektor berbeda dan tentu upah yang bervariasi.

Hal tersebut diatur juga dalam Keputusan Gubernur yang disebut dengan UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Berikut ini detailnya:

1. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit Rp3.692.907,00
2. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit Rp3.692.907
3. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Rp3.692.907
4. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp3.692.907
5. Pertambangan Batu Bara Rp3.714.130
6. Pertambangan Emas dan Perak Rp3.714.130

Itulah besaran UMSP bagi sektor industri utama di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2026. Jadi, minimal pendapatan di industri tersebut tertera seperti di atas terkecuali untuk daerah-daerah yang memiliki UMSK-nya tersendiri.

Daftar UMSK Kalteng 2026

UMSK merupakan kepanjangan dari Upah Miniumam Sektoral Kabupaten/Kota. Ini adalah besaran pada sektoral yang berada di tingkat daerah baik Kabupaten maupun Kota. 

Setiap daerah memiliki sektoral yang berbeda menurut dengan sumber kekayaan alamnya masing-masing. Berikut ini daftar UMSK Kalteng 2026:

Kabupaten Kapuas

Berikut besaran UMSK Kabupaten Kapuas 2026:

1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp3.716.814,00 
2. Pertambangan Batu Bara Rp3.738.175,00

Kabupaten Seruyan

Berikut besaran UMSK Kabupaten Seruyan 2026:

1. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) 4.058.597,70 
2. Perkebunan Buah Kelapa Sawit 4.058.597,70

Baca Juga :

Rincian Gaji PPPK Guru 2026 dan Tunjangan Tiap Golongan IX, X, dan XI Sesuai Jenjang Pendidikan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Berikut besaran UMSK Kabupaten Kotawaringin Barat 2026:

1. Konstruksi Gedung Industri Rp3.967.641,31
2. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Rp3.967.641,31
3. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Rp3.946.141,38
4. Pergudangan dan Penyimpanan Rp3.946.141,38
5. Hotel Bintang Rp3.946.141,38
6. Bank Umum Konvensional Rp3.946.141,38
7. Perusahaan Pembiayaan Konvensional Rp3.946.141,38
8. Distribusi Tenaga Listrik Rp3.946.141,38
9. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Rp3.946.141,38
10. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) Rp3.946.141,38
11. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp3.946.141,38
12. Pertambangan Emas dan Perak Rp3.946.141,38
13. Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi Rp3.946.141,38
14. Industri Partikel Kayu dan sejenisnya Rp3.946.141,38
15. Industri Kayu Lapis Rp3.946.141,38
16. Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi Rp3.967.641,31
17. Konstruksi Gedung Hunian Rp3.967.641,31

Kabupaten Barito Timur

Berikut besaran UMSK Kabupaten Barito Timur 2026:

1. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Rp3.771.746,00 
2. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp3.771.746,00 
3. Pertambangan Batu Bara Rp3.790.327,00 

Kabupaten Barito Selatan

Berikut besaran UMSK Kabupaten Barito Selatan 2026:

1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp4.056.576,00 
2. Pertambangan Batu Bara Rp4.067.140,00 

Kabupaten Barito Utara

Berikut besaran UMSK Kabupaten Barito Utara 2026:

1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp4.095.118,07 
2. Pertambangan Batu Bara Rp4.095.936,68

Kabupaten Kotawaringin Timur

Berikut besaran UMSK Kabupaten Kotawaringin Timur 2026:

1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp3.762.857,50 

Kabupaten Murung Raya

Berikut besaran UMSK Kabupaten Mulung Raya 2026:

1. Bank Umum Konvensional Rp4.007.626,00
2. Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Rp4.038.026,00
3. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya Rp4.048.021,00
4. Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu Rp4.007.626,00
5. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu Rp4.007.626,00
6. Aktivitas Keamanan Swasta Rp4.007.626,00
7. Aktivitas Penatu Rp4.007.626,00
8. Perkebunan Buah Kelapa Sawit Rp4.038.026,00
9. Pertambangan Batu Bara Rp4.048.021,00
10. Pertambangan Emas dan Perak Rp4.048.021,00

Itulah informasi daftar UMSK masing-masing daerah dengan sektor-sektor industri yang berbeda. Hal ini penting agar para pencari kerja paham berapa pendapatan atau upah minimal yang harus mereka dapatkan apabila bekerja pada sektor tertentu.

Dari data di atas, terlihat bahwa UMSK dengan rata-rata Rp 4 juta ada di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Mulung Raya. Nah, kamu yang warga lokal atau pun yang mau ke Kalimantan Tengah bisa memperhitungkan bekerja pada sektor spesifik di kedua daerah tersebut.

UMK, UMP, USMK, dan UMSP semuanya dihitung berdasarkan berapa besaran kebutuhan selama satu bulan satu orang individu dewasa. Maka, apabila sebuah perusahaan menawarkan gaji di bawah angka tersebut tidak akan cukup dan melanggar peraturan.

Perbandingan UMK dan Kebutuhan Hidup Layak

Besaran UMK dan yang lainnya ditentukan oleh besaran Biaya Hidup Layak atau Kehidupan Hidup Layak yang berlaku di daerah tertentu.

Perhitungan KHL yang terbaru berlaku sejak Desember 2025 telah ditentukan melalui metode ILO, sebuah formula yang benar-benar memperhitungkan berapa kebutuhan rumah tangga.

Pada data yang telah ditentukan oleh Kemnaker, KHL di provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 4.279.888.

