Sistem pembayaran pajak yang semula menggunakan DJP Online kini beralih menjadi Coretax DJP (Sistem Inti Administrasi Perpajakan/SIAP) yang mencakup layanan pelaporan, pembayaran, dan berbagai jenis administrasi pajak.

Hal ini menuntut Wajib Pajak untuk memahami skema pembayarannya. Harapannya, agar bisa terhindar dari sanksi administrasi karena belum tahu cara melihat Coretax sudah aktivasi atau belum.

Yuk, simak artikel ini untuk memahami cara mengecek status Coretax milikmu.

Bagaimana Cara Melihat Coretax Sudah Diaktivasi atau Belum?

Baca Juga :

Apa Itu Passphrase Coretax? Fungsi, Contoh, dan Cara Membuatnya bagi Wajib Pajak

Barangkali kamu masih menyimpan pertanyaan terkait perubahan sistem pelaporan pajak. Apalagi jika sebelumnya kamu tidak mengalami kendala saat melaporkan pajak menggunakan sistem DJP Online.

Lalu, mengapa kamu harus buru-buru pindah ke Coretax?

Sebagai Wajib Pajak, kamu wajib melakukan aktivasi akun Coretax agar dapat melaporkan SPT tahunan.

Pemerintah melalui DJP sudah menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengutamakan asas Single Identity Number.

Sistem Coretax berbeda dengan DJP Online. Pada Coretax, teknologi yang diterapkan sudah menggunakan AI dan analisis data dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, integrasi data pun sangat komprehensif dengan single login untuk semua layanan perpajakan.

Teknologi yang modern dan mudah dinavigasi ini memudahkan otomatisasi proses perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga lebih efektif dan efisien.

Baca Juga :

Hanya NPWP Individu yang Diizinkan untuk Jenis Bukti Potong Ini, Apa Artinya pada Coretax?

Untuk melihat apakah Coretax sudah diaktivasi atau belum, ada langkah-langkah yang bisa kamu lakukan, seperti:

Mengecek Status Melalui Portal WP (Coretax)

1. Buka website Coretax DJP Pajak dengan tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/identityproviderportal/account/login
2. Masukkan data ID pengguna (dapat berupa NIK, NPWP, atau NITKU)
3. Masukkan kata sandi (password) ID pengguna. Jika lupa, klik ‘Lupa Kata Sandi’ untuk melakukan atur ulang password.
4. Pilih bahasa yang akan digunakan pada tampilan (Indonesia – Inggris)
5. Masukkan kode captcha yang muncul. Jika kesulitan membaca captcha, klik tombol ‘refresh’ untuk meminta kode baru
6. Klik ‘Login’
7. Jika berhasil login tanpa kendala, besar kemungkinan akun sudah aktif dan terverifikasi.

Baca Juga :

5 Cara Membuat dan Download Sertifikat Digital di Coretax bagi Wajib Pajak

Mengapa Wajib Pajak Harus Melakukan Aktivasi Coretax Sekarang?

Ada beberapa alasan mengapa kamu perlu segera melakukan aktivasi Coretax:

1. Integrasi NIK Sebagai NPWP

Pada sistem Coretax, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah berfungsi untuk NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi.

Apabila Wajib Pajak belum melakukan aktivasi, maka proses sinkronisasi data berpotensi terhambat yang bisa berdampak pada kesulitan ketika melakukan transaksi keuangan yang memerlukan verifikasi pajak.

Tentu hal tersebut merepotkan dan bisa menghambat berbagai proses lainnya.

2. Menurunkan Risiko Kendala Lapor SPT

Instruksi untuk segera melakukan aktivasi Coretax ternyata dilakukan dengan pertimbangan server.

Saat mendekati batas akhir pelaporan SPT (bulan Maret untuk Orang Pribadi dan bulan April untuk badan), sistem akan mengalami lonjakan.

Hal ini bisa membuat server down karena antrean digital sangat panjang. Jika kamu sudah melakukan aktivasi, prosesnya bisa lebih cepat dan kamu bisa terhindar dari risiko-risiko tersebut.

3. Memudahkan Akses Pajak Secara Transparan

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Coretax mengadopsi konsep user-centric.

Semua riwayat perpajakan sekecil apa pun, seperti pembayaran pajak, pelaporan pajak, pengajuan keberatan, dan aktivitas lainnya bisa diakses di satu dasbor.

Jika kamu tidak melakukan aktivasi, kamu tidak akan bisa mengakses transparansi data perpajakan.

Baca Juga :

[Solusi] Kenapa Coretax Tidak Bisa Dibuka Susah Diklik Login dan Tombol Enter

Cara Aktivasi Akun Coretax Bagi Wajib Pajak

Belum pernah melakukan aktivasi akun Coretax? Tenang, kamu bisa mengikuti langkah-langkah aktivasinya berikut ini:

1. Buka website Coretax DJP Pajak dengan tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id
2. Klik menu ‘Aktivasi Akun Wajib Pajak’ atau ‘Permintaan Akses Digital’
3. Nantinya kamu akan diarahkan menuju tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/DigitalAccessRequest
4. Berikan tanda checklist pada kolom ‘Apakah Wajib Pajak Sudah Terdaftar’ untuk menunjukkan bahwa kamu sudah terdaftar.
5. Pilih jenis wajib pajak ‘Badan’ atau ‘Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi’
6. Beri tanda checklist pada pernyataan ‘Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.’

Langkah berikutnya, jika diminta untuk mengisi data lanjutan, kamu bisa mengacu pada pertanyaan berikut:

1. Masukkan data yang diminta berupa NPWP dan data pribadi lainnya (sesuai KTP)
2. Klik ‘Cari’
3. Isi data berupa nomor telepon dan alamat email
4. Klik ‘Take a photo’ untuk mengambil foto
5. Klik “simpan”
6. Periksa ‘Inbox’ atau ‘Kotak Masuk’ email untuk membuka dokumen yang dikirim.
7. Lakukan login pada website Coretax untuk memastikan bahwa akunmu sudah aktif.
8. Masukkan data NIK dan password
9. Klik ‘Login’
10. Ubah kata sandi atau password dan buat passphrase Coretax untuk memudahkanmu saat menggunakan Coretax kembali

Agar prosesnya lancar, pastikan email yang kamu gunakan untuk pendaftaran masih aktif dan dapat diakses.

Cara Mendapatkan Kode Otorisasi Coretax

Sudah melakukan aktivasi akun dan memastikan bahwa kamu sudah terdaftar? Kini saatnya kamu meminta kode otorisasi.

Kode otorisasi Coretax merupakan alat verifikasi dan otentikasi yang bisa digunakan untuk menunjang berbagai macam proses perpajakan, seperti penerbitan bukti potong dan penandatanganan SPT.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mendapatkan kode otorisasi yaitu:

1. Buka website resmi Coretax
2. Lakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar
3. Jika website Coretax sudah terbuka, fokus pada bagian pojok kiri atas
4. Klik menu ‘Portal Saya’
5. Pilih ‘Permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik’
6. Cari bagian ‘Rincian Sertifikat’
7. Pilih ‘Kode Otorisasi DJP’
8. Masukkan data ID penandatanganan atau passphrase untuk kode otorisasi
9. Baca informasi dan beri tanda checklist pada bagian ‘pernyataan’
10. Klik ‘Kirim’
11. Tunggu pemberitahuan atau notifikasi ‘Sertifikat Digital Berhasil Dibuat’ yang akan muncul apabila proses berhasil
12. Klik ‘Unduh Bukti Tanda Terima’
13. Klik ‘Unduh Surat Penerbitan Surat Digital’
14. Buka kembali menu ‘Portal Saya’
15. Klik ‘Profil Saya’
16. Klik menu ‘Nomor Identifikasi Eksternal’
17. Pilih ‘Digital Certificate’
18. Periksa kembali informasi yang diberikan dan pastikan bahwa status kepemilikan tertera ‘VALID’. Jika ternyata statusnya masih ‘INVALID’, maka kamu perlu menggeser tabel ke kanan untuk menekan tombol ‘Periksa Status’
19. Tunggu sampai muncul notifikasi sukses
20. Klik ‘Proses’ atau ‘Generate’ sampai ada pemberitahuan ‘Success’
21. Pengecekan dokumen kode otorisasi bisa kamu lakukan dengan mengeklik menu ‘Portal Saya’ kemudian ‘Dokumen Saya’

Tips Agar Data di Coretax Aman

Kekhawatiran saat menggunakan sistem digital salah satunya adalah kebocoran data. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan agar data di sistem Coretax aman:

1. Lakukan Verifikasi Email Secara Berkala

Pengiriman kode otorisasi yang dilakukan melalui email menjadi alasan mengapa kamu perlu memastikan bahwa email yang digunakan memang aktif. Hindari menggunakan email pekerjaan, email kantor, email kampus, atau email yang bisa diakses umum. Sebaliknya, gunakan email pribadi.

2. Gunakan Passphrase Unik

Alih-alih menggunakan password yang mudah ditebak seperti angka ‘12345678’, tanggal lahir, dan data lainnya yang sudah dikenal banyak orang, gunakan password yang mudah diingat tapi sulit ditebak orang lain.

Misalnya saja nama penulis novel yang terkenal, acara kesukaanmu saat masih kecil, makanan favorit beserta harganya, atau tempat yang memiliki kenangan khusus bersama seseorang. Kombinasikan password dengan huruf kapital dan angka untuk memperkuat keamanan.

3. Waspada Link Phishing

Informasi cara melihat Coretax sudah diaktivasi atau belum akan semakin banyak dicari di masa pengisian data pajak.

Namun, hal tersebut tetap perlu membuatmu waspada. Jika ada tautan yang mengarah pada file .APK dan bukan website yang berakhiran .go.id, hindari mengeklik tautan tersebut.

Hindari mengeklik tautan yang tidak resmi apalagi yang mengaku-ngaku sebagai aplikasi Coretax yang diberikan melalui WhatsApp.

Baca Juga :

3 Cara Menonaktifkan NPWP Istri Gabung Suami di Coretax, Ini Langkah-Langkahnya!

Masalah Umum Penggunaan Coretax

Pengguna Coretax bisa mengalami beberapa masalah. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena kamu bisa menerapkan beberapa tips berikut ini:

1. Lupa Password

Masalah lupa password paling sering terjadi, apalagi jika Wajib Pajak menggunakan password berbeda untuk setiap akun yang berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan login gagal.

Namun, kamu tidak perlu khawatir karena pada Coretax sudah ada fitur ‘Lupa Password’ pada halaman login. Kamu bisa melakukan pengaturan ulang password (reset) melalui email yang sudah terdaftar.