Sementara itu, data yang didapatkan oleh BPS Kalimantan Tengah, rata-rata pengeluaran dari para penduduk Kalimantan Tengah tahun lalu di daerah perkotaan dan juga pedesaan mencapai angka Rp 1.596.165.

Di lain sisi, pengeluaran rata-rata di Kota Palangka Raya pada tahun 2025 lalu adalah sekitar Rp 2 juta per bulan.

Melihat angka ini, maka besaran UMK, UMSP, dan UMSK Kalteng 2026 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran para pekerja baik single maupun yang sudah berkeluarga.

Bagi yang sudah berkeluarga dengan jumlah anggota yang maksimal 4, tentu angka tersebut bisa disebut cukup dengan perencanaan yang matang.

Bagi yang masih single, maka angka tersebut sudah lebih dari cukup dan lebihannya bisa dijadikan dana untuk tabungan darurat, investasi, dan jenis tabungan lainnya untuk kebutuhan di masa depan

Penutup

Itulah informasi Upah Minimum Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2026. Terlihat dari informasi di atas bahwa Kabupaten Barito Utara memiliki besaran UMK terbesar yaitu Rp 4.093.071,54.

Angka tersebut bisa menjadi acuan bagi para pekerja di Kalimantan Tengah yang ingin mendapatkan penghasilan minimal paling besar dibandingkan daerah lainnya di provinsi tersebut.

Informasi UMK Kalteng 2026 ini bisa menjadi acuan saat mencari pekerjaan. Minimal, di mana pun kamu mendapatkan pekerjaan di provinsi Kalteng, kamu mendapatkan besaran sesuai dengan Kota atau Kabupatennya.

Bila mendapatkan penawaran yang di bawah peraturan, ketahuilah bahwa itu merupakan pelanggaran. Maka lebih baik kamu hindari karena kamu tentu berhak mendapatkan upah sesuai dengan angka yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.

Terima kasih telah menyimak hingga sejauh ini. Semoga bermanfaat!

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post UMK Kalteng 2026 setelah Kenaikan, Daerah Mana yang Paling Tinggi? appeared first on Blog Mamikos.

UMK Upah Minimum Karyawan di Jawa Tengah 2024 untuk Kota dan Kabupaten – Bagi seorang pencari kerja pastinya ada beberapa hal yang menjadi perhitungannya. Selain mencari kerja yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian, hal lain yang menjadi perhatian seorang pencari kerja adalah besaran UMK yang akan diterimanya.

Besar UMK yang ditetapkan di sebuah kota tidak selalu sama. Maka, tidak mengherankan apabila kota atau kabupaten yang memiliki UMK tinggi akan memiliki karyawan yang kebanyakan berasal dari luar daerah.

Nah, bagi kamu yang saat ini sedang berencana atau sedang tinggal di Jawa Tengah dan belum memiliki pekerjaan, di dalam artikel ini Mamikos akan memberi kamu informasi besaran UMK di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Simak baik-baik informasinya, ya!

UMK Upah Minimum Karyawan di Jawa Tengah 2024

Baca Juga :

20 Contoh Soal Psikotes Potongan Gambar IST dan Jawabannya

Di bawah ini adalah besaran UMK di Jawa Tengah 2024.

A. Pengertian UMK

Sebelum membahas lebih jauh mengenai berapa besaran UMK di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, hal yang harus kamu ketahui adalah apa yang dimaksud dengan UMK.

Secara umum, UMK dapat diartikan sebagai Upah Minimum Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar pekerja dengan layak.

Biasanya UMK ini selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Jauh sebelum disebut dengan UMK, orang-orang sering menyebutnya UMR atau Upah Minimum Regional.

Di dalam dunia kerja, selain ada sebutan UMK ada pula istilah UMP atau Upah Minimum Provinsi dalam penentuan pemberian upah kepada karyawan.

Meski sama-sama berhubungan dengan besaran upah yang diterima karyawan, terdapat perbedaan antara UMK dan UMP.

Besaran sebuah UMK biasanya ditetapkan oleh seorang bupati atau wali kota di sebuah kabupaten atau kota, sementara besaran UMP yang menjadi penentunya adalah seorang gubernur di sebuah provinsi.

Seorang gubernur akan memberikan besaran UMP di wilayahnya apabila walikota atau bupati tidak menentukan besaran UMK di wilayahnya dalam waktu yang sudah ditentukan.

Baca Juga :

12 Kegiatan Produktif Sambil Menunggu Panggilan Kerja

B. Faktor Penentu UMK

Di bawah ini adalah faktor yang menjadi penentu UMK di suatu wilayah.

1. Kebutuhan Hidup Layak

Salah satu faktor penting yang menjadi penentu UMK di suatu wilayah adalah besaran kebutuhan hidup yang harus dipenuhi seorang pekerja supaya bisa memiliki kehidupan yang layak dalam satu bulannya.

Mengenai kebutuhan layak yang dimaksud di sini adalah kebutuhan hidup baik secara fisik, non-fisik, serta kehidupan sosialnya.

Terkait kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan untuk satu orang saja, sehingga biaya untuk anak atau kebutuhan keluarga belum termasuk di dalam hitungan.

2. Indeks Harga Konsumen

Faktor selanjutnya yang memiliki peran di dalam penentuan UMK di suatu wilayah baik kota maupun kabupaten adalah besaran harga kebutuhan pokok yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan IHK adalah dengan menghitung nilai rata-rata dari perubahan harga suatu paket jasa maupun barang yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Faktor selanjutnya yang menjadi dasar penentuan besaran UMK di suatu kota atau kabupaten adalah harga nilai PDRB di suatu wilayah.