2. Tidak Menerima Kode OTP

Kode OTP merupakan hal penting yang perlu dimasukkan pada saat mengisi website Coretax. Kode ini diberikan melalui email yang sudah kamu daftarkan.

Jika merasa belum menerima kode OTP di email, lakukan refresh halaman inbox, cek folder spam, dan hubungi Kring Pajak jika kedua langkah sebelumnya tidak berhasil.

3. NPWP Tidak Terdaftar

Masalah lain yang sering dijumpai adalah NPWP yang tidak terdaftar pada sistem. Biasanya, kasus ini ditemukan pada NPWP lama karena belum diubah ke format baru yang terdiri dari 16 digit.

Untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa datang ke kantor pajak atau menghubungi ‘Kring Pajak’.

Penutup

Setelah membaca informasi terkait cara melihat Coretax sudah aktivasi atau belum, apakah kamu sudah lebih paham?

Aktivasi Coretax bukan hanya sekadar formalitas, tetapi langkah yang perlu kamu tempuh agar proses pelaporan pajak semakin lancar tanpa kendala.

Manfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada Coretax untuk memudahkanmu melaporkan pajak. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, Wajib Pajak bisa semakin terbantu.

Jangan lupa menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan melapor tepat waktu agar terhindar dari denda dan tidak membuatmu mengalami kesulitan di kemudian hari.

Akses informasi penting terkait pajak dan informasi terkait di blog Mamikos. Semoga bermanfaat.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Melihat Coretax Sudah Aktivasi atau Belum dan Cara Aktivasinya, Wajib Pajak Perlu Tahu Ini! appeared first on Blog Mamikos.

2 Sumber Pendapatan Negara Indonesia beserta Penjelasannya –  Bagi suatu negara, pendapatan merupakan nadi kehidupan, mirip seperti aliran darah yang menggerakkan tubuh manusia.

Dari mana, sebenarnya, negeri ini menggali pundi-pundi keuangan yang mendukung berbagai sektor pembangunan? Pendapatan negara bukan hanya berasal dari pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya.

Ada berbagai sumber pendapatan yang membuat roda perekonomian negara terus berputar. Dari hasil ekspor, investasi asing, hingga sektor industri yang semakin berkembang pesat. Yuk, simak ulasan lengkapnya!

Pendapatan Negara

Menurut Nisjar (sebagaimana disebutkan dalam Basri, 2003:1), konsep keuangan negara merujuk pada segala hak yang memiliki nilai moneter, termasuk barang-barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan hak-hak tersebut.

Perspektif ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa keuangan negara melibatkan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan nilai uang atau dalam bentuk barang yang menjadi kepemilikan negara sejalan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, gagasan keuangan negara melibatkan tidak hanya unsur moneter tetapi juga kepemilikan atas hak-hak dan kewajiban yang melekat pada entitas negara.

Dalam hal ini, pendapatan negara adalah arus masuk uang yang diperoleh oleh pemerintah dan menjadi sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan dan memenuhi kebutuhan negara dalam proses pembangunan.

Konsep pendapatan negara mencakup sejumlah kategori, seperti pajak, retribusi, laba dari perusahaan milik negara, denda, sumbangan dari masyarakat, dan elemen lainnya.

Dengan kata lain, pendapatan negara merupakan agregasi dari berbagai sumber yang berkontribusi untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, pendapatan negara sendiri dipersiapkan dan dikelola melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara rinci memuat daftar sistematis mengenai proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

Dengan demikian, APBN berfungsi sebagai kerangka kerja keuangan yang mendefinisikan bagaimana sumber daya keuangan akan dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung program-program pemerintah serta memastikan keberlanjutan keuangan negara.

Perbedaan Pendapatan dan Penerimaan Negara

Penerimaan dan pendapatan negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penerimaan negara merujuk pada uang yang masuk ke kas negara.

Sementara pendapatan negara mencakup hak-hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah pusat, termasuk penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Perbedaan antara keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sumber: Penerimaan negara berasal dari beragam sumber non-pajak, seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang dan jasa, dan sebagainya.

Sebaliknya, sumber pendapatan negara diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Baca Juga :

20 Cara Mengatasi Kelangkaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam beserta Penyebabnya

Fungsi: Penerimaan negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Di sisi lain, pendapatan negara bertindak sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan.

Pengelolaan: Penerimaan negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan, sementara pendapatan negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan.

Jenis: Penerimaan negara mencakup Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang dan jasa, dan sebagainya.

Sebaliknya, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Dalam konteks pembangunan negara, pemerintah Indonesia merancang dan mengelola pendapatan negara melalui perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber Pendapatan Negara Indonesia

Sumber pendapatan negara umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan dari sektor non-pajak.

1. Pendapatan dari Sektor Pajak

Pendapatan dari sektor pajak merujuk pada pembayaran iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan balas jasa langsung.

Pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai jenis pajak. Secara umum, pajak dapat dikategorikan menjadi dua golongan utama, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.

Pajak langsung merujuk pada jenis pungutan yang langsung dikumpulkan oleh pemerintah dari pihak yang wajib membayar.

Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang meraih keuntungan diwajibkan untuk membayar pajak langsung.

Di sisi lain, pajak tak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Beberapa jenis pajak tak langsung yang signifikan antara lain adalah pajak impor dan pajak penjualan.

Pendapatan pajak berasal dari dua sumber utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah bentuk pungutan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang dihasilkan dari proses pemungutan pajak pusat kemudian dikumpulkan dan disertakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan individu dan perusahaan.

PPh melibatkan dua kategori utama, yaitu PPh pasal 21 untuk penghasilan pegawai dan PPh pasal 25 untuk penghasilan usaha.

Penerimaan PPh menjadi salah satu sumber pendapatan negara utama dalam mengisi kas negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang diterapkan pada penjualan barang dan jasa.

PPN menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan karena diterapkan pada setiap tahap transaksi dalam rantai produksi dan distribusi.

Baca Juga :

Contoh Redistribusi Pendapatan Vertikal dan Horizontal beserta Pengertiannya

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengenakan pajak khusus pada barang-barang mewah.

Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau sering disingkat dengan BPHTB adalah jenis pajak pusat yang terkait dengan perolehan hak atas properti.

Pajak ini dikenakan pada transaksi jual beli atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan dari BPHTB memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan sekaligus mengendalikan pasar properti.

Bea Masuk

Bea Masuk menjadi sumber pendapatan negara dari sektor impor. Tarif Bea Masuk bervariasi tergantung jenis barang.

Sumber pendapatan negara yang dihasilkan melalui bea masuk digunakan untuk memperkuat ekonomi domestik.

Cukai pada Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahan Terkait

Cukai yang dikenakan pada tembakau dan ethil alkohol beserta seluruh olahan yang dihasilkan merupakan jenis pajak yang diterapkan pada produk-produk tembakau, alkohol, dan hasil olahannya.

Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi bahan berbahaya dan sekaligus menghasilkan sumber pendapatan negara.

Bea Meterai

Bea Meterai adalah bentuk pajak pusat yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu, seperti surat-surat perjanjian atau kontrak.

Meskipun jumlahnya mungkin kecil, bea meterai memberikan tambahan pendapatan melalui transaksi tertentu.

b. Pajak Daerah

Sumber pendapatan negara dari sektor pajak daerah membentuk komponen penting dalam ekosistem keuangan lokal.

Pajak Daerah, sebagai instrumen utama dalam pendapatan daerah, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehari-hari melalui pelaksanaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dalam kerangka ini, beberapa jenis pajak daerah melibatkan keterlibatan langsung Dispenda, dan hasil dari pemungutan pajak ini menjadi bagian integral dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)

Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) diterapkan pada sektor perhotelan dan restoran yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Tarif pajak ini dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari jasa penginapan dan konsumsi makanan serta minuman di hotel dan restoran.

Pendapatan dari PHR digunakan untuk memperkuat pendapatan daerah dan mengembangkan sektor pariwisata lokal.

Pajak Restoran

Pajak Restoran memberlakukan pungutan pada kegiatan bisnis restoran. Pajak ini bersifat proporsional terhadap pendapatan yang diperoleh oleh restoran, dan jumlahnya disesuaikan dengan besaran pendapatan tersebut.

Pajak Restoran menjadi kontributor signifikan terhadap pendapatan daerah dan digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah kontributor penting terhadap pendapatan daerah. Pajak ini dikenakan pada pemilik atau pengguna bangunan yang mendapatkan manfaat dari penerangan jalan di sekitarnya.

Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sistem penerangan jalan di wilayah daerah, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan dan keindahan lingkungan.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan bentuk pungutan yang diterapkan pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam berupa bahan galian golongan C.

Pajak ini diberlakukan terhadap perusahaan atau individu yang mengambil dan mengolah bahan galian seperti pasir, batu, dan kerikil.

Pendapatan dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di tingkat lokal.

Pajak Parkir

Pajak Parkir merujuk pada pungutan yang diberlakukan pada kendaraan yang diparkir di area publik. Tarif Pajak Parkir disesuaikan dengan durasi dan lokasi parkir.

Pendapatan yang diperoleh dari Pajak Parkir memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, sambil juga berperan dalam mengatur dan mengoptimalkan penggunaan lahan parkir di wilayah tersebut.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan memberikan kontribusi melalui pungutan pada kegiatan hiburan yang diselenggarakan di wilayah pemerintah daerah, seperti konser, pertunjukan seni, dan acara hiburan lainnya.

Pendapatan dari Pajak Hiburan tidak hanya menghasilkan dana untuk daerah, tetapi juga mengatur dan mengendalikan kegiatan hiburan di wilayah tersebut.

Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah jenis pajak daerah yang dikenakan pada pemasangan reklame di area publik atau fasilitas umum.

Pajak ini tidak hanya memberikan sumbangan keuangan, tetapi juga membantu dalam mengatur dan mempercantik tata ruang kota.

Pendapatan dari Pajak Reklame dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur perkotaan.

Baca Juga :

Contoh Pembangunan Berkelanjutan beserta Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Ciri-cirinya

2. Pendapatan dari Sektor Non Pajak

Sumber pendapatan negara melalui sektor non-pajak didefinisikan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2018.

Menurut undang-undang tersebut, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari individu atau badan tertentu atas pemanfaatan sumber daya tertentu.

PNBP mencakup berbagai aspek, dan undang-undang dengan tegas menguraikan komponen-komponen yang termasuk dalam kategori ini.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

PNBP melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Penerimaan negara dari eksploitasi sumber daya alam ini merupakan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Oleh karena itu, regulasi yang mengatur PNBP memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan ketentuan yang adil dan berkelanjutan.

Pendapatan Kekayaan yang Dipisahkan

Pendapatan kekayaan yang dipisahkan, seperti saham dan obligasi, juga menjadi bagian dari PNBP.