Penentuan nilai PDRB ini menjadi penting karena dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang diperoleh dari bps.go.ud, jumlah nilai dari PDRB ini memiliki jangka waktu tertentu.

Biasanya perubahan nilainya terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Adanya perubahan inilah yang kemudian menjadikan nilai UMK akan selalu berubah dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan adanya perubahan ini adalah untuk memastikan supaya karyawan di suatu wilayah dapat hidup dengan layak dengan upah yang diterimanya.

4. Kemampuan Perusahaan

Besar kecilnya suatu perusahaan juga memberi pengaruh terhadap besaran upah yang diterima seorang karyawan atas kerja yang dilakukannya.

Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan besar seringkali mampu memberikan upah yang jauh lebih besar dibanding UMK yang berlaku di daerah tersebut.

Baca Juga :

Bocoran Pertanyaan dan Kunci Jawaban Tes Prakerja 2024

5. Tanggungjawab dan Jabatan

Besar tanggungjawab dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang juga berpengaruh dalam besar upah yang diterima seorang karyawan di suatu perusahaan.

Semakin besar dan semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh seseorang akan membuat yang bersangkutan dapat menerima gaji yang lebih besar.

Bahkan, tidak jarang seorang karyawan dapat mendapatkan upah 2 sampai 3 kali UMK apabila memiliki tanggungjawab dan jabatan yang tinggi di suatu perusahaan.

C. Besaran UMK di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2024

Berikut ini adalah besaran upah UMK masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2024

1. Besar UMK Karyawan di Kota Semarang 2024 adalah senilai Rp3.243.969
2. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Demak 2024 adalah senilai Rp2.761.236
3. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Kendal 2024 adalah senilai Rp2.613.573
4. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Semarang 2024 adalah senilai Rp2.582.287
5. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Kudus 2024 adalah senilai Rp2.516.888
6. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Cilacap 2024 adalah senilai Rp2.479.106
7. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Jepara 2024 adalah senilai Rp2.450.915
8. Besar UMK Karyawan di Kota Pekalongan 2024 adalah senilai Rp2.389.801
9. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Batang 2024 adalah senilai Rp2.379.702
10. Besar UMK Karyawan di Kota Salatiga 2024 adalah senilai Rp 2.378.951
11. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Pekalongan 2024 adalah senilai Rp2.334.886
12. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Magelang 2024 adalah senilai Rp2.316.890
13. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Karanganyar 2024 adalah senilai Rp2.288.366
14. Besar UMK Karyawan di Kota Surakarta 2024 adalah senilai Rp2.269.070
15. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Boyolali 2024 adalah senilai Rp2.250.327
16. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Klaten 2024 adalah senilai Rp2.244.012
17. Besar UMK Karyawan di Kota Tegal 2024 adalah senilai Rp2.231.628
18. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Sukoharjo 2024 adalah senilai Rp2.215.482
19. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Banyumas 2024 adalah senilai Rp2.195.690
20. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Purbalingga 2024 adalah senilai Rp2.195.571
21. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Tegal 2024 adalah senilai Rp2.191.161
22. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Pati 2024 adalah senilai Rp2.190.000
23. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Wonosobo 2024 adalah senilai Rp2.159.175
24. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Pemalang 2024 adalah senilai Rp2.156.000
25. Besar UMK Karyawan di Kota Magelang 2024 adalah senilai Rp2.142.000
26. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Purworejo 2024 adalah senilai Rp2.127.641
27. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Kebumen 2024 adalah senilai Rp2.121.947
28. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Grobogan 2024 adalah senilai Rp2.116.516
29. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Temanggung 2024 adalah senilai Rp2.109.690
30. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Brebes 2024 adalah senilai Rp2.103.100
31. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Blora 2024 adalah senilai Rp2.101.813
32. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Rembang 2024 adalah senilai Rp2.099.689
33. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Sragen 2024 adalah senilai Rp2.049.000
34. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Wonogiri 2024 adalah senilai Rp2.047.500
35. Besar UMK Karyawan di Kabupaten Banjarnegara 2024 adalah senilai Rp2.038.005

D. Waktu dan Pihak yang Berwenang dalam Penentuan UMK

Besar nilai UMK yang diberlakukan di suatu wilayah baik itu kota maupun kabupaten tidaklah sama dari waktu ke waktu.

Maksudnya, seiring terjadinya berjalannya waktu besaran UMK untuk karyawan di suatu kota atau kabupaten akan mengalami peningkatan, tetapi dapat pula mengalami penurunan.

Terjadinya penentuan naik atau turunnya UMK ini biasanya terjadi di setiap tanggal 30 November setiap tahunnya.

Selain itu, penentuan UMK ini hanya mengikat di satu wilayah jadi, sehingga wilayah lain tidak mungkin dipaksakan mengikuti UMK yang dimiliki oleh daerah lain.

Dalam proses penentuan UMK di suatu wilayah ini, seorang wali kota atau bupati memiliki peranan yang sangat penting.

Hal ini disebakan penentuan UMK ini sepenuhnya ada di tangan wali kota atau bupati yang memimpin suatu daerah.

Baca Juga :

15 Daftar Urutan Posisi Jabatan dalam Perusahaan beserta Tugasnya Lengkap

Jika dalam waktu yang telah ditentukan masa jabatan wali kota atau bupati di suatu kota atau kabupaten telah habis, maka yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan besar UMK untuk karyawan di wilayah tersebut adalah Plt yang ditunjuk.

Mengingat penentuan besaran UMK untuk karyawan ini sangat penting untuk ditetapkan, seorang wali kota atau bupati aktif atau plt yang sudah ditunjuk harus segera melakukan penentuan sebelum batas penentuan habis.

Sebab, apabila hingga batas waktu yang ditentukan besar UMK belum ditentukan, proses penentuan UMK ini akan diambil alih oleh gubernur di wilayah tersebut.

Biasanya besar UMK ini akan menjadi UMP dan nilai upah yang akan diterima oleh seorang karyawan akan lebih besar dibanding dengan besar UMK yang seharusnya.

Demikian informasi tentang UMK Upah Minimum Karyawan di Jawa Tengah 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jika kamu ingin mencari tahu informasi penting lainnya, seperti UMK Jawa Tengah Tahun, kamu bisa mengunjungi blog Mamikos. Akan ada banyak sekali artikel menarik yang wajib kamu ketahui. 

FAQ

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post UMK Upah Minimum Karyawan di Jawa Tengah 2024 untuk Kota dan Kabupaten appeared first on Blog Mamikos.

UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa? – Hal yang paling banyak ditunggu para pekerja ketika menjelang akhir tahun adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Tentunya, bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Timur penasaran dengan besaran UMK di tahun 2024 pada tiap daerah.

Artikel kali ini akan memuat informasi seputar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 lengkap semua daerah. Namun, sebelum membahas tentang upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024, simak info menarik berikut ini.

Apa itu UMK?

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pekerja atau buruh di suatu kabupaten atau kota tersebut. Artinya, UMK akan selalu berbeda untuk setiap daerah.

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setiap tahun oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setelah melalui proses kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

Pentingnya UMK bagi Pekerja dan Pengusaha

Apa sih pentingnya UMK yang diterapkan oleh pemerintah itu? Apakah dengan adanya upah minimum membuat pengusaha merasa terbebani? Ataukah justru membuat pekerja tidak adil?

Namun secara keseluruhan, sebenarnya UMK berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, lho.

Berikut penjelasan tentang pentingya UMK bagi pekerja dan pengusaha.

Baca Juga :

8 Contoh Cara Meningkatkan Produktivitas dalam Bekerja yang Bisa Dicoba

Bagi Pekerja

1. Jaminan Penghasilan Minimum

UMK menjamin pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga dipastikan pekerja bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.

2. Perlindungan dari Eksploitasi

Dengan adanya UMK pekerja terlindungi dari upah yang tidak adil atau terlalu rendah yang mungkin saja terjadi di daerah dengan daya tawar pekerja yang lemah. UMK memberikan batas bawah yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.

3. Peningkatan Kesejahteraan

UMK yang diperbarui setiap tahun biasanya meningkat sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu membantu pekerja mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli mereka sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

4. Penguatan Hak Pekerja

Penetapan UMK juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya, termasuk menuntut pembayaran upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan.

Bagi Pengusaha

1. Pedoman Memberikan Upah

UMK memberikan pedoman yang jelas bagi pengusaha dalam menentukan upah bagi pekerjanya, sekaligus membantu pengusaha dalam merencanakan anggaran dan menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja hingga keuntungan perusahaan.

2. Stabilitas Tenaga Kerja

Dengan membayar upah sesuai UMK pengusaha dapat mengurangi risiko ketidakpuasan atau konflik dengan pekerja yang bisa berujung pada pemogokan atau gangguan operasional.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi

Mematuhi UMK memastikan pengusaha berada di jalur yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, mengikuti regulasi akan menghindarkan pengusaha dari sanksi hukum, denda, atau reputasi buruk yang bisa merugikan bisnis.

4. Persaingan Usaha yang Sehat

UMK yang berlaku untuk semua pengusaha di suatu daerah menciptakan level playing field atau kondisi persaingan yang adil.

Pengusaha tidak bisa menggunakan upah rendah sebagai strategi untuk mengalahkan kompetitor, melainkan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan inovasi.

Faktor Penetapan UMK

Penetapan UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum agar tetap sesuai dan tidak terjadi ketimpangan.

Nah, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK pada tiap daerah:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

KHL adalah standar kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk hidup secara layak yang mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

2. Inflasi

Tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah mempengaruhi daya beli pekerja. Untuk menjaga daya beli pekerja, UMK biasanya disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu menunjukkan peningkatan produktivitas dan pendapatan daerah. Jika ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang positif, ini bisa menjadi alasan untuk menaikkan UMK guna mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas atau efisiensi kerja juga menjadi pertimbangan. Jika produktivitas tenaga kerja meningkat, UMK dapat disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi pekerja terhadap ekonomi daerah.

5. Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu daerah juga mempengaruhi penetapan UMK. Apabila permintaan tenaga kerja tinggi sementara penawaran terbatas, maka akan ada kecenderungan UMK naik untuk menarik dan mempertahankan pekerja.

6. Kemampuan dan Keberlanjutan Usaha

Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam membayar upah minimum. Faktor ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan UMK tidak menyebabkan pengusaha gulung tikar atau memicu PHK massal yang bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah.

Baca Juga :

5 Contoh Program Pengembangan Karir Karyawan Perusahaan dan Tujuannya

7. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan nasional atau daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan upah, seperti peraturan perundang-undangan tentang pengupahan juga menjadi acuan dalam penetapan UMK.

Misalnya, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan panduan umum bagi penetapan upah minimum.