Penerimaan dari investasi dan kepemilikan aset ini memberikan kontribusi untuk memperkuat posisi keuangan negara dan menyokong berbagai proyek pembangunan.

Pendapatan dari Badan Layanan Umum

Pendapatan dari Badan Layanan Umum juga merupakan bagian dari PNBP. Badan Layanan Umum mencakup lembaga yang menyediakan layanan kepada masyarakat dengan cara yang bersifat komersial.

Penerimaan dari layanan ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian badan layanan umum tersebut.

Hibah Negara

Pendapatan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah adalah pendapatan negara berupa bantuan atau sumbangan dari dalam atau luar negeri, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, yang menjadi hak pemerintah.

Pengecualian terdapat pada hibah dalam bentuk barang alamiah yang secara langsung digunakan untuk mengatasi keadaan darurat, seperti bencana alam atau wabah penyakit, yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara juga menjadi salah satu komponen PNBP. Penerimaan dari pengelolaan barang milik negara melibatkan pendapatan dari sewa atau penggunaan barang milik negara oleh pihak tertentu.

Pendapatan dari Pengelolaan Dana

Terakhir, PNBP mencakup pendapatan dari pengelolaan dana.

Pendapatan ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang dimiliki negara, seperti dana pensiun atau dana investasi lainnya, yang menghasilkan pendapatan melalui investasi dan pengelolaan yang cermat.

Penutup

Pajak, baik dari sektor pajak pusat maupun pajak daerah, bersama dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), berperan sebagai sumber pendapatan negara utama dalam membiayai program-program pemerintah dan proyek pembangunan.

Terima kasih telah membaca artikel sumber pendapatan negara hingga akhir, dan sampai jumpa pada artikel Mamikos berikutnya!

Baca Juga :

Rumus Pendapatan Nasional Beserta Contoh Perhitungannya yang Benar

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idamanmu:

Kost Dekat UGM Jogja

Kost Dekat UNPAD Jatinangor

Kost Dekat UNDIP Semarang

Kost Dekat UI Depok

Kost Dekat UB Malang

Kost Dekat Unnes Semarang

Kost Dekat UMY Jogja

Kost Dekat UNY Jogja

Kost Dekat UNS Solo

Kost Dekat ITB Bandung

Kost Dekat UMS Solo

Kost Dekat ITS Surabaya

Kost Dekat Unesa Surabaya

Kost Dekat UNAIR Surabaya

Kost Dekat UIN Jakarta

The post 2 Sumber Pendapatan Negara Indonesia beserta Penjelasannya appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi dan Contohnya – Berdagang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pencaharian banyak masyarakat di Indonesia.

Usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak luput dari tagihan pajak. Berdasarkan peraturan Undang-Undang, pedagang eceran ataupun pengusaha toko harus melakukan pembayaran pajak.

Bagi seorang pedagang, mengetahui berapa besaran pajak yang harus dibayarkan dari hasil usaha dagangnya merupakan hal yang wajib. Berikut cara menghitung pajak penghasilan usaha dagang pribadi dan contohnya.

Baca Juga :

5 Contoh Wajib Pajak Badan dan Objek Wajib Pajak Orang Pribadi

Apa Itu Pajak Penghasilan Usaha Dagang?

Jika kamu masih belum terlalu familiar dengan apa itu yang dimaksud pajak penghasilan usaha.

Sebelum melihat bagaimana cara menghitungnya, Mamikos akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari jenis pajak satu ini.

Dalam Undang-Undang, pajak penghasilan usaha dagang adalah pajak yang dikenakan kepada para pedagang eceran.

Adapun yang dimaksud dengan pedagang eceran yaitu pengusaha yang melakukan aktivitas penjualan serta penyerahan produk baik berbentuk barang atau jasa kepada para konsumen akhir dengan cara diecer tanpa memerlukan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, maupun kontrak atau lelang contohnya seperti toko atau kios.

Objek pajak dari aktivitas penjualan eceran yaitu penghasilan yang didapatkan.

Dimana setiap ada tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh diwajibkan untuk pajak.

Entah itu yang berasal dari negara Indonesia maupun luar negeri, yang bisa digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Melalui penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan usaha dagang atau pajak pedagang eceran merupakan sebuah pajak yang dikenakan dari penghasilan dari usaha yang dilakukan oleh para pedagang eceran.

Baca Juga :

Contoh Soal Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Lajang dan Berkeluarga

Mengapa Pedagang Eceran Wajib Membayar Pajak?

Dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) disebutkan bahwa pedagang eceran atau pengusaha toko haru melakukan pembayaran pajak penghasilan dari usaha toko yang mereka jalankan ke kas negara,

Cara untuk pemenuhan kewajiban pajak penghasilan tersebut menggunakan sistem self assessment, yaitu dengan cara menghitung sendiri, membayarkan, serta melaporkan PPh terutang.

Selain penghasilan, pedagang eceran juga diwajibkan untuk membayar jenis pajak yang lain dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pajak tambahan ini diwajibkan jika pedagang eceran sudah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jadi, ada dua jenis pedagang di sini yaitu pedagang eceran yang sudah PKP dan pedagang eceran non PKP. 

Kewajiban Pajak Pedagang Eceran PKP dan Non PKP

Di atas disebutkan bahwa pedagang yang sudah memiliki status PKP maupun belum PKP diwajibkan untuk  membayar pajak kepada kas negara.

Namun, keduanya tentu memiliki perbedaan kewajiban dalam membayar pajak. Untuk lebih rincinya, berikut penjelasan mengenai perbedaan kewajiban pajak untuk pedagang eceran PKP dan non PKP:

1. Pedagang Eceran PKP

Pedagang eceran yang sudah berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh) sekaligus pajak tambahan dengan melakukan pembukuan sekaligus harus menarik PPN serta membayar PPN terutang.

Adapun pedagang eceran yang memiliki status PKP adalah para pedagang yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun. 

2. Pedagang Eceran Non PKP

Pedagang eceran yang belum berstatus PKP atau non PKP adalah pedagang eceran yang omzetnya kurang atau di bawah 4,8 miliar per tahun dari peredaran bruto.

Jadi jenis pedagang ini hanya diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh) saja.

Namun, pedagang eceran juga dapat mendaftarkan usahanya sebagai PKP meskipun penghasilannya masih kurang dari 4,8 miliar.

Jika sudah disahkan sebagai PKP maka pedagang eceran harus membayar pajak tambahan.

Berapa Tarif PPh Pedagang Eceran yang Harus Dibayarkan?

Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pedagang eceran berstatus KPK dan Non KPK itu berbeda. 

Untuk pedagang eceran non KPK dapat menggunakan tarif PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran atau omzet peredaran bruto yang harus disetorkan setiap bulannya.

Namun, jumlah tersebut tidak berlaku bagi pedagang yang melaksanakan pembukuan. 

Kemudian, untuk pedagang eceran yang melakukan pembukuan besaran PPh terutang akan dihitung menggunakan ketentuan tarif yang tercantum Pasal 17 UU PPh dari Penghasilan Kena Pajak di mana selisih antara peredaran usaha akan dikurangi oleh biaya-biaya yang boleh dibebankan berdasarkan UU PPh dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Terakhir, untuk pedagang eceran yang sudah memiliki status PKP maka akan dikenakan tarif PPh Badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yaitu sebesar 22% di tahun 2022.

Baca Juga :

Baru! Pajak Penghasilan Karyawan Jomblo dan yang Sudah Menikah 2023, Ini Ketentuannya!

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi dan Contohnya?

Setelah memahami apa itu pajak usaha dagang, mengapa harus membayar pajak, serta besaran tarif pajak yang harus dibayar.

Sekarang waktunya untuk mengetahui cara menghitung pajak penghasilan usaha dagang pribadi dan contohnya dengan benar.

Perhitungan pajak usaha dagang atau pedagang eceran sendiri itu didasarkan kepada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPh dan PPN.

Untuk menghitungnya tidak terlalu rumit, kamu hanya perlu mengikuti contoh cara menghitung pajak penghasilan usaha dagang berikut ini:

1. Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi Non KPK

Azizi merupakan seorang pedagang eceran yang memiliki toko perlengkapan pakaian dengan omzet bruto sebesar Rp 4 Miliar pada tahun 2022 kemarin.

Maka, Azizi tidak memiliki status PKP dan tidak memilih untuk melakukan  pembukuan. Sehingga, pajak yang harus ia bayarkan hanya dikenakan PPh Final sebesar 0,5% saja dari omzet bruto. Berikut perhitungannya:

2. Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi KPK

Athir adalah seorang pedagang eceran muda yang memiliki toko alat-alat rumah tangga dengan peredaran bruto per tahun yang mencapai Rp 5 miliar serta telah melakukan pembukuan.

Sehingga Athir dikenakan tarif PPh sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan.

Karena omzet yang dimiliki Athir di atas Rp 4,8 miliar dalam setahun dan sudah berstatus PKP, maka ia harus memungut PPN dengan tarif sebesar 11% dari nilai penyerahan barang kena pajak.

Diketahui, biaya usaha Athir yaitu sebesar Rp 3 miliar serta memiliki penghasilan lainnya sebanyak Rp 100 ribu, ia juga mengeluarkan biaya lain sebesar Rp 40 juta.

Berikut adalah contoh cara menghitung PPh pedagang eceran PKP seperti Athir:

Baca Juga :

Cari Tahu Tentang UU Harmonisasi Perpajakan Rumah Kos dan Tax Amnesty

Penutup

Itulah dia bagaimana cara menghitung pajak penghasilan usaha dagang pribadi beserta contohnya.

Bagi kamu yang ingin menghitung pajak dari usaha dagangmu dengan akurat, kamu dapat mengikuti contoh cara menghitung pajak penghasilan usaha dagang yang telah Mamikos berikan di atas. Semoga bermanfaat!

Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak informasi lainnya tentang pajak.

Jangan lupa untuk kunjungi blog Mamikos Info karena akan ada banyak sekali artikel-artikel menarik yang mengulas perpajakan yang tentunya bermanfaat untuk kamu baca.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Murah

Kost Jakarta Murah

Kost Bandung Murah

Kost Denpasar Bali Murah

Kost Surabaya Murah

Kost Semarang Murah

Kost Malang Murah

Kost Solo Murah

Kost Bekasi Murah

Kost Medan Murah

The post Cara Menghitung Pajak Penghasilan Usaha Dagang Pribadi dan Contohnya appeared first on Blog Mamikos.

Terdapat beberapa jenis pajak yang diatur oleh Undang-undang. Jika kamu bertanya pajak yang secara ekonomis bebannya tidak boleh digeserkan atau dilimpahkan kepada pihak lain dinamakan apa? Kamu bisa melanjutkan membaca artikel ini.

Namun, Mamikos akan jelaskan secara rinci mulai dari pengertian hingga ke jenis-jenis pajak.

Baca Juga :

Contoh Penghasilan Tidak Kena Pajak Beserta Cara Hitungnya yang Benar

Apa itu Pajak?

Pajak secara sederhana merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang diatur berdasarkan Undang-undang.

Fungsi Pajak

Setidaknya ada 4 fungsi dari  pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak tentu akan memberikan pemasukan bagi negara sehingga semua pembangunan yang memerlukan biaya dapat dilaksanakan. Semakin rakyat taat pajak dan penghasilan tinggi, pemasukan negara akan meninggi juga.

2. Fungsi Mengatur

Artinya pajak juga mengatur dengan membuat masyarakat berpikir sebelum membuat keputusan untuk mengatur perekonomian dan sektor lain dalam negara.

Contoh dekatnya adalah jika pajak kendaraan tinggi maka akan membuat beberapa orang berpikir dua kali saat membeli kendaraan pribadi. Sehingga kemacetan akan menurun.

3. Fungsi Pemerataan

Fungsinya, menyeimbangkan antara yang memiliki ekonomi tinggi dan ekonomi rendah. Dengan pajak seseorang atau institusi yang memiliki penghasilan tinggi akan memberi kontribusi tinggi sehingga membantu yang ekonomi rendah.

4. Fungsi Stabilisasi

Kebijakan pajak digunakan untuk misalnya mengatasi inflasi atau deflasi.

Jenis-jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Untuk lebih jelas dan contoh pajak langsung dan tidak langsung, cek penjelasannya berikut:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan oleh yang bersangkutan, tidak boleh dialihkan ke orang lain. Contoh dari pajak langsung ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, PBB,  PPh, dan lainnya. 

Kita harus membayar pajak-pajak di atas oleh kita sendiri. Ini merupakan pajak yang secara ekonomis bebannya tidak boleh digeserkan atau dilimpahkan kepada pihak lain yang dinamakan pajak langsung.

2. Pajak tak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh yang temasuk pajak tak langsung adalah pajak penambahan nilai (PPN), pajak bea masuk, dan pajak ekspor.

Dari penjelasan di atas maka jawaban dari pertanyaan pajak yang secara ekonomis bebannya tidak boleh digeserkan atau dilimpahkan kepada pihak lain dinamakan apa, adalah pajak langsung.

Baca Juga :

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan Pph 21 +Contoh

Sebenarnya ada jenis pajak berdasarkan pengelompokan yang lain seperti: pajak pusat dan pajak daerah serta pajak objektif dan subjektif. Namun jenis pajak yang paling banyak dibicarakan adalah jenis yang atas.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Pajak yang Secara Ekonomis Bebannya Tidak Boleh Digeserkan atau Dilimpahkan kepada Pihak Lain Dinamakan? appeared first on Blog Mamikos.

Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya bisa dilihat dari adanya unsur paksaan yang dimiliki oleh pajak. Pajak sudah diatur di dalam Undang-Undang Negara dan diberlakukan untuk semua warga negara.

Berbeda dengan pungutan resmi selain pajak yang tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Pungutan resmi lainnya manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Sedangkan biaya untuk pajak akan dimasukkan ke dalam pembiayaan negara secara keseluruhan.

Nah, perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya diantaranya adalah sebagai berikut!

Baca Juga :

6 Jenis Pajak Serta Contohnya yang Ada di Indonesia, Lengkap!

1.Dari Sisi Dasar Pelaksanaan

Pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. Tepatnya UU Nomor 6 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara yang bersifat memaksa dan bersifat wajib. Pajak ini digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pungutan non pajak didasarkan pada peraturan pemerintah yang dikenakan kepada masyarakat tertentu dari hasil pelayanan pemerintah.

2. Dari Sisi Sifat Iuran

Pajak merupakan iuran masyarakat yang sifatnya wajib, dan imbalannya diberikan secara tidak langsung oleh negara.

Sedangkan pungutan non pajak berupa iuran masyarakat tertentu yang imbalannya bisa dirasakan secara langsung.

3. Dari Sisi Unsur Paksaan

Pajak secara tegas diatur Undang-Undang dan sifatnya memaksa kepada semua warga negara. Sedangkan pungutan resmi non pajak tidak ada unsur paksaan.

4. Dari Sisi Subjek yang Dikenakan

Pajak dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sedangkan pungutan non pajak hanya dikenakan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

5. Dari Sisi Imbalan yang Diberikan

Imbalan dari pungutan pajak akan diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali, karena fungsi pajak ini untuk pembiayaan negara. Sedangkan imbalan dari pungutan non pajak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang menggunakan fasilitas jasa atau pelayanan dari pemerintah.

6. Dari Sisi Jenisnya dan Contohnya

Jenis-jenis pajak diantaranya pajak pusat, dan pajak daerah. Beberapa contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk pungutan non pajak berupa retribusi, sumbangan, keuntungan BUMN, bea masuk, bea keluar, cukai, dan lain sebagainya.

Baca Juga :

Pengertian Perpajakan, Jenis, Ciri, Fungsi, Manfaat & Hukumnya di Indonesia

Itulah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara secara keseluruhan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga negara Indonesia.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya dan Contohnya appeared first on Blog Mamikos.

Apa itu PPh 21 dan PPh 23, Apa Bedanya? Beserta Contoh Menghitungnya yang Benar – Sebagai warga yang baik maka kita harus membayar pajak guna mendukung kemajuan negeri sendiri. Pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak terutama pengusaha. Terdapat dua jenis Pajak Penghasilan menurut peraturan Dirjen Pajak, yaitu PPh 21 dan PPh 23. Apa itu PPh 21 dan PPh 23? Temukan jawabannya di artikel ini!

Apa itu PPh 21 dan PPh 23

Mari belajar bersama memahami apa itu PPh 21 dan PPh 23. Dikutip dari situs klikpajak, PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan. Penghasilan tersebut berupa gajih, upah, tunjangan, honor, atau pun pembayaran lain. Berlaku pula bagi semua jenis pembayaran yang melibatkan sebuah pekerjaan, profesi, jabatan, jasa, dilakukan oleh individu dalam negeri.

Sementara PPh 23 merupakan pajak yang diwajibkan pada penghasilan apa yang selain diwajibkan oleh PPh 21. Misalnya modal, hadiah atau penghargaan, dan penyerahan jasa. Biasanya terjadi saat transaksi melibatkan dua pihak penerima dan pemberi. Maka dari itu, pemberi akan memberlakukan potongan PPh 23.

Baca Juga :

6 Jenis Pajak Serta Contohnya yang Ada di Indonesia, Lengkap!

Siapa saja yang wajib pajak PPh 21

Berikut ini daftar siapa saja yang wajib membayar PPh 21:

1. Peserta program pendidikan serta pelatihan, dan peserta kegiatan lain.
2. Mantan karyawan.
3. Para tenaga ahli pelaku pekerjaan bebas. Para tenaga ahli yang dimaksud di sini adalah notaris, aktuaris, penilai, akuntan, pengacara, konsultan, dokter, dan arsitek.
4. Atlet, pengajar, pendidik, penasihat, penyuluh, pelatih, penceramah, dan moderator.
5. Salesman atau saleswoman, distributor MLM, direct selling, penjaja asuransi.
6. Pengawas yang bukan karyawan perusahaan dan bukan komisaris.
7. Audiens sebuah pertemuan, konferensi, sidang, studi banding, dan member rapat.
8. Pekerja seni yang terlibat dalam pertunjukan on-air mau pun off air. Para pekerja seni ini misalnya pemain drama, pemahat, penari, peragawan, kru film, foto model, pelukis, sutradara, MC, pemain sinetron, bintang iklan, penyanyi, pemain musik, dan bintang film. 
9. Riset, author, dan translator.
10. Servis komputer dan aplikasi, tukang foto, mekanik, sosial, jasa pengadaan acara, elektronika, dan ekonomi.

Itulah daftar kategori siapa saja yang wajib membayar pajak penghasilan PPh 21. Lalu, siapa yang wajib membayar pajak penghasilan PPh 23? Jawabannya ada di bagian selanjutnya.

Baca Juga :

Cek Status Nomor NPWP Online Masih Aktif atau Tidak, Tanpa ke Kantor Pajak

Siapa saja yang wajib pajak PPh 23

Pajak PPh 23 ternyata terdiri dari dua kategori dimana ada pihak pemotong dan yang dipotong. Contoh pihak pemotong dalam hal ini seperti badan pemerintah, bentuk usaha tetap (BUT), panitia kegiatan, badan dalam negeri, dan subjek individu dalam negeri yang diatur Dirjen pajak. Penerima yang dipotong PPh 23 masuk dalam kategori wajib pajak dalam negeri dan juga BUT.

Perbedaan antara PPh 21 dan PPh 23

Setidaknya ada 3 hal utama membuat masing-masing Pajak Penghasilan PPh 21 dan PPh 23 berbeda, diantaranya:

Wajib pajak

Yang wajib pajak PPh 21 adalah seorang pegawai maupun mantan pegawai yang menerima pesangon. Selain itu, ada juga pensiunan, penerima jaminan hari tua, ahli waris, dan penerima tunjangan serta wajib pajak lain yang bukanlah pegawai yang memiliki penghasilan dari bidang jasa.

Wajib pajak PPh 23 yang dibagi menjadi 2, yaitu pemotong dan yang dipotong. PPh 23 yang termasuk pemotong didalamnya adalah penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, perwakilan perusahaan luar negeri, dan wajib pajak yang ditunjuk Dirjen Pajak.

Tarif pajak

Selain perbedaan wajib pajak, perbedaan juga ada pada tarif pajak. Di negeri kita untuk PPh 21 ada yang namanya tarif berjenjang. Untuk kamu yang berpenghasilan sebesar minimal 50 juta pertahun akan dikenai tarif pas sebesar 5 %. Untuk kamu yang berpenghasilan dari 50 juta ke 250 juta akan dikenai tarif per tahun sebesar 15 %. Lalu untuk penghasilan range 250 juta hingga 500 juta dikenai tarif 25 %. Lalu mereka yang berpenghasilan di atas 500 juta per tahun wajib bayar pajak 30 %.

1. Untuk tarif PPh 23 ada yang namanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau sama dengan jumlah kotor penghasilan yang didapat. Inilah tarif PPh 23:
2. 2 % dari bruto untuk imbalan jasa teknik, konstruksi, konsultan, dan manajemen.
3. 2 % dari bruto penyewaan dan pendapatan lain yang terkait dengna pemeberdayaan harta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
4. 2 % dari bruto untuk imbalan jasa lain yang terurai dalam Permen Keuangan No 141/PMK.)3/2015.