8. Kondisi Sosial dan Politik

Situasi sosial dan politik termasuk tekanan dari serikat pekerja atau asosiasi pengusaha juga bisa mempengaruhi penetapan UMK.

Negosiasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga kerap kali terjadi dalam proses penetapan upah minimum.

9. Daya Saing Daerah

Daya saing ekonomi daerah dibandingkan dengan daerah lain juga bisa menjadi faktor penentu. Daerah yang ingin menarik investasi bisa saja menetapkan UMK yang kompetitif untuk menciptakan iklim usaha yang menarik.

Mekanisme Penetapan UMK  Jawa Timur

Sebelum upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 resmi dipublikasikan, Dewan Pengupahan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan sebagai mekanisme penetapan UMK yang bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pihak.

Seperti apa mekanisme penetapan UMK di Jawa Timur maupun daerah-daerah lainnya? Berikut adalah langkah-langkah utama dalam mekanisme penetapan UMK:

 1. Pembentukan Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta unsur akademisi.

Di Jawa Timur, Dewan Pengupahan dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan upah minimum.

 2. Pengumpulan Data dan Kajian

Dewan Pengupahan kemudian melakukan pengumpulan data yang meliputi kebutuhan hidup layak inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.

Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga :

Apa Itu Jenjang Karir dalam Perusahaan? Pengertian dan Contohnya

 3. Pembahasan dan Konsultasi

Setelah data terkumpul, Dewan Pengupahan mengadakan rapat untuk membahas data tersebut dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Dalam rapat ini, setiap anggota Dewan Pengupahan – terutama perwakilan pekerja dan pengusaha – akan menyampaikan pandangannya berdasarkan data dan kondisi terkini.

 4. Perumusan Rekomendasi UMK

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi, Dewan Pengupahan merumuskan rekomendasi besaran UMK untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi upah, seperti KHL, inflasi, dan kondisi ekonomi daerah.

 5. Pengajuan Rekomendasi kepada Gubernur

Rekomendasi yang telah disepakati oleh Dewan Pengupahan kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Timur. Gubernur memiliki kewenangan untuk menerima, menyesuaikan, atau menolak rekomendasi tersebut.

 6. Penetapan UMK oleh Gubernur

Gubernur menetapkan besaran UMK melalui Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahun, biasanya menjelang akhir tahun.

Keputusan tersebut termasuk UMK untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan menjadi acuan resmi bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja.

 7. Sosialisasi dan Pengawasan

Setelah UMK ditetapkan, pemerintah provinsi bersama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi kepada pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi UMK yang telah ditetapkan.

 8. Evaluasi dan Penyesuaian

UMK dievaluasi setiap tahun untuk memastikan bahwa besaran upah tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah. Jika terjadi perubahan signifikan dalam faktor-faktor ekonomi, UMK dapat disesuaikan kembali pada tahun berikutnya.

Baca Juga :

4 Contoh Surat Lamaran Kerja Cleaning Service di Berbagai Tempat

Daftar Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024

Dikutip dari laman resmi BAPPEDA Jatimprov, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur untuk tahun 2024.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023. UMK tertinggi ada di Kota Surabaya sebesar Rp4.725.479, naik Rp200.000 dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Gresik berada di posisi kedua dengan UMK sebesar Rp4.642.031, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp4.638.582, yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Inilah daftar upah minimum kota dan kabupaten di Jawa Timur 2024 dan perbandingan di tahun sebelumnya:

Penutup

Dari data perbandingan UMK tahun 2024 dengan 2023 dan 2022 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan di setiap tahun, walaupun hanya beberapa persen.

Harapannya adalah dengan adanya kenaikan upah minimum ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pelaksanaan yang tepat, upah minimum yang lebih tinggi akan memberikan daya beli yang lebih baik bagi pekerja dan secara tidak langsung menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post UMK Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2024, Daerahmu di Angka Berapa? appeared first on Blog Mamikos.

Upah Minimum Kabupaten/Kota se- Jawa Timur telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/568/KPTS/013/2019. Pada surat keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur itu mulai berlaku pada 1 Januari 2020 yang lalu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo juga membenarkan bahwa penetapan UMK Jawa Timur 2020 telah dilakukan.

UMP dan UMK Jawa Timur Tahun 2020

karyaone.co.id

Dalam surat keputusan itu, Surabaya tentu saja menjadi kota di Jawa Timur dengan nilai UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 4.200.479. Jumlah tersebut lebih besar Rp 329.427 dibandingkan UMK tahun lalu sebesar yang hanya sebesar Rp 3.871.052. Kabupaten Gresik berada di urutan kedua dengan jumlah UMK sebesar Rp 4.197.030, naik sebesar Rp 329.156 dibandingkan tahun 2019 lalu.

Baru! UMP dan UMK Jawa Timur Tahun 2020, Tertinggi Rp 4.200.000

Sementara itu, jumlah UMK terkecil di Jawa Timur adalah sebesar Rp 1.913.321 yang hanya berlaku di beberapa daerah. Di bawah ini Mamikos sudah menuliskan rincian besaran UMK di Jawa Timur pada tahun 2020 yang perlu kamu ketahui.