Itulah perbedaan antara pajak penghasilan PPh 21 dan pajak penghasilan PPh 23. Perbedaannya terletak pada wajib pajak dan tarif pajaknya.

Baca Juga :

Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Motor Online 2021

Contoh Cara Menghitung PPh 21

Wajib pajak dan tarif pajaknya sudah kita ketahui, sekarang tinggal cara menghitungnya. Ada tiga contoh cara menghitung pajak PPh 21 yaitu:

Metode gross untuk gaji kotor tanpa tunjangan pajak. 

Cara perusahaan membayar gaji karyawannya berbeda-beda. Ada yang menanggung pajak, ada yang tidak. Berikut contoh perhitungan metode gross untuk perusahaan yang tidak membayar pajak karyawannya:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

PPh: 15 %

PPh 21 (ditanggung sendiri): Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

Gaji bersih: Rp 7.650.000,-/bulan

Metode net untuk gaji bersih pajak ditanggung perusahaan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada perusahaan yang memang menanggung pajak karyawan. Berikut contoh perhitungan metode net dengan pajak yang menjadi tanggungan perusahaan:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

PPh: 15 %

Tunjangan pajak dari perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

Total bruto: Rp 9.350.000,-

Nilai PPh 21 dibayar perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan

Gaji bersih: Rp 9.000.000,-/bulan

Metode net gaji bersih pajak ditanggung perusahaan

Berikut conteh perhitungan metode net ini:

Andi menerima gaji tiap bulan senilai Rp 9.000.000,-, maka PPh 21 nya adalah:

Gapok: Rp 9.000.000,-/bulan atau Rp 108.000.000,-/tahun

Bruto: Rp 9.000.000,-

PPh 21: 15 %

Pajak ditanggung perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan atau Rp 16.200.000,-/tahun

PPh 21 dibayar perusahaan: Rp 1.350.000,-/bulan

Gaji bersih: Rp 9.000.000,-/bulan

Contoh Cara Menghitung PPh 23

Contoh cara menghitung PPh 23 15%

Bu Entin menerima penghasilan yang digunakan sebesar Rp9.000.000,-

PPh yang harus dibayarkan: 15% x Rp9.000.000 = Rp1.350.000,-

Contoh cara menghitung PPh 23 2%

PT Alam segar, sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang dengan bruto Rp16.000.000.

Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? 

Jawab : 2% x Rp16.000.000 yaitu Rp 320.000.

Bagaimana? Sudah mengerti perbedaan dua kategori pajak penghasilan ini? Sebagai warga yang baik kamu harus bisa memahaminya. PPh 21 berlaku bagi penghasilan karyawan maupun non karyawan dengan penghasilan per tahun minimal 50 juta. Sementara PPh 23 berlaku bagi pemotong seperti badan pemerintahan, perwakilan perusahaan, bentuk usaha tetap, dll. Semoga artikel ini bisa ilmu baru untuk pengetahuan perpajakanmu.

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Apa itu PPh 21 dan PPh 23, Apa Bedanya? Beserta Contoh Menghitungnya yang Benar appeared first on Blog Mamikos.

Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi Pajak dan Jenisnya – Berbicara mengenai fungsi pajak, salah satunya adalah untuk membiayai pembangunan yang dilakukan oleh negara. Selain untuk membiayai pembangunan, pajak juga biasa digunakan untuk membayar gaji para pegawai negeri.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib dan memaksa untuk rakyat oleh negara. Pembayar pajak memang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, namun mereka akan merasakannya melalui pembangunan yang dilakukan negara.

Mengenal Apa Itu Definisi Pajak 

Seperti yang dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang secara pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-undang.

Bisa kita artikan juga bahwa fungsi pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan negara. Setiap biaya pajak yang dibayarkan oleh rakyat atau yang disebut oleh wajib pajak. 

Uang pajak tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang. Jadi, setiap warga negara akan merasakan kegunaan pajak yang telah dibayarkan melalui pembangunan di dalam negeri.

Pembangunan yang bersumber dari fungsi pajak bisa berupa fasilitas umum, layanan publik yang dilakukan oleh pegawai negeri, anggaran kesehatan serta pendidikan serta kegiatan mendasar produktif lainnya.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemungutan pajak bersifat memaksa karena sudah tertuang dalam undang-undang. Artinya, pemungutan pajak memang memiliki landasan hukum yang berlaku.

Manfaat Pajak yang Beraneka Ragam

Manfaat dan fungsi pajak memiliki bentuk beraneka ragam. Pembangunan negara merupakan poin utama manfaat pajak yang bisa dirasakan oleh para wajib pajak. Dengan adanya pembangunan, kesejahteraan rakyat juga diharapkan meningkat.

Bagi masyarakat, manfaat pajak bisa dirasakan melalui ketersediaan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalanan dan lainnya. Subsidi untuk biaya pendidikan dan juga kesehatan juga paling banyak bersumber dari pajak.

Bagi negara, fungsi pajak dimanfaatkan untuk pengeluaran yang bisa memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya.

Umumnya pajak digunakan negara untuk pembangunan monumen bersejarah, bangunan bersejarah, pembangunan rumah bagi anak yatim piatu, dan juga untuk pertahanan negara.

Hal-hal seperti pemilihan umum, pengelolaan pegawai negeri sipil dan berbagai kegiatan yang sifatnya melayani masyarakat membutuhkan dana yang bersumber dari setoran pajak.

Baca Juga :

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan Pph 21 +Contoh

Fungsi Pajak yang Sangat Krusial

Pentingnya fungsi dari pajak sangatlah krusial mengingat pajak merupakan salah satu tombak bagi negara untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Itulah mengapa membayar pajak secara tertib sangatlah penting.

Jika fungsi ini tidak diaplikasikan secara tertib, maka pembangunan negara akan menjadi terhambat. Perlu diketahui bahwa wajib pajak memiliki syarat tersendiri jadi tidak semua warga negara diwajibkan menyetor pajak.

Jika seseorang sudah memiliki berbagai syarat untuk membayar pajak, maka ia wajib berkontribusi untuk melakukannya agar fungsi pajak bisa terealisasikan dengan baik. 

Terdapat istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mereka yang penghasilan per-bulan tidak melebihi kategori tersebut. Namun, bagi warga negara yang memiliki pendapatan melebihi PTKP, kamu wajib membayar pajak.

Berikut adalah macam fungsi pajak yang dibagi menjadi 4 jenis yang perlu kita ketahui bersama:

1. Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran biasa juga dikenal dengan fungsi budgeter. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber pemasukkan yang besar bagi negara. Nantinya, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara lainnya.

Dengan fungsi anggaran pajak yang dimilikinya, pajak berfungsi untuk menyeimbangkan pengeluaran dan juga pendapatan. Pasalnya, untuk menjalankan tugas rutin negara seperti pelaksanaan pembangunan, negara tetap membutuhkan biaya.

Anggaran pajak rutin digunakan untuk membiayai kegiatan seperti rekrutmen pegawai negeri, belanja barang yang berkaitan dengan kerja pemerintahan, pemeliharaan fasilitas umum, dan kegiatan lainnya.

Cara mengumpulkan anggaran ini tentu saja dengan menerima dana pemasukan pajak dari para warga negara yang sudah masuk kategori wajib pajak. Dengan begitu, fungsi pajak bisa dijalankan dengan rapi.

Sebagai wajib pajak, kita tentu harus secara rutin mengeluarkan nominal pajak yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi kedua pajak ialah untuk mengatur. Pajak memiliki fungsi mengatur atau biasa juga dikenal dengan fungsi regulasi. Fungsi pajak regulasi digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial suatu negara.

Mengatur kebijakan dan pertumbuhan ekonomi oleh pajak biasa juga disebut dengan kebijakan fiskal. Contohnya saja penetapan pajak bea masuk untuk menekan biaya impor.

Pajak dengan fungsi mengatur yang dimilikinya juga mampu digunakan untuk menghambat laju inflasi yang dapat terjadi. Dengan regulasi yang ada, pajak juga mampu memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri.

Investasi modal juga bahkan dapat diatur dan ditarik oleh kebijakan regulasi pajak dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dan juga produktif.

Fungsi mengatur pajak memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan wajib pajak dan warga negara secara umum.

3. Fungsi Stabilitas 

Selain dua fungsi yang telah dijelaskan di atas, pajak juga memiliki sebuah fungsi stabilitas. Artinya, pajak berfungsi untuk menstabilkan perekonomian suatu negara khususnya yang terkait dengan inflasi dan deflasi.

Fungsi stabilitas pajak juga dapat diaplikasikan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Untuk mengurangi inflasi, dengan fungsi pajak yang ada, pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengurangi peredaran uang di pasaran.

Sebaliknya, jika terjadi deflasi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menambah dan memperluas peredaran uang yang ada di pasaran. Pajak dapat digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas keuangan.

Tertibnya pemasukkan dan pengeluaran dana dari pajak secara tidak langsung dapat mengaplikasikan fungsi pajak stabilisasi yang sesungguhnya sehingga warga negara dapat merasakan kesejahteraan. 

Melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata. Fungsi stabilitas diharapkan mampu mengatasi kondisi inflasi dan deflasi yang seringkali terjadi dalam suatu negara.

Baca Juga :

Cara Hitung Pajak Usaha UMKM Berikut Perlu Diketahui

4. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Fungsi terakhir pajak yang perlu kita ketahui ialah fungsi retribusi pendapatan. Nantinya, pajak yang telah disetor ke negara akan digunakan sebagai pembiayaan untuk kepentingan umum, termasuk terbukanya kesempatan kerja.

Terbukanya lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya sendiri tentu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi pajak ini secara tidak langsung dapat menyeimbangkan pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tambahan informasi, fungsi retribusi pendapatan ini juga dapat dikenal dengan fungsi pemerataan atau distribusi. Seperti namanya, pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan mendistribusikan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pemerataan pajak juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dengan fungsi pajak ini, diharapkan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat juga wajib pajak.

Selain fungsi, pajak juga memiliki beberapa jenisnya tersendiri yang dibagi berdasarkan sifat, instansi pemungut serta objek dan juga subjek pajak itu sendiri.

Jenis-jenis Pajak untuk Kemajuan Negara

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Penetapan jumlah pajak yang adil dan terjangkau merupakan indikator bahwa negara mampu memberikan kesejahteraan yang baik untuk warga negaranya.

Jumlah pajak sendiri tergantung pada kategori wajib pajak dan juga jenis pajak yang harus dibayar. Pajak merupakan sumber pendapatan negara berjumlah besar. Tanpa pajak, mustahil bagi suatu negara melakukan pembangunan.

Pentingnya fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat melahirkan undang-undang yang memaksa setiap wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan. Pajak yang disetorkan nantinya akan masuk ke dalam kas negara untuk pembangunan.

Terdapat beberapa jenis pajak yang sudah ditetapkan bagi setiap wajib pajak. Jenis pajak yang ada sudah memiliki kategori masing-masing. Berikut adalah beberapa kategori jenis pajak yang perlu kita ketahui bersama:

Baca Juga :

Pajak Rumah Kos Secara Umum yang Ditetapkan Pemerintah

1. Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat ditanggung pihak lain.

Beban pajak tidak langsung tidak ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, melainkan ditanggung oleh pihak lain. Jadi, pembayaran pajak dapat diwakilkan oleh pihak lain. 

Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak. Surat ini biasanya mengatur pemotongan dan juga penyetoran pajak. Nominal dan prosedur pada fungsi pajak tidak langsung sudah ditetapkan di dalam undang-undang.

Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PNN), Pajak Bea Masuk, dan Pajak Ekspor.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung karena pembayaran pajaknya dapat dilakukan oleh pihak lain.

2. Berdasarkan Instansi Pemungut

Jenis pajak selanjutnya ditentukan berdasarkan instansi pemungut pajak. Contohnya saja pajak daerah atau pajak lokal. Pajak ini hanya dipungut oleh pemerintah suatu daerah untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Selanjutnya, pajak adalah pendapatan daerah. Misalnya saja, pajak hotel, pajak restoran, pajak objek wisata dan pajak yang diberlakukan pada fasilitas yang ada di daerah tersebut.

Lalu, ada juga pajak pusat yang diberlakukan oleh negara atau pemerintah pusat secara keseluruhan. Contohnya saja, pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, serta Dirjen Bea dan Cukai.

Sebagian besar pajak yang dipungut oleh instansi-instansi tersebut akan dikelolah oleh Dirjen Pajak langsung dari Kementerian Keuangan. Pajak yang terkumpul akan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk daerah, pendapatan pajak yang ada akan digunakan sebagai bagian dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Baca Juga :

Yuk, Kenali Seluk Beluk Pajak Kos!

3. Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

Pajak subjektif merupakan pajak yang dibuat berdasarkan subjeknya. Contohnya bisa kita lihat pada pajak penghasilan (PPh). PPh yang dimiliki wajib pajak berbeda tergantung pada jumlah penghasilan yang dimilikinya. 

Maka dari itu, jumlah pajak yang dibebankan pada wajib pajak bisa berbeda berdasarkan sifat pajak subjektif. Sifat yang lainnya ialah pajak objektif yang tidak ditetapkan berdasarkan kemampuan tiap individu. 

Pajak objektif ditetapkan berdasarkan nilai dari suatu objek pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak objektif merupakan pajak yang dipungut berdasarkan objek tertentu yang mewakilinya. 

Misalnya, pajak kendaraan, bea masuk, bea materai dan sebagainya. Jadi, terdapat objek tertentu yang dikenakan pajak. Pajak objektif tidak bergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang, namun lebih kepada nilai objek atau barang yang ada.

Jika kamu termasuk pada wajib pajak yang sudah dikategorikan oleh undang-undang yang berlaku, tertiblah membayar pajak agar fungsi pajak bagi masyarakat dan negara dapat terealisasikan dengan baik.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Mengenal Pajak: Definisi, Manfaat, Fungsi Pajak dan Jenisnya appeared first on Blog Mamikos.

Cara Menghitung PPN, Rumus Dan Contoh Kasus Pajak Pertambahan Nilai – Menjadi warga negara yang taat akan berbagai aturan dan hukum yang berlaku menjadi salah satu hal yang harus diusahakan oleh setiap orang. Di Indonesia ada berbagai aturan di berbagai bidang yang perlu diikuti oleh setiap warga negara Indonesia agar tatanan negara bisa lebih tertib.

Salah satu peraturan yang dibuat oleh negara untuk patuhi oleh seluruh warganya adalah aturan perpajakan.Setiap warga di bidang tertentu harus membayar sejumlah biaya pajak berdasarkan aturan dan tarif perpajakan yang berlaku.

Pendapatan negara yang diperoleh dari iuran pajak nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan negara seperti pembangunan fasilitas umum hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Cara Menghitung PPN

Ada berbagai jenis pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, salah satunya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Saat membahas PPN, hampir seluruh sektor usaha mengenal istilah pajak ini. PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan pada berbagai sektor yang berkaitan dengan kegiatan konsumtif masyarakat.

Subjek pajak yang telah menjadi wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan transaksi usaha yang dilakukannya. Wajib pajak PPN sendiri adalah seluruh masyarakat baik orang pribadi, badan, maupun pemerintah yang menjalankan usaha di Indonesia.

Sebagai wajib pajak, Anda tentu harus memahami cara menghitung PPN dengan tepat agar Anda bisa memenuhi kewajiban perpajakan Anda dengan sempurna.

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

Aturan PPN

Sebelum membahas mengenai cara perhitungan PPN, tentu Anda harus memahami terlebih dahulu beberapa informasi yang berkaitan dengan dunia pajak pertambahan nilai. Adapun beberapa informasi berkaitan dengan aturan PPN diantaranya :

1. Faktor yang Mempengaruhi PPN

Aturan yang membahas mengenai PPN sendiri telah mengalami beberapa kali pembaharuan sehingga subjek pajak dinilai perlu untuk terus mengikuti setiap informasi yang ada agar bisa memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan keharusan. Dalam perhitungan PPN, ada beberapa faktor yang dinilai bisa mempengaruhi nilai PPN yang harus dibayar.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses penghitungan PPN diantaranya :

• BKP / JKP
• Objek PPN
• Subjek PPN

Faktor-faktor diatas pada dasarnya merupakan faktor umum yang mempengaruhi setiap aturan pajak di Indonesia. Ketiga faktor diatas dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses penghitungan pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa yang dimiliki.

Baca Juga :

13 Kode Pajak dan Jenis Setorannya KAP 411xxx

2. Sektor yang Dikecualikan

Seperti diketahui bersama bahwa hampir setiap bidang usaha di Indonesia akan terikat oleh aturan dan keharusan membayar pajak termasuk PPN. Meski PPN pada dasarnya dikenakan pada setiap sektor usaha, namun ada beberapa sektor atau transaksi usaha yang dikecualikan dari aturan PPN diantaranya :

• Pertambangan atau Pengeboran
• Barang kebutuhan pokok
• Makanan yang disajikan di rumah makan atau restoran
• Emas batangan dan uang
• Jasa pelayanan medis
• Jasa pelayanan sosial
• Jasa keuangan dan asuransi
• Jasa pendidikan

Diantara seluruh sektor yang dikecualikan dari aturan PPN ini, saat ini timbul desas-desus mengenai rencana pemerintah untuk mengeluarkan sektor barang kebutuhan pokok atau sembako serta jasa pendidikan dari sektor yang dikecualikan.

Dengan adanya wacana ini maka ada kemungkinan jika kedua sektor ini nantinya juga harus membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :

PTKP 2021, Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru 2021!

Rumus Perhitungan PPN

Setelah mengetahui berbagai informasi mengenai sektor usaha yang berkaitan dengan PPN, Anda juga tentu harus mengetahui rumus atau cara menghitung PPN yang benar sesuai dengan aturan perpajakan di Indonesia. Rumus menghitung PPN dapat diilustrasikan sebagai berikut :

PPN = Tarif PPN berlaku x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pada dasarnya rumus untuk menghitung PPN sangat mudah, Anda hanya perlu mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan nominal dasar pengenaan pajak (DPP) dari BKP atau JKP yang ada. Adapun tarif PPN yang berlaku saat ini di Indonesia adalah 10%.

Meski sedang muncul wacana untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%, namun wacana ini dinilai masih belum bisa dijadikan acuan karena belum diresmikan dalam undang-undang.

Maka dari itu, Anda hanya perlu berpatokan pada tarif PPN 10% untuk menghitung jumlah PPN yang harus Anda bayar.

Untuk lebih memahami cara menghitung PPN berdasarkan rumus yang telah disampaikan, ada baiknya jika Anda memahami terlebih dahulu cara menghitung DPP dari BKP atau JKP Anda. Dasar pengenaan pajak PPN sendiri terdiri dari :

1. Harga Jual
2. Harga Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain

Diantara seluruh DPP PPN yang ada, dasar pengenaan pajak yang paling banyak digunakan di sektor usaha menengah adalah harga jual. Setelah mengetahui DPP PPN dari sektor usaha Anda, Anda bisa segera menghitung pajak pertambahan nilai dari setiap transaksi dalam sektor usaha Anda.

Contoh Kasus Perhitungan PPN

Meski mengetahui rumus dasar perhitungan PPN, namun ada beberapa kalangan yang masih bingung menentukan nominal PPN yang harus dibayarnya.

Untuk lebih memahami cara menghitung PPN secara lebih detail, Anda perlu memahami cara mengetahui nilai PPN keluaran dan PPN masukan hingga nilai PPN yang harus dibayar.

Berikut ini salah satu contoh kasus atau contoh perhitungan PPN yang bisa dijadikan ilustrasi untuk perhitungan PPN Anda.

Contoh Transaksi 1 :

CV. Sejahtera Sentosa yang bergerak di bidang penjualan retail smartphone menjual 1 unit smartphone merek AUI seharga Rp. 2.450.000 termasuk PPN.

Perhitungan PPN :

Contoh transaksi pertama dibuat agar Anda bisa lebih memahami cara menghitung PPN secara dasar. Untuk mengetahui nilai PPN dari transaksi pertama, Anda harus mengetahui terlebih dahulu nilai DPP dari harga jual smartphone tersebut.

Dalam transaksi diatas tercatat bahwa harga jual smartphone tersebut sudah termasuk PPN sesuai tarif yang berlaku yaitu 10%. Hal ini berarti nilai jual diatas merupakan hasil pertambahan dari DPP dan PPN.