1. Kota Surabaya: Rp 4.200.479
2. Kabupaten Gresik: Rp 4.197.030
3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.193.581
4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.190.133
5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4. 179.787
6. Kabupaten Malang: Rp 3.081.275
7. Kota Malang: Rp 2.895.502
8. Kota Batu: Rp 2.794.801
9. Kota Pasuruan: Rp 2.794.801
10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095
11. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234
12. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.503.265
13. Kota Mojokerto: Rp 2.456.302
14. Kabupaten Lamongan: Rp 2.423.724
15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662
16. Kota Probolinggo: Rp 2.319.796
17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278
18. Kota Kediri: Rp 2.060.924
19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.016.781
20. Kabupaten Kediri: Rp 2.008.504
21. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295
22. Kabupaten Tulungagung: Rp 1.958.844
23. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705
24. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705
25. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705
26. Kabupaten Blitar: Rp 1.954.705
27. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705
28. Kota Madiun: Rp 1.954.705
29. Kota Blitar: Rp 1.954.705
30. Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321
31. Kabupaten Situbondo: Rp 1.913.321
32. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.913.321
33. Kabupaten Madiun: Rp 1.913.321
34. Kabupaten Ngawi: Rp 1.913.321
35. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.913.321
36. Kabupaten Pacitan: Rp 1.913.321
37. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.913.321
38. Kabupaten Magetan: Rp 1.913.321

Baca Juga :

UMR UMP dan UMK 2021 Tertinggi & Terendah di 34 Provinsi di Indonesia

Alasan Kenaikan UMK Jatim 2020

Kenaikan UMK Jatim 2020 sebesar 8,51 persen ini mengacu pada Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019. Selain itu, kenaikan UMK Jatim juga berdasarkan formula perhitungan upah minimum yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Kamu juga perlu tahu bahwa secara terinci inflasi nasional pada tahun 2019 sebesar 3,39 persen, sedangkan untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,12 persen. Sehingga untuk kenaikan UMK 2020 berdasarkan data inflasi Nasional dan pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen. Gubernur Khofifah juga mengharapkan nilai UMK yang ditetapkan berjalan lancar dan dunia usaha dunia maupun dunia industri berjalan kondusif. Jadi untuk kamu yang merasa gembira dengan berita baru! UMP dan UMK Jawa Timur 2020, tertinggi Rp 4.200.000 ini semoga dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah informasi baru! UMP dan UMK Jawa Timur 2020, tertinggi Rp 4.200.000 yang bisa Mamikos berikan pada artikel ini. Semoga saja info baru! UMP dan UMK Jawa Timur 2020, tertinggi Rp 4.200.000 ini dapat memberikan kamu sebuah informasi yang berguna. Akses aplikasi pencari kost Mamikos untuk informasi hunian yang cocok dan sesuai untuk kamu.

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:

• Kost dekat kampus UI Depok
• Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
• Kost dekat kampus UNDIP Semarang
• Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
• Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
• Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
• Kost dekat kampus ITB Bandung
• Kost dekat kampus ITS Surabaya
• Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
• Kost dekat kampus UNJ Jakarta
• Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
• Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
• Kost dekat kampus STAN Jakarta
• Kost dekat kampus IPB Bogor
• Kost dekat kampus UPI Bandung
• Kost dekat kampus UIN Jakarta
• Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
• Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
• Kost dekat kampus ITS Surabaya
• Kost dekat kampus UNESA Surabaya
• Kost dekat kampus UIN Surabaya
• Kost dekat kampus UNHAS Makassar
• Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
• Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
• Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
• Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
• Kost dekat kampus lainnya…

The post Baru! UMP dan UMK Jawa Timur Tahun 2020, Tertinggi Rp 4.200.000 appeared first on Blog Mamikos.

Jika ditelaah, Jakarta memang memiliki fasilitas yang bisa dikatakan lengkap, selain karena UMR Jakarta 2020 yang tinggi . Mulai dari ketersediaan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, akomodasi, hotel, dan restoran. Tidak hanya itu, lapangan pekerjaan yang ditawarkan juga lebih banyak dengan tingkat penghasilan yang lumayan besar pula.

Upah Minimum Povinsi (UMP) kembali diperbarui. Pihak-pihak yang berperan penting di dalam perusahaan terutama founder dan divisi Human Resources harus kembali dipusingkan karena perlu melakukan penghitungan ulang untuk menyesuaikan besaran gaji yang diterima karyawan dengan perubahan UMP. Lalu apa pengertian Upah Minimimum Provinsi (UMP)? Apa bedanya dengan UMR Jakarta 2020 dan UMK?

Besar Gaji UMR, UMP, UMK Jakarta Terbaru 2020

Sebentar menilik ke belakang, mari kita lihat profil ibukota terlebih dahulu. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia.

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa (2017). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Lingkar Luar, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Ulujami-Serpong. Pemerintah juga berencana akan membangun Tol Lingkar Luar tahap kedua yang mengelilingi kota Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Tangerang-Serpong-Cinere-Cimanggis-Cibitung-Tanjung Priok.

Untuk ke kota-kota lain di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang bersambung dengan Jalan Tol Cipularang ke Bandung dan Jalan Tol Cipali ke Cirebon. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari enam stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke Pulau Sumatera, tersedia ruas Jalan Tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni.

Untuk ke luar pulau dan luar negeri, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut di Tanjung Priok dan bandar udara yaitu:

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tanggerang,Banten yang melayani penerbangan internasional dan domestik.
2. Bandara Halim Perdanakusuma yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik

Untuk pengadaan air bersih, saat ini Jakarta dilayani oleh dua perusahaan, yakni PT. Aetra Air Jakarta untuk wilayah sebelah timur Sungai Ciliwung, dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) untuk wilayah sebelah barat Sungai Ciliwung. Pada tahun 2015, kedua perusahaan ini mampu menyuplai air bersih kepada 60% penduduk Jakarta.

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok.

Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditi ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan konstribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai USD 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di kawasan ASEAN.

Pada tahun 2012, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar Rp 110,46 juta per tahun (USD 12,270). Sedangkan untuk kalangan menengah atas dengan penghasilan Rp 240,62 juta per tahun (USD 26,735), mencapai 20% dari jumlah penduduk. Di sini juga bermukim lebih dari separuh orang-orang kaya di Indonesia dengan penghasilan minimal USD 100,000 per tahun.

Kekayaan mereka terutama ditopang oleh kenaikan harga saham serta properti yang cukup signifikan. Saat ini Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan harga properti mewah yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 38,1%. Selain hunian mewah, pertumbuhan properti Jakarta juga ditopang oleh penjualan dan penyewaan ruang kantor.

Pada periode 2009-2012, pembangunan gedung-gedung pencakar langit (di atas 150 meter) di Jakarta mencapai 87,5%. Hal ini telah menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pencakar langit tercepat di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah pencakar langit di Jakarta akan mencapai 250 unit. Dan pada saat itu Jakarta telah memiliki gedung tertinggi di Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 638 meter (The Signature Tower).

Tingkat penghasilan yang lumayan besar di sederetan perusahaan di Ibukota Jakarta ini sesungguhnya juga dipengaruhi dari besaran nilai UMK UMP UMR Jakarta 2020. Bagi Anda kalangan Fresh Graduate yang baru saja menyelesaikan pendidikan Sarjana dan hendak memasuki dunia kerja pasti masih bingung mengenai perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK ini.

Upah minimum sendiri merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Ternyata pengertian dan fungsi dari ketiga jenis upah minmum ini cukup memiliki perbedaan yang signifikan, berikut perbedaannya.

UMR Jakarta

Upah Minimum Regional atau yang biasa disingkat UMR sesungguhnya merupakan sebuah istilah yang sudah tidak digunakan lagi di Indonesia sejak berlakunya peraturan menteri yang baru, sehingga istilah untuk upah minimum yang berlaku di Indonesia sekarang hanya UMP (Upah Minimum Propinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

UMP Jakarta

Upah Minimum Propinsi atau yang biasa disingkat UMP ini sendiri merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kota atau kabupaten di sebuah provinsi. Besaran nilai UMP yang berlaku di Jakarta di tahun 2020 ini sendiri mencapai angka Rp 3.648.035. UMP Jakarta terbaru ini ditetapkan langsung oleh gubernur, biasanya besaran nilai UMP akan lebih kecil dibandingkan besaran nilai UMK. UMP sendiri berlaku bagi seluruh pengusaha di kabupaten maupun di kota DKI Jakarta sebagai besaran nilai upah minimum pekerjanya. Namun, apabila suatu kota atau kabupaten sudah memiliki ketentuan mengenai UMK maka yang berlaku adalah UMK.

UMK Jakarta

Upah Minimum Kota/Kabupaten atau yang biasa disingkat UMK merupakan upah minimum yang berlaku di sebuah wilayah kota/kabupaten. Penetapan besaran nilai UMK ini sendiri ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi dari walikota/bupati. Umumnya besaran nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ini akan lebih tinggi dari besaran nilai Upah Minimum Propinsi (UMP).

Memang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maupun Permen Upah Minimum tidak disebutkan secara ekplisit tentang upah minimum mana yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Namun, jika dilihat dari pengertian isi UU di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan antara UMK lebih khusus daripada UMK. Hal ini secara tidak langsung menunjukkann bahwa ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di DKI Jakarta, dalam hal ini di kabupaten dan kota-kota di DKI Jakarta belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

Gubernur baru DKI Jakarta telah menetapkan UMP atau UMR Jakarta 2020 yaitu Rp3.648.035. UMR Jakarta 2020 tersebut dihitung berdasarkan inflasi nasional 3,72% pertumbuhan ekonomi sebesar Rp4,99% dan keunikan UMR Jakarta 2020 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sebesar 8,71%. Dibandingkan tahun lalu UMP atau UMR Jakarta 2020 lebih tinggi karena tahun lalu UMR DKI hanya Rp3.355.750.

Baca Juga :

Besar Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta 2021

Penetapan UMP atau UMR Jakarta 2020 melibatkan tiga unsur yang terlibat yakni pengusaha, pemerintah dan buruh. Untuk penetapan UMR Jakarta 2020 sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan batas di setiap daerah.

Berikut ini adalah Daftar UMP atau UMR Jakarta 2020 dari Tahun ke Tahun yang bisa dipelajari dan bisa dilihat perbandingan serta selisihnya.

1. UMP atau UMR Jakarta 2020 Rp. 3.648.035
2. UMP atau UMR DKI Jakarta 2017 Rp. 3.355.750,  lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
3. UMP atau UMR DKI Jakarta 2016 Rp. 3.100.000, lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
4. UMP atau UMR DKI Jakarta 2015 Rp. 2.700.000, lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
5. UMP atau UMR DKI Jakarta 2014 Rp. 2.441.000, lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
6. UMP atau UMR DKI Jakarta 2013 Rp. 2.200.000 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
7. UMP atau UMR DKI Jakarta 2012 Rp. 1.529.150 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
8. UMP atau UMR DKI Jakarta 2011 Rp. 1.290.000 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
9. UMP atau UMR DKI Jakarta 2010 Rp. 1.118.000 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
10. UMP atau UMR DKI Jakarta 2009 Rp. 1.069.900 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
11. UMP atau UMR DKI Jakarta 2008 Rp. 972.600 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
12. UMP atau UMR DKI Jakarta 2007 Rp. 816.100 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
13. UMP atau UMR DKI Jakarta 2006 Rp. 819.100 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
14. UMP atau UMR DKI Jakarta 2005 Rp. 711.800 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
15. UMP atau UMR DKI Jakarta 2004 Rp. 671.600 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
16. UMP atau UMR DKI Jakarta 2003 Rp. 631.600 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
17. UMP atau UMR DKI Jakarta 2002 Rp. 591.300 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
18. UMP atau UMR DKI Jakarta 2001 Rp. 426.300  lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
19. UMP atau UMR DKI Jakarta 2000 Rp. 286.000 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
20. UMP atau UMR DKI Jakarta 1999 Rp. 231.000 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
21. UMP atau UMR DKI Jakarta 1998 Rp. 198.500 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020
22. UMP atau UMR DKI Jakarta 1997 Rp. 172.500 lebih rendah dibanding UMR Jakarta 2020