Untuk mengetahui PPN dari nilai diatas, Anda harus mengetahui nilai DPP terlebih dahulu menggunakan rumus berikut :

Harga Jual = DPP + PPN
Rp. 2.450.000 = DPP + (10% x DPP)
Rp. 2.450.000 = DPP + (0,1 x DPP
Rp. 2.450.000 = 1,1 DPP
DPP = Rp. 2.450.000 / 1,1
DPP = Rp. 2.227.272,73

Setelah mengetahui nilai DPP, Anda bisa menggunakan rumus perhitungan PPN yang sebelumnya dijelaskan untuk menghitung nilai PPN. Cara menghitung PPN dari transaksi diatas adalah sebagai berikut :

PPN = Tarif PPN x DPP
PPN = 10% x Rp. 2.227.272.73
PPN = Rp. 222.727,27

Dengan mengikuti perhitungan PPN sesuai yang dijelaskan, maka bisa diketahui bahwa nilai PPN dari harga jual Rp. 2.450.000 adalah senilai Rp. 222.727,27

Baca Juga :

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan Pph 21 +Contoh

Contoh Transaksi 2 :

CV. Sejahtera Sentosa yang bergerak di bidang penjualan retail smartphone membeli 1 unit smartphone merek AUI dengan harga Rp. 2.200.000 dan menjual unit smartphone tersebut seharga Rp. 2.450.000.

Perhitungan PPN yang Dibayar :

Dalam contoh transaksi pertama, Anda sudah bisa mengetahui nilai PPN dari sebuah barang. Namun terkadang nilai PPN sebuah barang tidak menggambarkan nilai PPN yang harus Anda bayar.

Untuk mengetahui nilai PPN yang harus dibayar, Anda juga harus menghitung nilai PPN dari harga beli BKP.

Harga jual pada transaksi pertama dan transaksi kedua dibuat dengan nominal yang sama sehingga Anda sudah mengetahui nilai dari PPN penjualan atau yang dikenal dengan istilah PPN keluaran dari transaksi kedua.

Langkah selanjutnya, Anda hanya perlu menghitung nilai PPN dari nilai pembelian dengan mencari DPP dari nilai tersebut terlebih dahulu. Berikut ini perhitungan DPP dari nilai pembelian contoh transaksi kedua :

Harga Beli = DPP + PPN
Rp. 2.200.000 = DPP + (10% x DPP)
Rp. 2.200.000 = DPP + (0,1 x DPP
Rp. 2.200.000 = 1,1 DPP
DPP = Rp. 2.200.000 / 1,1
DPP = Rp. 2.000.000

Dengan nilai DPP Rp. 2.000.000, maka dapat diketahui bahwa nilai PPN pembelian atau yang sering disebut PPN masukan dari harga beli tersebut adalah 10% dari DPP yaitu Rp. 200.000.

Setelah mengetahui nilai PPN masukan dan PPN keluaran, Anda bisa menghitung nilai PPN yang harus dibayar dengan rumus sebagai berikut :

PPN Bayar = PPN Keluaran – PPN Masukan
PPN Bayar = Rp. 222.727,27 – Rp. 200.000,00
PPN Bayar = Rp. 22.727,27

Dari perhitungan rumus diatas, dapat diketahui bahwa PPN yang harus dibayar oleh CV. Sejahtera Sentosa atas contoh transaksi kedua adalah Rp. 22.727,27.

Itulah beberapa informasi berkaitan dengan pajak pertambahan nilai beserta cara menghitung PPN yang bisa menjadi gambaran bagi Anda yang belum memahami PPN.

Setelah memahami informasi-informasi diatas, Anda bisa lebih mudah untuk menghitung nilai PPN yang harus Anda bayar jika Anda merupakan salah satu pelaku usaha di Indonesia.

Hal yang Perlu Anda Perhatikan dengan Pelaporan PPN

Setelah memahami cara perhitungan PPN, tentu akan lebih baik jika Anda juga memahami pola atau siklus pelaporan PPN itu sendiri. Berikut ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan berkaitan dengan pelaporan PPN :

1. Faktur Pajak Masukan Dari Supplier

Sangat penting bagi Anda untuk mendapatkan fisik atau soft file dari faktur pajak yang dibuat oleh supplier atas transaksi pembelian yang Anda lakukan. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencocokkan nilai PPN masukan yang akan dicatat dalam laporan PPN sebagai dasar perhitungan PPN yang akan dibayar.

2. Cara pelaporan PPN

Untuk memastikan bahwa Anda telah mematuhi aturan perpajakan dengan menghitung dan membayar PPN atas transaksi usaha Anda, Anda juga harus mengetahui cara pelaporan PPN sesuai ketentuan perpajakan saat ini.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Anda bisa melaporkan PPN secara online menggunakan aplikasi e-faktur berbasis web yang dapat di akses di situs-situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. Waktu pelaporan PPN

Waktu pelaporan PPN sendiri pada dasarnya cukup fleksibel, Anda hanya perlu memperhatikan batas waktu terakhir dari ketentuan pelaporan PPN tersebut. PPN sendiri hanya boleh dilaporkan setelah pembayaran maksimal tanggal kalender terakhir di bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan.

Itulah beberapa hal lainnya yang juga harus Anda perhatikan setelah memahami cara perhitungan PPN agar Anda bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak Anda. Dengan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, Anda akan lebih mudah menyusun laporan PPN dengan baik dan benar.

Baca Juga :

Cara Daftar Efin Online untuk Lapor SPT Pajak Tahunan Pribadi dan Badan

Dengan memahami cara menghitung PPN yang baik dan benar, Anda bisa lebih tenang karena telah memenuhi berbagai kewajiban pajak tanpa harus bingung saat membayarnya. Memenuhi kewajiban pajak dengan sempurna akan memberikan keuntungan yang baik bagi Anda dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia.

Klik dan dapatkan info kost di dekat mu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Menghitung PPN, Rumus Dan Contoh Kasus Pajak Pertambahan Nilai appeared first on Blog Mamikos.

Cara Bayar PBB Online – Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB merupakan salah satu biaya yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak atau WP yang mempunyai tanah dan bangunan dimana mereka mendapatkan manfaat atas keberadaan objek pajak berupa tanah dan bangunan tersebut. Seiring perkembangan teknologi digital, saat ini Wajib Pajak bisa memilih cara bayar PBB online kapanpun dan dimanapun.

Cara Bayar PBB Online 2021

Mengamati dari sifatnya, PBB merupakan pajak yang memiliki sifat atau karakter kebendaan. Ini berarti, besaran pajak disesuaikan dengan objeknya, yaitu bumi dan bangunan yang telah dimiliki oleh seseorang, sedangkan subjeknya tak disertakan pada penentuan besaran barang.

Kemudian untuk contoh objeknya, bumi bisa dicontohkan seperti tanah, sawah, ladang, pekarangan, dan tambang. Pada sisi lainnya, contoh pajak bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, pusat perbelanjaan, sampai pagar mewah.

Lalu subjek pajak pada PBB adalah orang pribadi ataupun badan usaha yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat bumi, memiliki dan menguasai bangunan, serta memperoleh manfaat atas bangunan.

PBB diatur oleh Undang-Undang atau UU No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan informasi di situs resmi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak di bawah Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa PBB merupakan pajak pusat. Namun, hampir seluruh realisasi perolehan diberikan pada Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Baca Juga :

Daftar Kode Bank Indonesia untuk Transfer Uang dan Cara Transfer

Dikarenakan terhitung mulai 1 Januari 2014 PBB pedesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah, maka masing-masing daerah mempunyai Peraturan Daerah masing-masing berkaitan dengan PBB.

Dulu, membayar PBB dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Namun saat ini, Anda bisa memilih cara bayar PBB online melalui situs yang sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Berikut ini penjelasan cara bayar PBB ke KPP dan cara bayar PBB secara online.

1. Cara Bayar PBB ke KPP

Dalam mendaftar objek PBB pribadi ataupun badan usaha, Anda bisa mendaftar dengan mendatangi langsung KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) perpajakan pada wilayah objek pajak Anda. Lalu mintalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP yang disediakan gratis.

Sementara jumlah besar pajak yang dikenakan untuk Anda didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP, harga pasar rata-rata transaksi jual beli tanah, dimana bumi dan bangunan menjadi objek pajak.

Penentuan NJOP pada objek bumi contohnya letak, pemanfaatan, peruntukan, serta kondisi lingkungan. Sementara objek bangunan didasari bahan yang digunakan, letak, rekayasa, serta kondisi lingkungan.

Ketentuan nilai itu didasarkan harga pasaran per wilayah, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besar PBB yang tertuang didapatkan dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP. NJKP ditentukan sebesar 20 persen dari NJOP (bila NJOP dibawah Rp 1 miliar) atau 40 persen dari NJOP (bila NJOP bernilai Rp 1 miliar atau lebih).

Baca Juga :

Cara Menghitung Tarif Pajak PPh 21, Pajak Penghasilan sesuai PTKP 2021

2. Cara Cek dan Bayar PBB secara Online

Ada beberapa cara bayar PBB online yang bisa dilakukan. Berikut ulasannya.

1. Melalui ATM

Sebagai fasilitas elektronik umum, tentu mesin ATM bisa Anda temui dan Anda gunakan dengan mudah. Bayar PBB secara online melalui ATM bisa menjadi pilihan terbaik bila Anda tengah tak terkoneksi ataupun mengalami gangguan jaringan internet. Untuk memudahkan pembayaran PBB via ATM ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

1. Mencari menu pembayaran lalu pilih
2. Mencari menu pajak lalu pilih
3. Memasukkan Nomor Objek Pajak
4. Memasukkan tahun pembayaran PBB
5. Kemudian akan muncul informasi mengenai objek pajak, nama, beserta tagihannya
6. Periksa identitas dengan teliti beserta jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan
7. Bila sudah sesuai, pilih tombol bayar

Satu hal yang perlu untuk diingat, simpanlah bukti pembayaran saat membayar secara online.

2. Melalui Mobile Banking

Cara bayar PBB online berikutnya yang kedua yaitu melalui mobile banking. Saat ini hampir semua bank menyediakan layanan untuk bayar PBB via mobile banking seperti bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, serta BCA.

Panduan untuk membayar juga mudah untuk dilakukan. Pertama, pilih menu pembayaran, kemudian pada tahap awal pilih pajak/MPN. Lalu pilih rekening debet dan isi nomor objek pajak, tahun pajak, serta kode bayar. Untuk informasi nomor kode bayar, Anda bisa mengecek pada laman aplikasi pembayaran untuk pajak daerah.

Namun beberapa wilayah belum menyiapkan layanan online. Oleh sebab itu, Anda bisa mencoba mencarinya dengan kata kunci ‘cek PBB <spasi> nama daerah’. Bila tak ditemukan, kemungkinan besar belum tersedia layanan secara online.

Baca Juga :

6 Jenis Pajak Serta Contohnya yang Ada di Indonesia, Lengkap!

3. Melalui Website

Untuk Anda yang mungkin belum familiar dengan cara cek dan bayar PBB secara online, sama seperti sebelumnya, Anda bisa mencarinya di internet dengan format ‘bayar PBB online <nama daerah>’. Kemudian berikutnya, ditampilkan informasi maupun panduan untuk Anda yang ingin bayar PBB secara online melalui website.