Tak sembarangan dalam menetapkan UMP ataupun UMR Jakarta 2020 , Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rupanya punya acuan tersendiri. Acuan Pemprov DKI dalam menetapkan UMP atau UMR Jakarta 2020 yaitu

• UMR Jakarta 2020  ditetapkan karena acuan: PP 78 2015 yakni hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat oleh Badan Pengupahan atas permintaan wakil Gubernur Pekan lalu.
• UMR Jakarta 2020 ditetapkan karena acuan: Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2017 sampai dengan Triwulan II 2018 sebesar 4,99 persen dan inflasi tahunan per September 2017 sebesar 3,72 persen.
• UMR Jakarta 2020 ditetapkan Berdasarkan komponen transportasi, sewa rumah dan listrik.

Mengapa UMR Jakarta 2020 Tertinggi di Seluruh Provinsi di Indonesia?

UMP atau UMR Jakarta 2020 menjadi tertinggi di seluruh Indonesia naik sekitar 9,4 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMR Jakarta 2020 ini lebih besar dibandingkan dari yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 8,71 persen. UMR Jakarta 2020 naik tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta agar tenaga kerja di Jakarta bisa mendapatkan kehidupan yang layak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Namun, meski tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia UMP atau UMR Jakarta 2020 lebih rendah dibandingkan dengan UMK Karawang dan Bekasi yang diprediksi akan mencapai Rp 4juta tahun depan. Saat ini saja UMK Bekasi dan Karawang mencapai Rp 3,6 juta.

Lantas, bagaimana perbandingan UMR Jakarta 2020 dibanding dengan kota dan kabupaten lainnya di Indonesia? Berikut Daftar UMP/ UMR Jakarta 2020 dibandingkan 9 Kota Lainnya

1. Kalimantan Tengah Naik 8,75% atau Rp. 193.998,00 dari UMP 2017 Rp. 2.227.307,00 menjadi Rp. 2.421.305,00.
2. D.I Yogyakarta naik 8,71% atau Rp. 116.508,00 dari UMP 2017 Rp. 1.337.645,00 menjadi Rp. 1.454.154,00.
3. Lampung naik 8,71% atau Rp. 116.225,00 dari UMP 2017 Rp. 1.908.447,00 menjadi Rp. 2.074.673,00.
4. Sumatera Utara naik 8,71% atau Rp. 166.225,00 dari UMP 2017 Rp. 1.961.354,00 menjadi Rp. 2.132.188,00.
5. Papua Barat naik 10,14% atau Rp. 245.500,00 dari UMP 2017 Rp. 2.421.500,00 menjadi Rp 2.667.000,00.
6. Nusa Tenggara Barat naik 11,88% atau Rp. 193.755,00 dari UMP 2017 Rp. 1.631.245,00 menjadi Rp. 1.825.000,00.
7. Nusa Tenggara Timur Naik 8,85% atau Rp 135.000,00 dari UMP 2017 Rp. 1.525.000,00 menjadi Rp. 1.666.000,00.
8. Maluku naik 15,44% atau Rp. 297.220,00 dari UMP 2017 Rp. 2.266.722,00 menjadi Rp. 2.464.154,00.
9. Kalimantan Timur Naik 8,71% atau Rp. 203.775,00 dari UMP 2017 Rp. 2.339.556,00 menjadi Rp. 2.543.331,00.

Apa saja yang menjadi Komponen UMR Jakarta 2020 ?

Hal yang menjadi komponen dalam UMR Jakarta 2020 berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah adalah

• Komponen UMR Jakarta 2020 1

Upah Pokok: Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

• Komponen UMR Jakarta 2020 2

Tunjangan Tetap: suatu pembayaran yang teratur yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah poko, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transport bisa dimasukkan ke dalam komponen tunjangan tetap bila pemberian tunjangan transport tersebut dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap bila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

• KomponenUMR Jakarta 2020 3

Tunjangan tidak tetap : Suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat di maksudkan ke dalam tunjangan tidak tetap bila tunjangan tersebut atas dasar kehadiran.

Bingung cari lowongan kerja terbaru? Berikut ada info mengenai info lowongan kerja DKI Jakarta yang mungkin berguna untuk Anda yang berkeinginan untuk mengusung nasib di beberapa perusahaan di Ibukota Jakarta. Dapatkan informasi lowongan kerja terbaru melalui situs Mamikos dan download aplikasi Mamikos di Play Store untuk akses yang lebih praktis.

The post Besar Gaji UMR, UMP, UMK Jakarta Terbaru 2020 appeared first on Blog Mamikos.