Setelah menemukan website cek PBB secara online sesuai daerah Anda, lalu nantinya Anda diarahkan pada satu laman untuk bisa mengecek nilai pajak Anda. Lalu berikutnya, masukkan Nomor Objek Pajak atau NOP beserta tahun pajak. Anda pun akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi sebelum informasi pencarian muncul.

Baca Juga :

13 Kode Pajak dan Jenis Setorannya KAP 411xxx

4. Melalui Aplikasi

Cara bayar PBB online berikutnya adalah melalui aplikasi. Sekarang ini aplikasi hanya berlaku di beberapa daerah seperti, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, serta Kota Bogor.

Cara mengecek PBB online menggunakan aplikasi juga sudah tersedia. Namun, masih terbatas untuk beberapa daerah tertentu, selain itu hanya diperuntukkan bagi pengguna smartphone Android. Untuk download iPBB, Anda bisa mendownloadnya di Google Play Store.

Bila Anda sudah mendownload aplikasi iPBB pada smartphone, cara mengecek dan membayar tagihan PBB secara online antara lain, masukkan NOP beserta tahun di kolom yang ada, kemudian pilih ‘Kirim’, nantinya data muncul di layar smartphone Anda, saat data telah ditemukan Anda bisa membayar secara online sesuai tagihan.

5. Bayar PBB secara online lainnya

Selain cara membayar PBB secara online sebelumnya, Anda bisa menggunakan cara lainnya untuk bayar PBB melalui ecommerce dan supermarket. Dari tahun 2017, Pemerintah DKI Jakarta meresmikan cara membayar PBB via salah satu supermarket terdekat dari rumah Anda. Namun terbatas untuk tagihan kurang dari Rp 5 juta. Bila melebihi batas, maka bisa menggunakan cara lainnya.

Bahkan membayar PBB secara online bisa dilakukan melalui situs e-commerce selama 24 jam. Akan tetapi, untuk beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Serang, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Batam.

Baca Juga :

Cara Mengetahui EFIN Pajak Yang Lupa Dengan Cepat dan Benar

Demikian ulasan singkat tentang PBB beserta cara bayar PBB ke KPP serta cara bayar PBB online via beberapa platform. Semoga membayar PBB menjadi semakin mudah dan praktis, serta tak mengalami keterlambatan terlebih lagi hingga jatuh tempo.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Bayar PBB Online 2021, Bayarnya Bisa dari Rumah via Internet appeared first on Blog Mamikos.

Cara Mengetahui EFIN Pajak Yang Lupa Dengan Cepat dan Benar – Buat Anda yang masih asing dengan EFIN, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. EFIN atau Electronic Filling Identification Number merupakan nomor elektronik yang teridentifikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan yang mengeluarkan EFIN tersebut. EFIN sendiri akan memudahkan Anda untuk melakukan pelaporan pajak.

Pusing karena bayar e-filling pajak tapi lupa dengan EFIN? Ada yang pernah mengalaminya? Kalau ada saya sarankan jangan panik. Anda tidak perlu khawatir karena ada cara mengetahui EFIN pajak untuk pajak apapun, termasuk PPH21 yang lupa dengan gampang. Perhatikan artikel yang satu ini sehingga Anda memahami dengan baik tips dan caranya.

4 Cara Mengetahui EFIN Pajak Yang Lupa Dengan Gampang

Perlu Anda ketahui jika fungsi EFIN adalah untuk menjadi otentifikasi pada saat melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Jika Anda lupa dengan EFIN, biasanya Anda akan melakukan beberapa prosedur agar Anda bisa membayar atau melaporkan pajak Anda. Beruntungnya bagi Anda yang memang lupa dengan EFIN Anda, berikut ini ada 5 cara mengetahui EFIN pajak yang lupa untuk Anda.

Baca Juga :

Cara Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja, Daftar via Online!

1. Hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Cara pertama yang direkomendasikan untuk Anda ketika lupa EFIN adalah langsung mengunjungi KPP. Anda hanya perlu mencari customer service dan mengambil nomor antrean. Tidak perlu khawatir bagi Anda yang sedang berada di luar kota ataupun tidak berdomisili di tempat, Anda bisa langsung datang ke KPP mana pun untuk mendapatkan EFIN.

Kemudian saat ke KPP, jangan lupa untuk membawa kartu identitas (KTP) dan NPWP. Lalu saat Anda sudah sampai ke antrean Customer service, nantinya Anda akan dimintakan keterangan EFIN untuk ditemukan. Tidak akan memakan sampai satu jam untuk mendapatkan EFIN Anda jika memang antrean tidak terlalu padat. Jika sudah, jangan lupa untuk mengingat atau menyimpannya dengan baik agar tidak lupa.

2. Chat langsung dengan Chat Pajak

Ingin melakukannya dengan online karena tidak sempat ke KPP, maka cara mengetahui EFIN pajak yang lupa ini akan menjadi solusinya. Cara kedua adalah dengan menggunakan fitur Chat Pajak yang berada di situs pajak.go.id. 

Saat Anda mendatangi laman tersebut nantinya ada ikon unik yang memiliki tanda “Chat Pajak”. Kemudian Anda tinggal klik langsung untuk mengurus EFIN Anda yang kelupaan. Prosesnya sama seperti sebelumnya, Anda tinggal melaporkan kalau Anda lupa EFIN untuk lapor pajak. 

Nantinya dari admin situs tersebut akan membantu Anda sampai menemukan EFIN milik Anda. Untuk cara yang satu ini sangatlah mudah dan cepat. Namun, pastikan juga koneksi internet Anda agar Anda dapat mengurus EFIN yang kelupaan dengan cepat.

Baca Juga :

Begini Cara Menghitung Pajak Sewa Rumah Yang Tepat

3. Pakai Twitter akun @kring_pajak

Cara yang satu ini masih menggunakan media online. Jika Anda merasa kecepatan internet Anda tidak memadai dan ingin mengurus EFIN yang Anda lupakan, maka solusinya dengan Direct Message langsung ke akun Twitter @kring_pajak. 

Akun Twitter ini merupakan akun resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Anda bisa mengurus EFIN Anda. Tidak hanya EFIN, Anda bisa melakukan apa pun asal berhubungan dengan pajak. Caranya masih sama, Anda langsung membuat laporan dan nantinya EFIN Anda yang kelupaan akan segera diurus oleh admin. 

Nantinya tidak memerlukan waktu yang lama, Anda akan mendapatkan EFIN dan siap melaporkan pajak Anda. Pastikan untuk DM di waktu kantor agar dapat dengan mudah untuk diurus lebih cepat.

4. Call Center Kring Pajak

Kuota internet habis? Kemudian bingung karena sedang di perjalanan sehingga tidak bisa ke kantor KPP. Solusi untuk mengetahui EFIN pajak yang lupa ini bisa Anda gunakan. Caranya adalah dengan langsung menelepon Call Center Kring Pajak. Jika sudah dijawab, Anda tinggal menjelaskan keluhan Anda tentang EFIN yang kelupaan dan membutuhkan EFIN.

Pastikan juga Anda tidak lupa harus memiliki pulsa yang cukup banyak karena pastinya Anda akan menelepon Call Center Kring Pajak cukup lama. Pastikan juga sinyal Anda aman agar Anda dapat berbicara dengan baik dan lancar. Cara ini menjadi cara terakhir untuk bisa menghubungi dan mengurus EFIN Anda yang terlupakan.

Bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengurus EFIN yang lupa melalui Chat Pajak, Twitter, atau Call Center dapat dilakukan dengan mengikuti jam kantor Direktorat Jenderal Pajak yaitu dari Senin sampai Jumat dan jamnya dimulai dari jam 08.00 – 16.00.

Baca Juga :

PTKP 2021, Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru 2021!

Hal-Hal Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Mengurus Lupa EFIN

Setelah Anda tahu cara mengetahui EFIN pajak yang lupa, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan agar urusan lupa EFIN milik Anda jadi lebih gampang. Adapun beberapa hal yang harus Anda persiapkan sehingga Anda dapat mengurusnya lebih cepat dan gampang.

Persiapan Data untuk mengetahui EFIN yang kelupaan

Adapun data-data yang harus Anda persiapkan jika EFIN Anda lupa. Berikut ini adalah beberapa data yang bisa Anda kumpulkan sebelum menggunakan cara untuk bisa mengetahui EFIN pajak yang lupa.

1. Nama Lengkap dan Identitas diri (KTP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Alamat email dan nomor telepon yang digunakan saat mendaftarkan NPWP
4. Pajak SPT Terakhir. Pastikan untuk yang ini merupakan versi terakhir Anda membayar sehingga petugas Kring Pajak dapat langsung melacaknya

Nantinya petugas akan mencocokkan data yang Anda miliki. Jika Anda data tersebut sesuai dan cocok, maka Anda dapat langsung mengetahui EFIN Anda yang dikirimkan langsung melalui email beserta petunjuk cara mengetahuinya.

Baca Juga :

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi Karyawan Pph 21 +Contoh

Cara Lain Mendapatkan EFIN yang Hilang

Sebenarnya ada cara untuk mengetahui EFIN pajak yang lupa atau hilang yang bisa Anda gunakan. Ada dua cara yang bisa Anda lakukan untuk menemukannya. Dua cara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Cara yang pertama adalah dengan membongkar file atau berkas pajak Anda yang terdahulu, pastikan juga jika memang Anda tertib dalam mengurus file. Jika Anda melakukan ini, nantinya Anda bisa menemukan EFIN Anda yang hilang. Walaupun cara ini tidak terlalu penting tapi tetap saja akan lebih manjur jika mencoba mencarinya melalui berkas yang lama.
2. Cara yang kedua adalah mengecek inbox email Anda. Pastinya Anda saat membuat NPWP atau lapor pajak akan mendapatkan email. Hal ini berlaku pula dengan nomor EFIN Anda. Selain mendapatkan nomor EFIN dari berkas yang tertera, maka biasanya Kring Pajak akan mengirimkan pula EFIN Anda melalui email. Hal inilah yang bisa memudahkan Anda untuk menemukan EFIN yang Anda lupakan.

Cara ini merupakan cara lain yang memang bisa Anda lakukan jika sedang tidak menggunakan tips yang di atas sebelumnya.

Segera Daftar EFIN di Aplikasi Resmi

Cara termudah lainnya agar EFIN Anda tidak terlupakan adalah dengan mendaftarkannya langsung ke aplikasi resmi dari Kring Pajak.

Demikian informasi yang bisa Anda ketahui tentang cara mengetahui EFIN pajak yang lupa. Semoga bisa membantu Anda agar dapat lapor atau bayar pajak tepat waktu.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

The post Cara Mengetahui EFIN Pajak Yang Lupa Dengan Cepat dan Benar appeared first on Blog Mamikos.